Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.
Jakarta, KabarBaliSatu
Komisi VI DPR RI kembali menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian Perdagangan, Pada Rabu 16 Juli 2025, guna menindaklanjuti kesimpulan rapat sebelumnya pada 14 Juli 2025. Fokus utama rapat ini mencakup evaluasi laporan keuangan Kemendag Tahun Anggaran 2024 serta pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, menyampaikan apresiasinya terhadap capaian pemerintah dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat.
Ia menilai keberhasilan menurunkan tarif impor menjadi 19 persen sebagai langkah strategis yang patut diapresiasi. Capaian tersebut dinilainya tidak lepas dari peran aktif Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang turut mengalihkan pembelian energi ke Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi negosiasi.
“Pertama, tentu saya apresiasi dulu ini karena negosiasi terhadap kemarin dengan Amerika, terutama dengan Presiden Trump, berhasil dengan menurunkan tarif menjadi 19 persen,” ujar Demer yang juga Ketua DPD Golkar Provinsi Bali terpilih.
Menurut Demer, keberhasilan ini memberikan harapan baru, terutama bagi para eksportir Bali, seperti anggota ASEPHI (Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia), yang sempat khawatir kehilangan pasar utama di Amerika Serikat.
“Apalagi barang seni kita, terutama dari Bali, punya potensi besar karena menjadi incaran masyarakat kelas menengah atas di sana,” kata Anggota Fraksi Glokar DPR RI itu.
Namun demikian, Demer menekankan bahwa capaian ini belum cukup. Ia menyoroti pentingnya reformasi tata kelola perdagangan, termasuk penguatan subsidi dan relaksasi bagi produk ekspor. Ia meminta Kementerian Perdagangan mengambil langkah-langkah konkret demi mempercepat laju ekspor, menciptakan devisa, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Kabupaten Buleleng ini juga mengkritisi lemahnya pengawasan terhadap kuota impor. Ia mengutip temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyoroti tidak jelasnya dasar penentuan kuota impor serta ketiadaan rekomendasi kementerian dalam beberapa kasus.
“Ini mesti diperjelas lagi. Kita gak bisa lagi pakai gaya lama,” tegas wakil rakyat yang telah lima periode memperjuangkan kepentingan Bali di pusat.
Tak hanya soal ekspor-impor, Demer juga mengangkat pentingnya pemanfaatan digitalisasi bagi pelaku UMKM di desa-desa. Berdasarkan pengalamannya saat turun langsung ke lapangan, ia menemukan bahwa meskipun sekitar 70 hingga 80 persen masyarakat di desa sudah terbiasa berbelanja secara daring, hanya kurang dari 5 persen yang memanfaatkan platform digital untuk menjual produk mereka.
“Dan yang sangat menyedihkan sekali Pak, setiap saya tanya di situ, siapa yang sudah belanja online? Kira-kira 70 persen, 80 persen belanja online Pak, di desa ini, di kampung Pak. Tapi ketika saya tanya, siapa yang sudah jualan online? Tidak sampai 5 persen Pak. Ini PR nih Pak, untuk kita Pak,” ungkap Demer.
Menurutnya, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah serius yang harus segera diatasi bersama. Dalam berbagai kesempatan, termasuk saat kampanye, Demer mengaku telah membawa tim ahli digital marketing dan perwakilan perbankan untuk memperkenalkan akses permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke masyarakat desa.
“Karena saya, waktu kampanye kemarin tidak hanya membawa, hanya berbicara bahwa saya hebat, tapi saya ingin mereka itu bermanfaat untuk saya, untuk mereka,” katanya.
Ia menekankan bahwa pembangunan UMKM di pedesaan tak cukup dengan retorika semata, melainkan harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan membuka akses pasar yang lebih luas, dari pasar tradisional menuju pasar internasional.
Demer menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan bukan lagi sekadar hasil survei, melainkan realitas yang ia alami sendiri. Karena itu, ia mendorong agar sosialisasi digitalisasi UMKM terus ditingkatkan oleh pemerintah sebagai langkah nyata membangun kemandirian ekonomi desa.
“Ini realita Pak, bukan lagi survey, saya sendiri yang mengalami, dan saya sendiri yang melakukan, surveinya gitu, bukan survei lagi, saya tanya gitu langsung. Dan itu kejadiannya,” tegasnya.
Demer juga menekankan pentingnya agar hasil negosiasi pemerintah dengan mitra global seperti BRICS dan negara-negara ASEAN tidak berhenti pada tataran diplomatik semata, melainkan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret di tingkat kementerian.
Ia menilai bahwa keberhasilan implementasi kebijakan merupakan tanggung jawab penuh menteri terkait, mengingat Presiden Prabowo telah menetapkan arah dan visi pembangunan nasional melalui Asta Cita.
“Kalau tidak terimplementasi dengan baik, maka yang gagal adalah menterinya, bukan presidennya,” ujar Demer.
Lebih lanjut, Demer menyinggung soal anomali harga beras di pasar yang tak sejalan dengan stok yang melimpah. Ia menyebut hal ini mencoreng wibawa Kementerian Perdagangan di mata publik.
“Kalau yang begini begini enggak terselesaikan kan memalukan sekali gitu, yang hal-hal yang kalau boleh dibilang tidak terlalu prinsip, tidak perlu ngejelimet gitu.” katanya.
Demer menggarisbawahi bahwa setiap kebijakan perdagangan harus berpijak pada kepentingan nasional. Menurutnya, di tengah perubahan tren global dari globalisasi menuju deglobalisasi, banyak negara mulai memprioritaskan kepentingan domestik atau state interest.
Oleh karena itu, Indonesia harus mengambil posisi serupa dengan menjadikan kepentingan nasional sebagai landasan utama dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan perdagangan di era persaingan global yang semakin kompleks.
“Kalau Amerika bicara American Great Again, kita juga harus bicara Indonesia Great Again. Globalisasi sudah berubah jadi deglobalisasi. Sekarang semua negara bicara state interest, dan kita harus ikut bicara soal itu,” pungkasnya. (kbs)