Foto: Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat, Anggota DPR RI Dapil Bali dari Partai NasDem Ir. I Nengah Senantara, Anggota DPRD Bali dari Partai NasDem Dr Somvir dan IGA Mas Sumatri berfoto bersama perwakilan organisasi penyandang disabilitas yang hadir menyampaikan aspirasi di Kantor DPW Partai NasDem Bali pada Jumat 30 Januari 2025.
Denpasar, KabarBaliSatu.com
Partai NasDem Bali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini sering terabaikan. Lewat para wakilnya di DPRD Bali, NasDem siap mengawal revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2015 atau bahkan mendorong lahirnya regulasi baru yang lebih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Komitmen ini mengemuka dalam acara penyerapan aspirasi perwakilan organisasi disabilitas se-Bali di Kantor DPW Partai NasDem Bali, Jumat (30/1/2025). Acara ini diinisiasi oleh Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi NasDem Lestari Moerdijat, dan dihadiri oleh Anggota DPR RI Dapil Bali I Nengah Senantara serta sejumlah legislator DPRD Bali dari Fraksi NasDem Demokrat, termasuk Dr. Somvir dan IGA Mas Sumatri.
Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bali, Deni, menyoroti masih banyaknya hak disabilitas yang belum terpenuhi. Dari 22.680 penyandang disabilitas di Bali, banyak yang masih menghadapi diskriminasi dan kurangnya akses terhadap fasilitas publik, pendidikan, serta pekerjaan.
“Kami bukan objek belas kasihan, kami ingin kesempatan yang sama. Beri kami akses dan kami akan buktikan bahwa kami bisa lebih berdaya,” tegas Deni.
PPDI Bali pun memilih pendekatan berbeda dalam menyuarakan aspirasi. Alih-alih berdemo, mereka akan membuat film yang menggambarkan realitas hidup penyandang disabilitas guna mengetuk kepedulian masyarakat.
Sementara itu, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Bali, Ketut Leni Astiti, menekankan pentingnya revisi Perda agar lebih inklusif, terutama dalam aspek pendidikan, ketenagakerjaan, kebencanaan, dan kesehatan. Ia juga menyoroti pentingnya pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di berbagai sektor, termasuk mitigasi bencana, untuk memastikan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi darurat.
Menanggapi aspirasi ini, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi NasDem Lestari Moerdijat menegaskan perlunya percepatan pengesahan Perda baru yang lebih berpihak pada penyandang disabilitas. Ia meminta seluruh elemen pemerintahan di Bali untuk serius dalam menyusun regulasi yang lebih inklusif.
“Saat ini, Perda yang ada belum selaras dengan semangat undang-undang yang lebih baru. Ini pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan,” ujar Lestari.
Anggota DPR RI I Nengah Senantara turut menyampaikan bahwa meski Pemda Bali memiliki niat baik, masih ada kendala komunikasi antara penyandang disabilitas dan pemangku kebijakan. Oleh karena itu, ia berjanji akan membawa isu ini ke tingkat nasional agar mendapatkan perhatian lebih.
Di tingkat DPRD Bali, Ketua Fraksi NasDem Demokrat, Dr. Somvir, menegaskan bahwa partainya akan mengawal proses revisi Perda hingga tuntas. “Aspirasi yang kami terima akan kemudian bawa ke DPRD Bali dan serahkan kepada Ketua DPRD Bali dan pihak-pihak yang terkait. Sehingga kita lewat Fraksi NasDem Demokrat pasti kita akan kawal sampai tuntas,” kata Anggota Komisi I DPRD Bali itu.
Hal senada juga disampaikan oleh IGA Mas Sumatri yang menekankan pentingnya penganggaran untuk pemenuhan hak disabilitas agar lebih maksimal.“Kita harus buktikan bahwa penyandang disabilitas bukan beban, melainkan aset bangsa yang harus didukung untuk berkarya dan berinovasi,” ujar Mas Sumatri.
Dengan dukungan penuh dari Partai NasDem Bali, harapan baru bagi penyandang disabilitas pun mulai terlihat. Kini, bola ada di tangan para pemangku kebijakan untuk merealisasikan janji tersebut menjadi kenyataan. (kbs)