BerandaDaerahWabup Tjok Surya Jadi Responden SNLIK 2026, Ajak Warga Dukung Survei Keuangan...

Wabup Tjok Surya Jadi Responden SNLIK 2026, Ajak Warga Dukung Survei Keuangan Nasional

Foto: Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra, menjalani pendataan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 di rumah dinasnya, Rabu (11/2/2026).

Klungkung, KabarBaliSatu

Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra menjalani pendataan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 di rumah dinasnya, Rabu (11/2). Kegiatan ini merupakan bagian dari survei nasional yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala OJK Provinsi Bali, I Gusti Bagus Wijaya, menjelaskan bahwa pendataan lapangan berlangsung pada 4 hingga 18 Februari 2026. Secara kebetulan, keluarga Wabup Tjok Surya terpilih sebagai salah satu responden, dengan putri semata wayangnya menjadi responden akhir dalam sesi wawancara tersebut.

Menurutnya, SNLIK bertujuan mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Literasi keuangan merujuk pada pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan instrumen keuangan lainnya. Sementara inklusi keuangan mengukur sejauh mana masyarakat memiliki dan menggunakan produk jasa keuangan, seperti tabungan, deposito, giro, dan layanan keuangan formal lainnya.

Di Kabupaten Klungkung sendiri, terdapat 210 kepala keluarga yang menjadi responden dalam survei tahun ini, termasuk keluarga Wakil Bupati.

Wabup Tjok Surya menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan survei tersebut. Ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan menerima petugas survei dengan baik demi keberhasilan program nasional ini.

“Demi suksesnya Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, saya berharap masyarakat dapat menerima petugas dengan baik. Mari kita bersama-sama mendukung program ini,” ujarnya.

SNLIK menjadi instrumen penting bagi pemerintah dan otoritas keuangan untuk memetakan tingkat pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masa mendatang. (kbs)

Berita Lainnya

Berita Terkini