Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka kegiatan sosialisasi percepatan penyaluran KPP serta program pembiayaan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk melawan praktik rentenir di Auditorium Universitas Udayana, Jimbaran, Senin (24/11/2025).
Badung, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa Bali membutuhkan alokasi anggaran untuk penyediaan 32 ribu rumah rakyat layak huni. Dengan dukungan Pemerintah Pusat melalui program Kredit Program Perumahan (KPP), ia optimistis kebutuhan tersebut dapat diselesaikan dalam lima tahun.
Hal ini disampaikan Koster saat membuka kegiatan sosialisasi percepatan penyaluran KPP serta program pembiayaan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk melawan praktik rentenir. Acara berlangsung di Auditorium Universitas Udayana, Jimbaran, Senin (24/11/2025).
Koster merinci bahwa dari 32 ribu unit yang dibutuhkan, 22 ribu merupakan kewenangan kabupaten/kota, sementara sisanya ditangani pemerintah provinsi dan pusat. Ia meminta agar pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran lebih besar untuk Bali pada 2026.
“Mohon bisa dibantu lebih banyak pada 2026. Kita bersinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar kebutuhan rumah layak huni di Bali dapat segera dituntaskan,” ujarnya.
Dengan penguatan kolaborasi lintas pemerintah, Koster yakin tidak ada lagi masyarakat Bali yang tinggal di rumah tidak layak huni dalam lima tahun ke depan.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi terhadap Program 3 Juta Rumah yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto, mencakup 1 juta rumah perkotaan, 1 juta pedesaan, dan 1 juta di kawasan pesisir. Menurutnya, program tersebut sangat strategis dalam mempercepat pemerataan akses hunian.
Ia memahami kebutuhan kuota rumah di daerah lain yang lebih luas, namun dengan jumlah target yang lebih kecil di Bali, Koster berharap pusat memberikan atensi lebih agresif untuk menuntaskan persoalan permukiman di daerah kepulauan tersebut.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, merespons positif permohonan Gubernur Koster. Ia memastikan pemerintah pusat akan memperbaiki rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di Bali secara bertahap.
“Masih ada rumah tak layak huni dan kawasan kumuh di Bali, dan kita akan perbaiki secara bertahap. Tadi Walikota Denpasar melaporkan membutuhkan 100 unit, dan tahun depan langsung kita alokasikan anggaran untuk renovasinya,” ujar Maruarar.
Ia menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo tercermin dari peningkatan signifikan anggaran renovasi rumah tidak layak huni: dari 45 ribu unit tahun ini menjadi 400 ribu unit tahun depan, atau naik delapan kali lipat.
“Ini bukti bahwa program Presiden Prabowo benar-benar pro rakyat,” tegasnya.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menambahkan bahwa program hunian nasional bertujuan memastikan masyarakat memperoleh rumah layak huni melalui skema pemerintah yang aman dan terjangkau.
“Kita ingin memastikan rakyat Bali bisa memiliki rumah tanpa terjerat rentenir. Mari kita sukseskan program ini dan pastikan KUR Perumahan sampai ke masyarakat dan tepat sasaran,” ujarnya. (kbs)