Foto: Gubernur Bali Wayan Koster.
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai lobiator ulung di tingkat nasional. Hasil pertemuannya dengan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta berbuah manis: hampir Rp1,5 triliun dana APBN siap digelontorkan pada 2026 untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur prioritas di Pulau Dewata.
Koster menjelaskan, dana tersebut akan diarahkan untuk pembangunan sejumlah proyek strategis, mulai dari gedung parkir Pura Batur senilai Rp250 miliar, underpass Jimbaran Badung Rp354 miliar, hingga Jembatan Kuning penghubung Nusa Ceningan–Nusa Lembongan Rp112 miliar. Semua anggaran dipastikan akan dibiayai penuh dari APBN, tanpa skema sharing.
“Awalnya underpass Jimbaran harus ada dana sharing dari provinsi dan kabupaten. Tapi saya langsung minta ke Pak Menteri PU agar semua ditanggung APBN. Dan beliau menyetujui,” ujar Koster di Denpasar, Kamis (4/9).
Selain itu, embung Tukad Unda di Klungkung juga mendapat alokasi Rp60 miliar untuk mendukung kebutuhan air bersih di kawasan Pusat Kebudayaan Bali. Koster menegaskan, embung ini vital untuk menopang proyek besar kebudayaan yang tengah ia dorong.
Tak berhenti di situ, pemerintah pusat juga mengalokasikan Rp773 miliar untuk melanjutkan pembangunan jalan shortcut Singaraja–Denpasar titik 9 dan 10, salah satu proyek konektivitas terpenting yang diharapkan mampu memangkas waktu tempuh dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Bali Utara.
“Kalau kita jumlahkan, total dukungan Kementerian PU mencapai hampir Rp1,5 triliun untuk Bali. Semua sudah disetujui untuk tahun 2026,” tegas Koster.
Sejalan dengan program “One Island, One Management” yang ia gagas, Koster menekankan bahwa seluruh proyek tersebut bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya menyelaraskan tata kelola Bali secara menyeluruh. Visi ini diarahkan untuk menjawab masalah krusial Bali seperti kemacetan, sampah, hingga ketersediaan air bersih.
Dengan keberhasilan melobi pemerintah pusat, Koster kembali meneguhkan posisinya sebagai pemimpin yang mampu mengubah visi politik menjadi langkah konkret, sekaligus memastikan masyarakat Bali—Krama Bali—menjadi penerima manfaat utama dari setiap rupiah dana pembangunan. (kbs)