Foto: Ketua PWRI Bali Ketut Muliartha (dua dari kanan) bersama jajaran pengurus dan penasehatnya secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada Ny Putri Koster (tengah) didampingi Kepala Badan Kesbangpol Bali Gede Suralaga (kanan) di Jaya Sabha, Minggu sore (15/3/2026), atas narasi yang sempat berkembang dan menyeret nama beliau di ruang publik.
Denpasar, KabarBaliSatu
Polemik yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial terkait Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Bali dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali akhirnya menemui titik terang. Ketua PWRI Bali, Ketut Muliartha, bersama jajaran pengurus dan penasihat organisasi secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada Ni Putu Putri Koster di Jaya Sabha, Minggu sore (15/3/2026).
Permohonan maaf tersebut disampaikan di hadapan Kepala Badan Kesbangpol Bali, Gede Suralaga, sebagai bentuk klarifikasi atas narasi yang sempat berkembang di ruang publik dan menyeret nama Putri Koster.
Sebelumnya, berbagai unggahan di media sosial memunculkan persepsi keliru yang mengaitkan Putri Koster dengan kegaduhan yang terjadi di Kantor Kesbangpol Bali.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan, PWRI Bali awalnya merencanakan kegiatan pada Sabtu, 14 Maret 2026, di Kantor Kesbangpol Bali. Namun pada hari tersebut kantor memang tidak beroperasi karena bertepatan dengan hari libur. Selain itu, terdapat pula surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mengatur bahwa kegiatan kedinasan tidak dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu.
Informasi mengenai kondisi tersebut sebenarnya telah disampaikan sebelumnya oleh pihak Kesbangpol kepada sekretaris dan Ketua PWRI Bali. Meski demikian, sejumlah pihak tetap datang ke kantor saat kondisi gedung masih terkunci, sehingga sempat terjadi keramaian di depan kantor.
Situasi tersebut kemudian direkam oleh pihak tertentu dan potongan videonya beredar luas di media sosial. Sayangnya, rekaman itu disertai narasi yang tidak utuh sehingga memicu berbagai spekulasi. Dalam beberapa unggahan, nama Putri Koster bahkan ikut disebut dan dikaitkan dengan peristiwa tersebut.
Setelah fakta sebenarnya terungkap, Ketua PWRI Bali bersama para pengurus akhirnya menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara terbuka kepada Putri Koster atas kegaduhan yang terjadi serta narasi yang berkembang di ruang publik.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Potongan video maupun narasi yang tidak lengkap dapat dengan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan pihak lain.
Sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai tatwam asi, etika, dan keharmonisan sosial, Bali diharapkan tetap menjadi ruang yang mengedepankan kebenaran serta klarifikasi sebelum menyebarkan informasi.
Dengan adanya klarifikasi dan permohonan maaf tersebut, publik kini dapat memahami secara lebih utuh duduk perkara yang sebenarnya terjadi. (kbs)