Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster.
Badung, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Bali dalam Diskusi Publik Sang Pewahyu Rakyat yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana, Rabu (18/2/2026), di Auditorium Widya Sabha.
Di hadapan ratusan mahasiswa, Koster menegaskan komitmennya menekan angka stunting, pengangguran, dan putus sekolah, sekaligus memperkuat Program 1 Keluarga 1 Sarjana sebagai strategi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM) Bali yang unggul dan berdaya saing.
Dalam paparannya, Gubernur mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi dan pariwisata telah membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa laju pembangunan juga menghadirkan tantangan serius bagi alam, manusia, dan kebudayaan Bali.
“Selain memberi manfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, pembangunan Bali juga menimbulkan persoalan terhadap alam, manusia, dan kebudayaan Bali,” ujar Koster.
Ia merinci sejumlah persoalan yang kini dihadapi Bali, mulai dari alih fungsi lahan sawah yang kian masif, persoalan sampah, kerusakan ekosistem, ancaman krisis air bersih, kemacetan lalu lintas, hingga ketimpangan ekonomi antara kawasan Sarbagita dan luar Sarbagita. Tak hanya itu, Koster juga menyoroti terbatasnya kapasitas infrastruktur dan transportasi publik, menyempitnya ruang usaha masyarakat lokal, maraknya praktik pembelian aset dengan memanfaatkan nama warga lokal, serta meningkatnya kasus narkoba, prostitusi, dan gangguan keamanan.
“Termasuk munculnya komunitas orang asing yang eksklusif, penodaan tempat-tempat suci, hingga rusaknya pakem dan keorisinalan budaya Bali,” tegasnya.
Koster juga mengungkap keprihatinannya terhadap semakin langkanya anak ketiga dan keempat dalam keluarga Bali—yang identik dengan nama Nyoman dan Ketut. Menurutnya, fenomena ini berpotensi mengganggu keberlanjutan struktur sosial dan budaya Bali di masa depan.
Untuk mencegah defisit penduduk pada 2050, Pemprov Bali mendorong perubahan pendekatan kebijakan keluarga berencana. Koster menilai kebijakan “dua anak cukup” sudah tidak relevan bagi Bali. Ia mendorong keluarga Bali memiliki hingga empat anak atau lebih, selama mampu bertahan dan sejahtera.
“Untuk melestarikan suku Bali, ibu-ibu yang hamil anak ketiga dan keempat akan didampingi sejak masa kehamilan hingga melahirkan, bahkan dibantu pendidikannya sampai sarjana melalui Program 1 Keluarga 1 Sarjana. Tujuannya melahirkan SDM Bali yang unggul,” jelasnya.
Ia menambahkan, arah pembangunan Bali ke depan disusun secara terencana, tematik, menyeluruh, dan terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan. Kerangka besar tersebut dirumuskan dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan: 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, sebagai wujud komitmen memuliakan alam, manusia, dan kebudayaan Bali sebagai anugerah adiluhung.
Sementara itu, Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, mengapresiasi inisiatif BEM yang menghadirkan ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa kampus tidak boleh menjadi menara gading, melainkan harus hadir sebagai ruang refleksi kritis dan mitra strategis pemerintah.
“Universitas tidak boleh terpisah dari realitas sosial. Kampus harus menjadi mitra strategis pemerintah daerah, membangun dialog, merumuskan rekomendasi kebijakan, serta memperkuat peran akademisi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan,” ujarnya.
Diskusi publik tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan antara mahasiswa dan pemerintah, sekaligus menegaskan peran generasi muda dalam mengawal arah pembangunan Bali yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berakar kuat pada jati diri budaya. (kbs)