Foto: Ketua DPW Partai NasDem Bali, Ir. I Nengah Senantara (tengah) yang juga anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali dari Partai NasDem bersama jajaran pengurus DPW Partai NasDem Bali.
Denpasar, KabarBaliSatu
Usulan menggaji pecalang yang dilontarkan Kajati Bali I Ketut Sumedana dan Gubernur Bali Wayan Koster menuai respons luas. Gagasan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem keamanan berbasis kearifan lokal di Pulau Dewata.
Pecalang selama ini bukan sekadar simbol tradisi. Mereka adalah garda terdepan penjaga ketertiban di desa adat, menghadang premanisme bermodus ormas, sekaligus benteng hidup pelestarian budaya Bali. Namun sayangnya, kontribusi mereka yang krusial seringkali tak dibarengi dukungan anggaran yang layak.
Ketua DPW Partai NasDem Bali, Ir. I Nengah Senantara, memberikan dukungan terbuka terhadap rencana tersebut. Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali ini menyebut ide menggaji pecalang sebagai bentuk pengakuan negara terhadap peran strategis mereka dalam menjaga harmoni sosial berbasis adat.
“Kalau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serius, saya sangat setuju. Asalkan ini benar-benar untuk kepentingan Bali,” tegas Senantara ditemui usai menggelar rapat konsolidasi internal dengan seluruh penguru DPW dan DPD NasDem se-Bali pada Minggu (11/5/2025) di Gedung DPW Partai NasDem Bali, Renon, Denpasar.
Namun, dukungan Senantara tak datang tanpa catatan penting. Ia mengingatkan, pemberdayaan pecalang harus dibarengi pembekalan hukum yang jelas. Tujuannya, agar pecalang memahami batas-batas kewenangan mereka dan tidak terjebak dalam ranah hukum yang bukan menjadi tugasnya.
“Perlu ada pendidikan. Pemda harus memanggil dan mendidik pecalang, apa yang boleh mereka lakukan, mana yang tidak. Biar tidak tumpang tindih dengan aparat lain,” kata Senantara yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali dari Partai NasDem itu.
Senantara juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pelibatan pecalang di ranah keamanan. Tanpa pemahaman hukum yang kuat, kata dia, potensi konflik dan pelanggaran justru bisa muncul.
“Kalau tidak dibekali jelas, nanti masuk ke ranah yang bukan tanggung jawabnya. Bisa jadi masalah hukum. Ini harus diantisipasi dengan pendidikan yang tepat,” pungkas politisi NasDem yang dikenal dengan tagline Senantara Berbagi, Senantara Peduli ini.
Usulan ini kini menjadi bola panas di tangan pemerintah daerah. Akankah gagasan ini benar-benar diwujudkan? Satu hal pasti: mengakui dan mendukung pecalang adalah merawat denyut nadi Bali yang hidup dari adat, budaya, dan tradisi. (kbs)