Foto: Suasana sederhana namun penuh makna mewarnai peringatan HUT ke-24 Partai Demokrat yang digelar DPD Partai Demokrat Bali pada Selasa (9/9/2025).
Denpasar, KabarBaliSatu
Suasana sederhana namun penuh makna mewarnai peringatan HUT ke-24 Partai Demokrat yang digelar DPD Partai Demokrat Bali pada Selasa (9/9/2025). Perayaan tahun ini berbeda dari sebelumnya. Tanpa hingar-bingar hiburan, acara berlangsung dengan khidmat, mengusung tema “Doa Bersama Demi Keselamatan Negeri” yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melalui Zoom Meeting dari Jakarta.
Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, menegaskan bahwa tema peringatan HUT ke-24 Partai Demokrat lahir dari rasa keprihatinan yang mendalam. Ia menyebut bahwa bangsa masih berduka atas jatuhnya korban dalam aksi demonstrasi yang terjadi pada 25–30 Agustus lalu. Karena itu, peringatan tahun ini dijadikan momentum untuk mendoakan para korban agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus memberikan kekuatan lahir batin bagi keluarga yang ditinggalkan.
“Tema ini lahir dari keprihatinan kita bersama. Kita masih berduka atas jatuhnya korban dalam aksi demonstrasi yang terjadi pada 25–30 Agustus lalu. Mari kita doakan mereka agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan lahir batin,” ucap Mudarta.
Menurut Mudarta, perayaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi politik. Ia menegaskan bahwa Demokrat tetap konsisten memperjuangkan amanat konstitusi.
“Perjuangan kita adalah untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945,” tegasnya.
Sejak awal Agustus, rangkaian perayaan HUT Demokrat ke-24 telah digelar di seluruh Bali. Para kader dan anggota fraksi Demokrat diwajibkan turun langsung ke masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial. Aksi donor darah, bersih-bersih lingkungan, hingga bantuan bagi warga kurang mampu menjadi bukti komitmen partai berlambang bintang mercy itu.
“Hari ini adalah puncak acara, namun sesuai arahan Ketua Umum, kegiatan digelar sederhana, tanpa hiburan berlebihan, menyesuaikan kondisi bangsa kita,” kata Mudarta.
Mudarta kemudian menyinggung derasnya gelombang unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat berdiri bersama rakyat dan mendukung aksi demonstrasi yang murni menyuarakan aspirasi publik. Menurutnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI telah merespons cepat tuntutan masyarakat tersebut.
“Demokrat mendukung aksi demonstrasi yang murni menyuarakan aspirasi rakyat, baik dari mahasiswa maupun masyarakat umum. Pemerintah, melalui Presiden Prabowo Subianto, telah merespons cepat tuntutan masyarakat, begitu juga DPR RI,” ujarnya.
Meski demikian, Mudarta menyoroti akar keresahan publik yang tak lepas dari kebijakan ekonomi pemerintah.
“Ledakan aksi demo belakangan ini mencerminkan keresahan masyarakat, terutama akibat kebijakan ekonomi yang membebani rakyat: kenaikan PPN dari 11% ke 12%, pemotongan transfer daerah, hingga naiknya PAD di daerah. Semua ini menambah berat beban hidup masyarakat yang sudah kesulitan mencari kerja, menghadapi PHK, UMR/UMK yang belum naik, sementara harga barang terus melambung,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kesenjangan sosial semakin nyata. “Ada elit yang mempertontonkan kekayaan, sementara rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Ini yang memicu kemarahan masyarakat,” lanjut Mudarta.
Di bidang hukum, Demokrat menegaskan komitmennya untuk mendukung RUU Perampasan Aset Koruptor. Namun, dukungan tersebut disertai penekanan bahwa penegakan hukum harus dijalankan dengan integritas tinggi. Aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dituntut bekerja secara profesional agar hukum tidak dijadikan alat permainan politik yang justru bisa menyasar tokoh-tokoh eksekutif maupun legislatif.
“Demokrat juga menjadi partai terdepan yang mendukung RUU Perampasan Aset Koruptor. Namun, kami menekankan bahwa hukum harus ditegakkan dengan integritas. Aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan lainnya, harus benar-benar bekerja secara profesional. Tanpa itu, justru para tokoh eksekutif maupun legislatif bisa menjadi sasaran permainan,” kata Mudarta.
Mudarta juga menyinggung persoalan kesenjangan penghasilan antara rakyat dan wakil rakyat. Ia menilai bahwa di negara-negara maju, gaji anggota parlemen umumnya hanya sekitar dua kali lipat dari upah minimum regional (UMR). Namun di Indonesia, kesenjangan itu bisa mencapai tiga puluh kali lipat. Kondisi tersebut dinilainya wajar memicu amarah masyarakat, sebab DPR sejatinya merupakan representasi rakyat yang memperoleh mandat dari rakyat, sehingga seharusnya menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
“Di negara-negara maju, gaji anggota parlemen hanya sekitar dua kali lipat UMR. Namun di Indonesia, disparitasnya bisa mencapai 30 kali lipat. Hal ini wajar menimbulkan amarah rakyat, padahal DPR adalah wakil rakyat, mendapat mandat dari rakyat, dan bosnya adalah rakyat,” tegasnya.
Meski Demokrat hanya memiliki 44 kursi di DPR RI, Mudarta memastikan Demokrat tetap konsisten di garis depan membela rakyat. Ia berharap, mulai 2026, ketika transfer daerah dikembalikan ke APBD, pemerintah bisa menyesuaikan kebijakan agar tidak semakin membebani daerah.
“Semua harus kembali pada prinsip: Suara rakyat adalah suara Tuhan,” pungkasnya.
Sementara itu, dari Jakarta, Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, dalam acara tasyakuran HUT ke-24 di Kantor DPP Demokrat, mengingatkan para kadernya agar selalu menjaga perilaku, khususnya mereka yang duduk sebagai wakil rakyat dan pejabat publik.
“Mari kita jaga diri baik-baik. Wakil rakyat, para pejabat publik itu selalu diikuti tutur kata perilakunya. Mari kita jaga lisan kita, jangan sampai menyakiti perasaan masyarakat. Apalagi isu-isu yang sangat sensitif,” ujar AHY.
Ia menegaskan, saling mengingatkan sesama kader menjadi hal penting agar Demokrat tetap menyatu dengan rakyat. “Tidak ada yang sempurna, tidak ada gading yang tak retak, tetapi paling tidak kita saling mengingatkan, agar terus bisa menyatu dengan kondisi masyarakat hari ini, kemudian kita bisa fokus pada solusinya,” jelasnya.
Dengan perayaan sederhana yang dibingkai doa dan kepedulian sosial, Partai Demokrat berusaha menunjukkan wajah politik yang dekat dengan rakyat, sembari menegaskan konsistensinya sebagai partai yang kritis terhadap kebijakan pemerintah namun tetap konstruktif dalam memperjuangkan solusi. (kbs)