Foto : Pemkab Klungkung memperoleh penghargaan BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025 untuk Indikator Perumusan Kajian Kebijakan Yang Dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung BJ Habibie, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Jakarta, KabarBaliSatu
Pemerintah Kabupaten Klungkung kembali mencatat prestasi nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menganugerahkan Apresiasi BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025 kepada Pemkab Klungkung untuk kategori Perumusan Kajian Kebijakan yang Dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten, sebuah pengakuan penting atas keberhasilan daerah ini mengintegrasikan riset dalam proses perumusan kebijakan publik.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, kepada Bupati Klungkung I Made Satria dalam acara penganugerahan di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung BJ Habibie, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Dinilai dari 252 Daerah se-Indonesia
Penilaian dilakukan secara menyeluruh oleh BRIN terhadap 24 provinsi, 187 kabupaten, dan 41 kota yang telah membentuk BRIDA atau BAPPERIDA. Dua indikator utama menjadi acuan, sesuai amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2029 tentang RPJMD 2025–2029.
Indikator tersebut meliputi:
- tingkat pemanfaatan rekomendasi kebijakan berbasis riset,
- serta peran aktif BRIDA dalam mengoptimalkan potensi daerah dan menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.
Prestasi ini menunjukkan bahwa Klungkung tidak hanya menyiapkan kebijakan, tetapi memastikannya dibangun berdasarkan data, analisis, dan pendekatan ilmiah yang kuat.
Klungkung Maju dengan Kebijakan Berbasis Pengetahuan
Bupati Satria, yang hadir bersama Kepala BRIDA Klungkung I Ketut Budiarta, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi daerah untuk terus memperkuat tata kelola yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan apresiasi dari BRIN, Pemkab Klungkung menegaskan posisinya sebagai daerah yang serius mendorong riset, inovasi, dan perumusan kebijakan berbasis fakta, sebuah langkah strategis dalam membangun Klungkung yang modern, adaptif, dan berdaya saing. (kbs)