Foto: Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, mewakili Bupati Klungkung I Made Satria, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2025 di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Rabu (22/10).
Klungkung, KabarBaliSatu
Pemerintah Kabupaten Klungkung kembali menegaskan komitmennya dalam menekan angka kemiskinan. Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, mewakili Bupati Klungkung I Made Satria, membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2025 di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Rabu (22/10).
Rakor tahun ini mengusung tema “Sinergi Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Klungkung.” Tema ini menjadi pijakan penting dalam memperkuat kerja lintas sektor, agar program pengentasan kemiskinan berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Wabup Tjok Surya membacakan pesan Bupati I Made Satria yang menegaskan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan telah dijalankan dengan hasil yang cukup signifikan.
“Program-program seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Program Keluarga Harapan (PKH), serta berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat miskin lainnya telah berkontribusi besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Klungkung hingga mencapai 5,18% di tahun 2025 ini,” ujarnya.
Namun, Wabup Tjok Surya menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri. “Kita membutuhkan percepatan. Target kita jelas, menurunkan angka kemiskinan hingga 3% pada tahun 2029. Karena itu, kerja sama lintas OPD dan validitas data menjadi kunci keberhasilan,” tegasnya.
Ia menambahkan, data sasaran program yang valid dan akurat akan menentukan arah kebijakan serta efektivitas penyaluran program. “Data yang valid akan mengarahkan fokus kegiatan kita, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan di daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wabup Tjok Surya berharap agar Rakor ini menjadi forum strategis yang melahirkan langkah nyata.
“Semoga Rakor ini dapat memberikan bimbingan, tuntunan, dan perlindungan bagi kita semua, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pengabdian dalam penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya penuh harap.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Klungkung, I Ketut Arie Gunawan, menjelaskan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten berperan penting sebagai wadah koordinasi lintas sektor. “Sesuai Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, tim ini berfungsi melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dalam dokumen RPKP, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya,” terangnya.
Ia juga menyinggung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menekankan tiga strategi utama dalam pengentasan kemiskinan, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung menegaskan langkahnya untuk memperkuat sinergi lintas instansi, memperbaiki data, dan menajamkan arah kebijakan — demi mewujudkan Klungkung yang lebih sejahtera dan bebas dari kemiskinan ekstrem. (kbs)