BerandaDaerahPemprov Bali Terbaik Dalam Pencegahan Korupsi, Gubernur Koster Targetkan Terbentuk 700 Penyuluh...

Pemprov Bali Terbaik Dalam Pencegahan Korupsi, Gubernur Koster Targetkan Terbentuk 700 Penyuluh Antikorupsi se-Bali

Bangun Budaya Antikorupsi Sejak Dini, Bali Jadi Contoh Pulau Berintegritas Tinggi dan Antikorupsi

Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi bagi ASN Pemprov Bali serta Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Bali yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (4/11/2025).

Denpasar, KabarBaliSatu 

Komitmen Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dalam membangun budaya antikorupsi secara masih dan menguatkan upaya pencegahan korupsi di lingkungan internal pemerintahan Provinsi Bali telah menunjukkan hasil nyata.

Kerja keras Gubernur Koster memastikan tidak ada celah korupsi lingkungan Pemprov Bali juga telah mendapatkan pengakuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemprov Bali meraih penghargaan dengan nilai tertinggi dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024. Pada kategori provinsi, peringkat pertama diraih oleh Provinsi Bali dengan skor 99, disusul oleh Provinsi Jawa Barat (97) dan Provinsi Kepulauan Riau (96).

Gubernur Koster mengaku belum puas dengan capaian nilai tertinggi MCP ini dan terus mengingatkan jajarannya khususnya juga seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Bali untuk terus menjaga integritas dan menguatkan budaya antikorupsi. Provinsi Bali ini itu harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun budaya antikorupsi di semua lini.

Baca Juga  KBMHD Art Festival 2025: Gaungkan Cinta Budaya Lewat Lomba Ngulek Sambal Nusantara dan Lagu Pop Bali

“Pencapaian MCP yang terbaik ini tentu saja bukan hal yang mudah, memerlukan komitmen yang yang didukung oleh semua pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Bali dan selanjutnya diharapkan akan akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, pelayanan publik serta program kesehatan masyarakat,” kata Gubernur Koster dalam sambutannya dalam acara Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi bagi ASN Pemprov Bali serta Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Bali yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (4/11/2025).

Lebih lanjut Gubernur Koster menjelaskan bahwa strategi pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga lewat pendidikan dan pembentukan budaya antikorupsi sejak dini. Pemerintah Provinsi Bali, terus menggencarkan edukasi integritas kepada berbagai kalangan, mulai dari generasi muda, pelajar, aparatur pemerintahan, hingga masyarakat adat, dengan dukungan para penyuluh antikorupsi yang tergabung dalam Forum PAKSI Bali.

Baca Juga  Kejuaraan Walikota Cup XV Resmi Dibuka, Arya Wibawa Ajak Atlet Muda Raih Prestasi

“Penyuluh antikorupsi Bali sudah terbentuk sejak 2021 dan kini berjumlah 63 orang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Ini bukti keseriusan kita membangun gerakan penyuluhan antikorupsi di Bali,” jelasnya.

Gubernur Koster menargetkan pada 2026, Bali memiliki 700 penyuluh antikorupsi aktif yang bergerak masif di seluruh wilayah. Ia bahkan menugaskan Sekretaris Daerah Bali, Dewa Made Indra, untuk memastikan target ini tercapai sebelum masa jabatannya berakhir.

“Sebelum pensiun, kerjakan itu dulu. Biar ada kenangan baik. Targetkan tahun depan 700 penyuluh antikorupsi aktif, gerak semua secara masif,” ujarnya dengan nada tegas.

Gubernur Koster menilai, pendekatan budaya dan seni lokal Bali merupakan cara efektif menanamkan nilai integritas di masyarakat. Ia mencontohkan bahwa kampanye antikorupsi dapat digelorakan melalui kesenian, tradisi desa adat, dan komunitas lokal agar lebih mudah diterima masyarakat.

Baca Juga  Gubernur Koster Bersama FKUB Bali Serukan Masyarakat Bersatu Jaga Keamanan Pasca Demo Anarkis

“Kalau di Bali dengan pendekatan seni itu bagus. Melalui desa adat, komunitas masyarakat, dan berbagai media, kita bisa jadikan Bali sebagai satu pulau yang berintegritas tinggi dalam budaya antikorupsi,” katanya.

Gubernur Koster juga mengajak KPK untuk terus memberi panduan teknis dan dukungan edukasi, agar gerakan moral ini tidak hanya menjadi slogan, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bali.

“Bali tidak boleh hanya dikenal karena budaya dan pariwisatanya. Tapi juga karena masyarakatnya yang bersih dan berintegritas,” tandasnya.

Gubernur Koster yakin bahwa penyuluhan antikorupsi yang masif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat akan menjadi modal utama pembangunan Bali.

“Dengan integritas dan kejujuran, kita bisa mempercepat kesejahteraan masyarakat, baik secara niskala maupun sekala,” pungkasnya. (kbs)

Berita Lainnya

Berita Terkini