Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster.
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali mencatat kinerja ekonomi dan pembangunan makro yang solid sepanjang tahun 2025. Sejumlah indikator utama menunjukkan tren positif, bahkan melampaui target nasional.
Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam pidato satu tahun kepemimpinannya di hadapan DPRD Provinsi Bali, Rabu (25/3/2026), mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada di level 5,48 persen, sekaligus melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.
“Ini menjadi pertumbuhan tertinggi Bali dalam tujuh tahun terakhir,” ujarnya.
Tak hanya itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 3,42 persen—terendah secara nasional dan jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,25 persen. Tingkat pengangguran juga menunjukkan tren penurunan signifikan menjadi 1,45 persen, kembali menempatkan Bali sebagai provinsi dengan angka terendah di Indonesia.
Dari sisi pemerataan ekonomi, gini ratio Bali tercatat sebesar 0,333, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,363. Hal ini mencerminkan distribusi pendapatan masyarakat yang semakin merata.
Pendapatan per kapita masyarakat pun meningkat menjadi Rp72,66 juta. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,37 dengan usia harapan hidup sebesar 75,46 tahun. Di sektor kesehatan, prevalensi stunting berhasil ditekan hingga 7,2 persen—terendah secara nasional dan menjadi satu-satunya provinsi yang mampu berada di bawah angka 10 persen.
Koster menegaskan, capaian tersebut mencerminkan kinerja pembangunan yang melampaui target yang telah direncanakan. “Hasil pembangunan Bali tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik,” tegasnya.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, Pemprov Bali juga memaparkan berbagai capaian di sektor prioritas. Di bidang regulasi, pemerintah daerah telah menerbitkan 10 peraturan daerah strategis, enam peraturan gubernur, serta sejumlah instruksi dan surat edaran untuk memperkuat perlindungan budaya, lingkungan, dan ekonomi lokal.
Di sektor pariwisata, penerimaan dari pungutan wisatawan asing mencapai Rp369 miliar dari 2,46 juta wisatawan. Pemerintah juga terus memperketat penertiban wisatawan sekaligus menjaga kualitas pariwisata berbasis budaya agar tetap bermartabat.
Transformasi ekonomi terus didorong melalui penguatan sektor riil, seperti pertanian organik, UMKM, industri lokal, serta pengembangan ekonomi kreatif dan digital.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur strategis terus berjalan, di antaranya proyek shortcut Singaraja–Mengwitani, rencana underpass Jimbaran, serta penguatan transportasi publik dan penggunaan kendaraan listrik.
Dalam pengelolaan lingkungan, Pemprov Bali menargetkan penutupan total TPA Suwung pada 2026, disertai pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Di sektor energi, pemanfaatan energi bersih juga dipercepat melalui pengembangan pembangkit listrik dan pemanfaatan PLTS atap.
Upaya menjadikan Bali sebagai pulau digital terus diperkuat melalui pembangunan infrastruktur teknologi, termasuk Turyapada Tower yang diproyeksikan menjadi pusat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi baru di Bali Utara.
Seluruh capaian ini, menurut Koster, merupakan bagian dari implementasi visi besar “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” sebagai arah pembangunan jangka panjang.
Ia menegaskan, tahun pertama kepemimpinan menjadi fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan Bali ke depan. Pemerintah Provinsi Bali pun berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Bali. (kbs)