Foto: Gubernur Bali Wayan Koster.
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster meminta Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Provinsi Bali mengoptimalkan layanan PMI Krama Bali sebagai sistem terpadu untuk mendata dan melindungi pekerja migran asal Pulau Dewata.
Instruksi tersebut disampaikan Koster saat memberi briefing kepada pejabat di lingkungan Pemprov Bali, di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya, Kamis (26/3/2026). Ia menilai aplikasi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal memiliki peran penting dalam memastikan seluruh pekerja migran Bali terdata dengan baik sebelum berangkat ke luar negeri.
“Jalankan aplikasi ini dengan optimal. PMI asal Bali harus terwadahi, dan sistemnya perlu dikelola serius serta disosialisasikan secara luas,” tegasnya.
Menurut Koster, pendataan yang akurat menjadi kunci utama dalam memberikan perlindungan. Dengan informasi lengkap—mulai dari identitas pekerja, asal daerah, keluarga, hingga tempat kerja di luar negeri—pemerintah akan lebih sigap menangani persoalan yang mungkin terjadi.
Ia menyoroti bahwa selama ini keterbatasan data kerap menjadi kendala saat terjadi masalah, baik dalam proses penempatan maupun ketika PMI sudah berada di luar negeri.
“Kalau terjadi sesuatu, kita bisa cepat bertindak dan berkoordinasi dengan konsulat. Selama ini kita sering kesulitan karena data tidak lengkap,” ujarnya.
Untuk itu, Disnaker ESDM Bali diminta aktif mendorong para pekerja migran agar segera terdaftar dalam sistem PMI Krama Bali. Terlebih, situasi global yang dinamis menuntut kesiapsiagaan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warganya di luar negeri.
Koster menargetkan, pada pertengahan 2026 sistem ini sudah berjalan optimal dengan basis data yang komprehensif. Ia mencontohkan, saat pandemi COVID-19, tercatat sekitar 22 ribu PMI asal Bali kembali ke daerah, namun hanya sebagian kecil yang terdata dalam sistem.
“Artinya, sebagian besar tidak terpantau. Ini yang harus dibenahi agar kita punya sistem pelayanan cepat,” katanya.
Selain penguatan sistem data, Koster juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Bali. Ia meminta pemerintah daerah memastikan lulusan SMA/SMK maupun perguruan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, baik di dalam maupun luar negeri.
Pemprov Bali, kata dia, harus aktif memfasilitasi pelatihan kerja melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, pelatihan, serta dunia usaha. Sektor-sektor seperti kapal pesiar, spa, hingga industri di Jepang, Eropa, dan Timur Tengah dinilai memiliki peluang besar bagi tenaga kerja Bali.
“SDM kita harus disiapkan dengan baik agar siap bersaing di pasar kerja global,” ujarnya.
Koster juga menyoroti persoalan klasik yang kerap dihadapi calon PMI, yakni keterbatasan biaya keberangkatan. Ia menegaskan, pemerintah harus hadir memberikan solusi sekaligus menertibkan praktik-praktik nakal dari oknum lembaga yang merugikan calon pekerja.
Menurutnya, masih ditemukan kasus di mana calon PMI dipungut biaya tinggi, namun kemudian ditelantarkan di luar negeri tanpa perlindungan yang memadai.
“Jangan sampai masyarakat jadi korban. Ini harus diurus dengan serius,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga diminta sigap menangani PMI yang menghadapi masalah di luar negeri, termasuk dalam situasi darurat seperti pemulangan atau penanganan kasus kematian.
Langkah-langkah tersebut, menurut Koster, harus berjalan seiring dengan upaya menciptakan lapangan kerja baru melalui bursa kerja dan penguatan konektivitas dengan industri.
Dengan optimalisasi sistem PMI Krama Bali dan penguatan SDM, Pemprov Bali berharap perlindungan pekerja migran semakin kuat sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat Bali di kancah global. (kbs)