Foto: Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Gubernur Bali Wayan Koster resmi meluncurkan Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (4/9).
Denpasar, KabarBaliSatu
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Gubernur Bali Wayan Koster resmi meluncurkan Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (4/9). Program ini diharapkan menjadi instrumen baru untuk memperkuat IKM dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional maupun daerah.
Gubernur Koster menyambut positif langkah Kemenperin, mengingat Bali masih menghadapi tantangan ketergantungan pada sektor pariwisata. Menurutnya, pandemi Covid-19 telah membuka mata bahwa diversifikasi ekonomi adalah keniscayaan. Selama masa krisis, IKM dan UMKM terbukti menjadi penopang, mulai dari kerajinan perak, tenun, hingga warung rakyat yang menghidupi desa-desa.
Sejalan dengan itu, Koster menggariskan transformasi ekonomi Bali melalui enam sektor prioritas: pertanian organik, kelautan dan perikanan, industri manufaktur berbasis budaya, IKM-UMKM-Koperasi, ekonomi kreatif-digital, dan pariwisata. Namun, ia menekankan hambatan utama terletak pada akses permodalan.
“Selama ini bunga kredit masih terlalu tinggi, membuat pelaku IKM–UMKM sulit berkembang. Kehadiran KIPK bisa menjadi solusi konkret,” tegasnya.
Meski begitu, Koster menyoroti syarat penerima KIPK yang dinilai kurang relevan dengan realitas Bali. Regulasi saat ini mensyaratkan jumlah pekerja di atas 50 orang, padahal mayoritas IKM–UMKM Bali hanya mempekerjakan di bawah jumlah tersebut.
“Kalau syaratnya dipertahankan, sulit menemukan penerima di Bali. Sebaiknya regulasi disesuaikan agar bisa menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil. Dengan begitu, manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat bawah,” ujar Koster yang langsung disambut tepuk tangan peserta.
Menperin Agus Gumiwang dalam kesempatan itu menegaskan, KIPK merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat struktur industri padat karya nasional. Skema kredit ini menawarkan pinjaman Rp500 juta hingga Rp10 miliar dengan subsidi bunga 5% dan tenor hingga delapan tahun.
“Program ini akan memperluas akses pembiayaan, mendorong ekspansi, dan menjaga ketahanan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja,” kata Agus.
Peluncuran KIPK di Bali juga ditandai dengan penandatanganan kerja sama pembiayaan antara Kemenperin dan PT BPD DIY, serta penyaluran perdana melalui BPD Bali. Tiga pelaku industri—CV Pelangi (makanan), Dian’s Rumah Songket dan Endek (tekstil), serta CV Bali Tedung Nusa Island (furnitur)—menjadi penerima pertama.
Momentum ini diharapkan menjadi pemicu agar semakin banyak IKM dan UMKM Bali berani memanfaatkan fasilitas kredit padat karya, sekaligus memperkuat pondasi ekonomi Bali yang lebih inklusif dan mandiri. (kbs)