Foto: Tim Pengawas Terpadu Disperindag Provinsi Bali, saat sedang menggelar sidak gabungan pada Selasa (24/6) di wilayah Panjer, Denpasar.
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali mulai ambil tindakan tegas terhadap distribusi gas LPG 3 kg yang kian dikeluhkan masyarakat. Melalui Tim Pengawas Terpadu Disperindag Provinsi Bali, sidak gabungan digelar pada Selasa (24/6) di wilayah Panjer, Denpasar, menyusul laporan warga soal kelangkaan gas bersubsidi tersebut.
Sidak melibatkan berbagai instansi strategis, mulai dari PT Pertamina Patra Niaga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Satpol PP, hingga Dinas Koperasi dan UKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tenaga Kerja dan ESDM, serta Kominfo Provinsi Bali.
Di lapangan, dari enam pangkalan yang disasar, dua di antaranya terbukti fiktif: satu tidak ditemukan lokasinya, satu lagi beroperasi tanpa identitas resmi. Tanpa ragu, PT Pertamina Patra Niaga langsung mengambil langkah tegas: memutus hubungan usaha (PHU) dengan kedua pangkalan nakal tersebut.
“Tujuan utama sidak ini adalah memastikan distribusi LPG 3 kg tepat sasaran, sesuai SOP, dan tidak diselewengkan,” tegas Koordinator Tim, I Wayan Pasek Putra. Meski begitu, Pasek mengakui bahwa keluhan soal kelangkaan gas masih marak di lapangan.
Tak hanya soal pangkalan fiktif, tim juga menemukan pelanggaran harga. Beberapa pangkalan kedapatan menjual LPG di atas harga eceran tertinggi (Rp18.000) dan melakukan canvassing—menjual secara ilegal di luar sistem resmi. Mereka langsung diminta menandatangani surat pernyataan bermeterai untuk tidak mengulangi pelanggaran, berdasarkan regulasi yang berlaku: Surat Edaran Dirjen Migas No. B-5522/MG.05/DJM/2024 dan Keputusan Gubernur Bali No. 866/01-C/HK/2022.
Sales Branch Manager IV Bali PT Pertamina Patra Niaga, Zico Aldillah Syahtian, menegaskan pentingnya menjaga distribusi LPG 3 kg agar tidak bocor ke pasar yang salah. “LPG 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UMKM. Penyalur wajib memastikan gas ini jatuh ke tangan yang tepat,” tandasnya.
Langkah tegas ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap praktik distribusi LPG yang merugikan rakyat kecil. Sidak serupa disebut akan terus dilakukan secara berkala di berbagai wilayah Bali. (kbs)