Foto: Expert Ecosystem Reengineering dan Analis Energi yang juga Managing Director Timur Resources, Agung Pram.
Denpasar, KabarBaliSatu.com
Masyarakat memberikan respons beragam terhadap rencana kebijakan baru LPG 3 Kg, Expert Ecosystem Reengineering dan Analis Energi yang juga Managing Director Timur Resources, Agung Pram, menilai regulasi ini baik namun implementasinya tidak berpihak pada sisi ekosistem kerakyatan sehingga terkesan kebijakan ini dibuat hanya untuk kepentingan korporasi serta menekankan perlunya pemahaman yang mendalam terhadap ekosistem hulu sebelum implementasi di tingkat hilir.
Kebijakan baru yang bertujuan untuk memastikan subsidi LPG 3Kg tepat sasaran, justru sejatinya berpotensi menimbulkan masalah baru jika tidak diimplementasikan dengan hati-hati.
Rencana kebijakan baru LPG 3 Kg telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa pihak menyambut baik upaya pemerintah untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Agung Pram, memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait kebijakan baru ini. Menurutnya, regulasi ini memiliki tujuan yang baik, yaitu memastikan subsidi LPG 3Kg tepat sasaran. Namun, ia menilai regulasi ini terasa tidak berpihak dan kurang mempertimbangkan kondisi serta ekosistem masyarakat.
“Regulasi ini bagus dan bertujuan baik, tapi terkesan dalam implementasinya tidak berpihak karena kebijakan dibuat untuk satu tujuan namun mengabaikan banyak tujuan dan hasil baik lainnya, Pemerintah perlu memahami bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemudahan akses terhadap persyaratan dan ketersediaan LPG ini, jadi hal ini yang harus dipahami terlebih dahulu, bagaimana sebetulnya real Living Ecosystem yang terkait dengan permasalahan ini,” kata Agung Pram.
Lebih lanjut, Agung Pram menekankan perlunya pemahaman yang mendalam terhadap ekosistem hulu sebelum implementasi kebijakan di tingkat hilir. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan LPG 3 Kg di tingkat hulu sebelum menerapkan kebijakan tersebut di tingkat hilir.
“Pemerintah harus memastikan dulu ketersediaan infrastruktur penunjang LPG 3Kg di hulu, baru kemudian menerapkan kebijakan di hilir. Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan persepsi yang menyulitkan masyarakat yang semestinya menjadi Hak berdasar pasal 33 namun dalam implementasinya justru menjadi kewajiban,dan secara skematis seolah menjadi kepentinga korporasi,” tegasnya.
Kebijakan baru ini juga berpotensi menimbulkan masalah baru, yaitu kebocoran subsidi. Agung Pram menjelaskan bahwa celah kebocoran subsidi masih mungkin terjadi, terutama jika tidak disertai dengan transparansi akuntabilitas serta pengawasan di tingkat hulu serta hilir tidak dilakukan dengan ketat.
“Potensi kebocoran subsidi masih ada, terutama jika keterbukaan informasi dan akuranbilitas di tingkat hulu tidak terjadi, namun sebetulnya dorongan digitalisasi dengan dukungan Pemerintah perlu dilakukan untuk memperkuat pengawasan agar subsidi LPG 3Kg benar-benar sampai kepada yang berhak,” ujarnya.
Agung Pram menambahkan, “Sebagai catatan, Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebanyak 176.210 orang. Sementara itu, kuota elpiji 3 kg bersubsidi untuk Bali tahun 2024 ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar 215.448 metrik ton, atau lebih dari 200 ribu tabung 3 kg per hari tanpa libur”, hal ini bisa dijadikan acuan dalam tata kelola kebijakan energi terkait, artinya kuota sudah lebih besar dari kebutuhan, dan semestinya tidak terjadi kelangkaan, ini yang harus kita pahami dan sejatinya mmerlukan transparansi kebijakan, tidak melulu hilir yang dipersalahkan dan harus beradaptasi dengan aturan baru”.
Semua pihak harus mendesak agar transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi elpiji bersubsidi di Bali lebih diperhatikan, dan setiap langkah pengawasan diperkuat. “Rencana kebijakan baru LPG 3 Kg memiliki tujuan yang baik, yaitu memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, implementasinya perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang beragam. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan dan kelaikan infrastruktur penunjang ekosistem pasokan LPG 3 Kg di tingkat hulu hingga hilir dan memperkuat kebijakan dengan lebih mempertimbangkan dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.