Foto: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, saat meninjau lokasi proyek Terminal LNG Sidakarya dan berdialog dengan warga pada Selasa, 27 Mei 2025.
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah pusat menunjukkan komitmen serius terhadap percepatan transisi energi di Tanah Air. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, memastikan akan segera memproses Persetujuan Lingkungan untuk proyek Terminal LNG (Liquefied Natural Gas) di Pantai Sidakarya, Denpasar Selatan. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Menteri Hanif usai meninjau lokasi proyek dan berdialog dengan warga pada Selasa, 27 Mei 2025.
“Ini mandat langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto: percepat investasi, terutama untuk ketahanan energi dan energi bersih. Tidak boleh ada dokumen strategis yang mengendap bertahun-tahun,” tegas Menteri Hanif, didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Walikota Denpasar IGN Jaya Negara.
Hanif mengungkapkan, dokumen AMDAL untuk proyek LNG ini ternyata telah tertahan di Kementerian selama tiga tahun. Ia berkomitmen untuk menindaklanjutinya segera setelah kembali ke Jakarta.
“Saya harus jujur, proyek ini tidak bisa dibiarkan stagnan. Mau ditolak atau disetujui, harus segera diproses. Maka, mohon izin, saya akan men-starter dokumen ini sesegera mungkin,” kata Hanif di hadapan warga.
Proyek Terminal LNG Sidakarya dipandang sebagai salah satu infrastruktur kunci dalam mendukung Bali Energi Bersih, sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Bali No. 45 Tahun 2019. Terminal ini nantinya akan mencakup pembangunan mooring system, pengerukan laut (dredging), serta jaringan pipa gas lengkap dengan sistem pengukuran (metering).
Bendesa Adat Desa Sidakarya, Ketut Suka, menyambut baik komitmen pemerintah. Ia menyampaikan kebanggaan atas kunjungan Menteri Hanif serta kepala daerah ke lokasi proyek.
“Kami bangga karena Pak Gubernur bukan hanya bicara soal penanganan sampah, tapi sudah berpikir lebih jauh: energinya juga harus bersih. Ini wujud nyata visi Bali Mandiri Energi,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejak tahun 2022 masyarakat sudah menyetujui proyek ini lewat paruman desa. “Kami, baik desa adat maupun dinas, sangat berharap proyek ini segera diwujudkan. Masyarakat sudah menunggu terlalu lama,” tandasnya.
Langkah Menteri Hanif menunjukkan arah baru dalam birokrasi: responsif terhadap proyek strategis, terutama yang mendukung agenda transisi energi dan investasi hijau. Dengan dorongan dari Presiden Prabowo, ini bisa menjadi sinyal positif bagi investor, bahwa pemerintah tak hanya berbicara soal iklim—tapi juga bertindak nyata di lapangan.
Jika diproses tepat waktu, Terminal LNG Sidakarya bisa menjadi model proyek energi bersih berbasis sinergi antara pusat, daerah, dan masyarakat adat. Sebuah ilustrasi konkret bagaimana visi nasional dijalankan lewat kolaborasi lokal. (kbs)