Foto: DPW Partai NasDem Provinsi Bali mengucapkan selamat atas pelantikan Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) sebagai Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali periode 2025-2030.
Denpasar, KabarBaliSatu
Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW Partai NasDem Provinsi Bali, Nyoman Winatha menegaskan sikap politik NasDem Bali memberikan apresiasi dan dukungan kepada Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali periode 2025-2030 Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) dalam memimpin Bali dalam 5 tahun kedepan. Dalam periode kedua kepemimpinannya, Wayan Koster diharapkan fokus pada penyelesaian masalah kemacetan serta solusi transportasi yang efektif.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi perhatian utama, agar anggaran dapat dikelola secara tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Bali.
“Kami berharap beliau fokus sama hal-hal misalnya kemacetan dan solusi-solusi untuk transportasi, kemudian pengelolaan APBD yang tepat, yang transparan sehingga masyarakat Bali benar-benar bisa menikmati APBD ini karena dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel,”kata Winatha saat dihubungi Kamis 20 Februari 2025.
Selain kemacetan dan transparansi pengelolaan APBD, politisi NasDem asal Desa Palasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana itu juga menyoroti masalah sampah sebagai isu krusial yang perlu segera ditangani. Kabupaten seperti Karangasem dan Jembrana mungkin belum menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, namun daerah seperti Badung dan Denpasar sudah membutuhkan solusi strategis.
Langkah konkret diperlukan untuk mengatasi lonjakan sampah, terutama yang berasal dari aktivitas wisatawan mancanegara, yang dapat merusak citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat terhadap dampak sampah juga harus ditingkatkan guna menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Pulau Dewata.
“Nah terutama dikirim oleh wisatawan luar negeri dan akhirnya menjadi citra buruk bagi Bali tersendiri. Jadi itu ya kemacetan, kemudian pengelolaan APBD yang tepat sasaran dan persoalan sampah,” pungkas Winatha yang berlatar belakang praktisi pariwisata itu. (kbs)