Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat memimpin acara penyerahan KUR secara simbolis kepada lebih dari 100.000 UMKM Bali di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Selasa (21/10).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan peranan sentral Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mewujudkan visi Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mendiversifikasi ekonomi, melepaskan ketergantungan Bali dari sektor pariwisata. Koster menempatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen utama untuk menggenjot sektor-sektor non-pariwisata, terutama yang berbasis pada kekayaan budaya dan kreatif lokal.
Penegasan ini disampaikan Gubernur Koster menyusul pelaksanaan Akad Massal KUR Nasional bagi 800.000 debitur, di mana Bali berhasil menyerap alokasi yang signifikan.
“Ini yang kita dorong. Maka saya sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk menyalurkan KUR,” ujar Gubernur Koster. “Saat ini, (disalurkan kepada) 800.000 UMKM secara nasional, dan di Bali kita mendapatkan 103.000 (debitur). Bukan angka yang kecil ini. Saya yakin, dengan kerja keras Dinas Koperasi, jumlah ini masih bisa ditingkatkan lagi.”
Koster menyoroti bahwa produk-produk andalan UMKM Bali yang paling menonjol justru berasal dari sektor-sektor riil non-pariwisata. Sektor-sektor ini yang didorong untuk menjadi pilar baru ekonomi Bali.
“Yang menonjol ada makanan dan minuman. Selain itu, ada juga sektor kerajinan, seperti kain, kayu, kriya, dan semacamnya,” ungkapnya, mengindikasikan bahwa modal KUR yang tersalurkan mayoritas mengalir ke sektor-sektor tersebut.
Ketika disinggung mengenai kabar bahwa angka kredit macet (NPL) UMKM di Bali tergolong yang terendah secara nasional, Gubernur Koster mengaitkannya dengan karakter lokal. Hal ini menjadi modal kuat dalam memastikan program KUR berjalan efektif dan berkelanjutan untuk pembangunan sektor non-pariwisata.
“Ini juga karena karakter orang Bali, atau pelaku usaha di Bali yang jujur. Kesadaran mereka bagus. Memang nature-nya orang Bali itu adalah jujur,” jelas Koster.
Tingginya integritas ini menjadi faktor penunjang kesuksesan program, namun Koster tetap menekankan pentingnya pengawasan. Ia berharap agar pengawasan kredit dilakukan secara aktif oleh bank pemberi KUR, dan yang kedua, “Dinas Koperasi harus melakukan pembinaan secara baik dan intensif.”
Secara spesifik, Koster mewanti-wanti agar program KUR benar-benar tepat sasaran. “Oh, iya. Itu janganlah terjadi. Jangan sampai terjadi KUR fiktif. Harus dipastikan penerima KUR itu adalah pelaku usaha yang riil,” tegasnya, memastikan bahwa dana negara sepenuhnya mendukung pelaku usaha produktif yang menjadi tumpuan transformasi ekonomi Bali. (kbs)