Foto: Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH,. (nomor dua dari kiri) yang merupakan lulusan S2 dan S3 Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) pada Kegiatan Seminar Pra Kongres VII IKA UKI tanggal 14 Februari 2025.
Jakarta, KabarBaliSatu.com
Pancasila menghadapi tantangan jaman. Tantangan itu, berwujud pada aktualisasi Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia. “Nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya menjadi pedoman baik itu dalam pemerintahan dan pembentukan hukum” kata Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH,. yang merupakan lulusan S2 dan S3 Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) pada Kegiatan Seminar Pra Kongres VII IKA UKI tanggal 14 Februari 2025.
Sebagaimana diketahui Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang telah berdiri sejak 15 Oktober 1953 telah memiliki banyak kontribusi dalam perjalanan bangsa dan bernegara. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi tenaga pengajar, mahasiswa dan alumni UKI yang menjalankan motto UKI “Melayani Bukan Dilayani”. Motto UKI ini tentunya sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dimana saat ini permasalahan implementasi nilai-nilai Pancasila mempunyai banyak tantangan.
Hal ini yang kemudian menjadi concern Ikatan Alumni UKI yang mengadakan kegiatan Seminar Pra Kongres ke-VII Ikatan Alumni UKI pada tanggal 14 Februari 2025 di kampus UKI Cawang dengan tema “Menjadi Terang dan Garam Bagi Bangsa dan Negara”. Kegiatan Seminar ini diibuka oleh Rektor UKI, Dhaniswara K Harjono yang mengatakan bahwa alumni UKI saat ini telah berjumlah lebih dari 70.000 orang dan berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan bangsa.
Ia kemudian menyambut baik kegiatan ini dan berharap kegiatan ini dapat memberikan rekomendasi terhadap permasalahan bangsa saat ini. Selanjutnya, sebagai salah satu narasumber dalam Seminar yaitu Anggota Komisi III DPR dan alumnus UKI, Wayan Sudirta dalam paparannya mengatakan bahwa UKI sebagai lembaga pendidikan memiliki misi untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan jiwa kepemimpinan yang melayani (servant leadership).
“Ini tentunya sesuai dengan motto UKI dan tentunya sejalan dengan 5 (lima) sila Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Wayan Sudirya.
Wakil rakyat dari Bali itu kemudian mengatakan bahwa sendi-sendi kehidupan berbangsa saat ini belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta keadilan sosial belum bisa terwujud secara optimal. Masih ada kesenjangan yang sangat lebar, jurang antara si kaya dan si miskin masih menganga karena berbagai faktor yang ada.
Sebagai contoh: walaupun di dalam pembukaan UUD, frasa keadilan disebut berulang kali, akan tetapi Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menimbulkan perdebatan karena mengedepankan efisiensi dan menomor duakan keadilan. Sementara itu, berbagai UU seperti UU Penanaman Modal, UU Pertambangan, UU Perkebunan dan UU Kehutanan masih mendapat kritik secara luas karena sebagian masyarakat menganggap UU tersebut lebih memihak kepada modal asing dan kurang berpihak kepada masyarakat.
Oleh karena itu, salah satu cara untuk menyikapi hal ini adalah dengan memajukan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Wayan Sudirta kemudian menjelaskan, bahwa Pendidikan berbasis Pancasila harus menjadi solusi dan prioritas nasional.
Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah strategis antara lain: Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan, tidak hanya sebagai mata pelajaran tetapi juga dalam praktik keseharian; Menerapkan pendidikan karakter sejak dini, agar nilai-nilai luhur Pancasila tertanam dalam pola pikir dan perilaku generasi muda; Memanfaatkan teknologi sebagai sarana edukasi yang positif; Menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan; dan Menyiapkan generasi pemimpin yang berorientasi pada pelayanan.
Wayan Sudirta dalam menutup paparannya mengharapkan adanya kolaborasi positif perguruan tinggi untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam setiap kehidupan bangsa dan dalam pembentukan undang-undang. Kegiatan Seminar ini menghadirkan narasumber lainnya yaitu: Agustin Teras Narang (Anggota DPD RI), Saor Siagian (Praktisi Hukum) dan Angel Damayanti (Akademisi Fisip UKI). Hasil dari seminar ini akan dibawa sebagai bahan yang akan ditindaklanjuti panelis pada Kongres Alumni UKI yang akan diselenggarakan pada akhir Februari 2025. (kbs)