Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster.
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali mencatat kinerja ekonomi dan pembangunan makro yang solid sepanjang 2025. Sejumlah indikator utama menunjukkan tren positif, bahkan melampaui capaian rata-rata nasional.
Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam pidato satu tahun kepemimpinannya di hadapan DPRD Provinsi Bali, Rabu (25/3/2026), mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,48 persen dan melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen.
“Ini merupakan pertumbuhan tertinggi Bali dalam tujuh tahun terakhir,” ujarnya.
Tak hanya itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 3,42 persen—terendah secara nasional dan jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 8,25 persen. Tingkat pengangguran juga turun signifikan menjadi 1,45 persen, kembali menempatkan Bali sebagai provinsi dengan angka terendah di Indonesia.
Dari sisi pemerataan ekonomi, gini ratio Bali tercatat sebesar 0,333, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional 0,363. Hal ini menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat yang semakin merata.
Sementara itu, pendapatan per kapita masyarakat meningkat menjadi Rp72,66 juta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,37, disertai usia harapan hidup sebesar 75,46 tahun. Di sektor kesehatan, prevalensi stunting berhasil ditekan hingga 7,2 persen—terendah secara nasional dan menjadi satu-satunya provinsi dengan angka di bawah 10 persen.
Koster menegaskan, capaian tersebut mencerminkan kinerja pembangunan yang melampaui target yang telah direncanakan. “Ini menunjukkan hasil pembangunan Bali tahun 2025 berada pada kategori sangat baik,” tegasnya.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, Pemprov Bali juga memaparkan berbagai capaian di sektor prioritas. Dari sisi regulasi, pemerintah daerah telah menerbitkan 10 peraturan daerah strategis, enam peraturan gubernur, serta sejumlah instruksi dan surat edaran untuk memperkuat perlindungan budaya, lingkungan, dan ekonomi lokal.
Di sektor pariwisata, penerimaan dari pungutan wisatawan asing mencapai Rp369 miliar dari 2,46 juta wisatawan yang tercatat membayar. Pemerintah juga terus memperketat penertiban wisatawan, sembari menjaga kualitas pariwisata berbasis budaya.
Transformasi ekonomi turut dipercepat melalui penguatan sektor riil, seperti pertanian organik, UMKM, industri lokal, serta pengembangan ekonomi kreatif dan digital.
Pada sektor infrastruktur, sejumlah proyek strategis terus berjalan, mulai dari pembangunan shortcut Singaraja–Mengwitani, rencana underpass di Jimbaran, hingga pengembangan transportasi publik dan ekosistem kendaraan listrik.
Di bidang lingkungan, Pemprov Bali menargetkan penutupan total TPA Suwung pada 2026, yang diiringi pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Sementara itu, transisi menuju energi bersih terus didorong melalui pengembangan pembangkit listrik dan pemanfaatan PLTS atap.
Upaya menjadikan Bali sebagai pulau digital juga kian dipercepat, salah satunya melalui pembangunan Turyapada Tower yang diproyeksikan menjadi pusat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi baru di Bali Utara.
Seluruh capaian tersebut, menurut Koster, merupakan bagian dari implementasi visi besar “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” sebagai arah pembangunan jangka panjang.
Ia menegaskan, tahun pertama kepemimpinan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan Bali ke depan. Pemerintah pun berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berakar pada kearifan lokal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan. (kbs)