Foto: Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya menghadiri Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) di Aula Pusdiklat Pajak, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Jakarta, KabarBaliSatu
Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menghadiri Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah yang digelar Kementerian Keuangan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), di Aula Pusdiklat Pajak, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Forum ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pimpinan pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan fiskal yang sehat, berkualitas, dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Pelaksana Tugas Kepala BPPK, Sudarto, dalam sambutannya menjelaskan bahwa workshop serupa pernah dilaksanakan pada 2024. Namun, kegiatan ini kembali digelar sebagai pengingat pentingnya menjaga tata kelola keuangan daerah, memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta mengevaluasi berbagai aspek kebijakan agar implementasinya semakin optimal.
“Melalui workshop ini diharapkan terjadi perubahan cara pandang daerah dalam mengalokasikan anggaran, sehingga belanja daerah benar-benar menjadi pemicu efisiensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Sudarto.
Ia menekankan, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sekda Kota Denpasar IGN Eddy Mulya, yang hadir didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar Ni Putu Kusumawati, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Kementerian Keuangan dalam mendukung agenda nasional. Termasuk di dalamnya harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta percepatan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, perekonomian daerah merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan berintegritas.
Workshop tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari integrasi perencanaan dan penganggaran, optimalisasi belanja daerah sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, percepatan realisasi anggaran dan manajemen kas, hingga penggalian potensi pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, peserta juga mendapatkan materi terkait optimalisasi pemanfaatan aset daerah, strategi pembiayaan dan investasi termasuk skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta penguatan integritas dan sistem pengendalian internal.
Eddy Mulya menambahkan, kegiatan ini juga mendukung program sertifikasi aparatur pengelola keuangan daerah. Pemerintah daerah dengan kapasitas dan kinerja pengelolaan keuangan yang meningkat berpeluang memperoleh insentif fiskal sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah pusat.
“Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan pengelolaan fiskal daerah semakin kuat dan mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya. (kbs)