BerandaDaerahDaratan Bali Menyusut, Gubernur Koster Wanti-wanti Ancaman Abrasi dan Alih Fungsi Lahan

Daratan Bali Menyusut, Gubernur Koster Wanti-wanti Ancaman Abrasi dan Alih Fungsi Lahan

Foto: Gubernur  Bali, Wayan Koster dalam acara Grand Design Ekonomi dan Investasi Hijau Bali di Bali International Hospital, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Rabu (18/2/2026).

Denpasar, KabarBaliSatu

Pulau Bali perlahan menghadapi kenyataan pahit: daratannya terus menyusut. Abrasi pantai yang kian masif, bencana alam, serta faktor alamiah lainnya membuat Pulau Dewata kehilangan sebagian wilayahnya dari tahun ke tahun.

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengungkapkan bahwa luas Bali yang semula berada di kisaran 5.590 hingga 5.640 kilometer persegi kini terus tergerus. Abrasi dilaporkan terjadi hampir merata di sepanjang garis pantai, baik di wilayah utara maupun selatan.

“Dulu luas Bali 5.640 kilometer persegi, sekarang sudah berkurang karena abrasi pantai. Di utara tergerus, di selatan apalagi. Sekarang banyak sawah tinggal sertifikat, lahannya sudah menyusut jauh,” ujar Koster saat menghadiri acara Grand Design Ekonomi dan Investasi Hijau Bali di Bali International Hospital, kawasan KEK Sanur, Rabu (18/2/2026).

Kondisi tersebut, menurutnya, harus segera ditangani secara serius. Abrasi bukan hanya menggerus daratan, tetapi juga mengancam ruang hidup masyarakat pesisir dan keberlanjutan sektor pertanian Bali.

Selain abrasi, persoalan lingkungan lain yang tak kalah mengkhawatirkan adalah laju alih fungsi lahan. Setiap tahun, Bali kehilangan sekitar 600 hingga 700 hektare lahan produktif, terutama sawah, yang beralih menjadi kawasan non-pertanian.

Koster menilai fenomena ini sebagai dampak dari pesatnya perkembangan pariwisata. Di satu sisi membawa kesejahteraan, namun di sisi lain memicu tekanan besar terhadap lingkungan dan ketahanan pangan.

“Enaknya jadi daerah pariwisata, sekarang enggak enaknya. Alih fungsi lahan meningkat sampai 600–700 hektare per tahun. Ini yang harus kita kendalikan,” tegasnya.

Ia mengingatkan, jika alih fungsi lahan dibiarkan tanpa kendali, Bali berpotensi menghadapi krisis pangan. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dinilai berbahaya bagi keberlanjutan pulau dengan jumlah penduduk dan aktivitas pariwisata yang terus meningkat.

“Kalau pangan kita terancam, kita hidup dari mana? Saya tidak ingin Bali terlalu bergantung pada sumber pangan dari luar. Itu sangat berisiko,” ujarnya.

Pariwisata Raksasa, Perlu Perlakuan Khusus

Di tengah rapuhnya kondisi lingkungan, Koster tidak menampik bahwa pariwisata tetap menjadi tulang punggung perekonomian Bali sekaligus kontributor utama bagi ekonomi nasional.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tercatat menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah, mencapai sekitar 7,05 juta orang. Angka tersebut menyumbang 45,8 persen dari total kunjungan wisman ke Indonesia.

Dari sisi devisa, sektor pariwisata Bali pada 2024 menghasilkan sekitar Rp 167 triliun atau setara 53,6 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp 312 triliun. Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Bali sendiri mencapai 66 persen.

“Pulau Bali ini kecil, penduduknya sedikit, tapi khasiatnya besar. Karena itu pariwisata Bali harus dirawat baik-baik. Enam puluh enam persen ekonomi Bali bersumber dari sektor ini,” kata Koster.

Besarnya kontribusi tersebut, lanjutnya, seharusnya diiringi dengan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Ia menilai kemampuan fiskal daerah Bali terbatas untuk membiayai pembangunan infrastruktur berskala besar yang dibutuhkan daerah wisata dunia.

Menurut Koster, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini masih bersifat normatif dan belum mempertimbangkan kebutuhan spesifik wilayah dengan karakteristik khusus seperti Bali.

“Pembangunan nasional masih menggunakan pendekatan normatif, belum memperhitungkan daerah dengan kebutuhan khusus seperti Bali,” ujarnya.

Ke depan, Koster berharap pemerintah pusat dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif bagi daerah strategis pariwisata. Tujuannya jelas: memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan Bali. (kbs)

Berita Lainnya

Berita Terkini