Foto: Gubernur Koster saat menggelar rapat darurat yang dihadiri seluruh kepala OPD dan instansi vertikal se-Bali di Jayasabha, Denpasar, Sabtu (31/5).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya angkat bicara dengan nada tinggi. Ia geram setelah menerima rentetan keluhan dari masyarakat dan pelaku UMKM lokal soal kian masifnya dominasi warga negara asing (WNA) dalam bisnis pariwisata di Bali. Bagi Koster, ini bukan sekadar masalah ekonomi—ini soal harga diri masyarakat Bali di tanah kelahirannya sendiri.
Merespons kondisi tersebut, Koster menggelar rapat darurat yang dihadiri seluruh kepala OPD dan instansi vertikal se-Bali di Jayasabha, Denpasar, Sabtu (31/5). Evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan usaha pariwisata langsung menjadi agenda utama.
“Bali tidak boleh menjadi pasar bebas yang membunuh masyarakatnya sendiri,” tegas Koster di hadapan para pejabat.
Kemarahan Gubernur bukan tanpa dasar. Ia mengungkap banyaknya praktik usaha ilegal yang dijalankan oleh WNA, terutama melalui celah sistem perizinan Online Single Submission (OSS). Menurutnya, OSS justru menjadi pintu masuk empuk bagi investor asing untuk menguasai sektor-sektor strategis—bahkan sampai ke level mikro seperti sewa mobil dan homestay.
“Di Badung saja, ada sekitar 400 izin usaha sewa mobil dan biro perjalanan dikuasai orang asing. Banyak yang bahkan tidak punya kantor, tidak tinggal di Bali, tapi tetap bebas beroperasi. Ini sudah keterlaluan,” bebernya.
Situasi ini, lanjut Koster, tidak hanya mencederai etika berusaha, tapi juga memperparah ketimpangan ekonomi antara pelaku lokal dan asing. Jika dibiarkan, ia khawatir Bali akan mengalami degradasi ekonomi, sosial, dan reputasi pariwisata dalam lima tahun ke depan.
“Kita sedang tidak baik-baik saja. Kemacetan, sampah, vila ilegal, sopir liar, wisatawan nakal—semua ini perlu ditata. Tapi penataan harus dimulai dari hulu, dari sistem perizinan dan regulasi,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Gubernur membentuk Tim Khusus Lintas Instansi untuk melakukan audit besar-besaran terhadap seluruh izin usaha pariwisata di Bali. Tim ini juga akan memverifikasi keabsahan perusahaan yang tercatat di OSS namun diduga fiktif.
Langkah awalnya: penerbitan Surat Edaran Penertiban Usaha dan Transportasi Wisata, yang menjadi dasar operasi gabungan Satpol PP dan Polda Bali. Tak hanya itu, Koster mengusulkan agar seluruh agen perjalanan wisata wajib menjadi anggota asosiasi lokal. Ini bagian dari strategi untuk mengembalikan kontrol industri kepada pelaku lokal.
“Pulau ini kecil, tapi kontribusinya besar bagi Indonesia. Kita tidak sedang bersaing dengan daerah lain, tapi dengan negara seperti Thailand dan Malaysia. Kalau kita tidak tertib, kita akan tergilas di pasar sendiri,” tegas Koster.
Kebijakan ini disambut positif oleh pelaku usaha lokal. Mereka menilai langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa negara hadir dan berpihak pada rakyat kecil.
“Kalau dibiarkan terus, Bali hanya akan jadi panggung bisnis asing. Rakyatnya cuma jadi penonton di rumah sendiri,” ujar seorang pelaku UMKM transportasi wisata yang enggan disebut namanya.
Kini, dengan semangat kolaborasi lintas instansi dan keberanian politik dari Gubernur Koster, harapan pun menyala kembali. Bali ingin berdiri tegak sebagai rumah yang adil bagi rakyatnya—bukan sekadar taman bermain bagi investor asing. (kbs)