Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima Komisi VIII DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait.
Denpasar, KabarBaliSatu
Bali kembali mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Komisi VIII DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait menyerahkan berbagai bantuan sosial, kebencanaan, pendidikan agama, hingga pemberdayaan masyarakat dalam kunjungan kerja masa reses Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Denpasar.
Gubernur Bali Wayan Koster yang menerima langsung rombongan menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan tersebut. Menurutnya, bantuan ini menjadi penopang penting bagi masyarakat Bali yang baru saja diguncang bencana banjir besar di Tukad Badung, 10 September lalu, yang menelan 18 korban jiwa.
“Atas nama masyarakat Bali, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian besar Komisi VIII DPR RI dan pemerintah pusat. Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi para korban banjir. Pemprov Bali bersama TNI, Polri, dan BPBD terus memperkuat mitigasi menghadapi musim hujan mendatang,” ujar Koster.
Koster merinci, dari 18 korban jiwa, 12 berasal dari Denpasar, 1 Badung, 2 Jembrana, dan 3 Gianyar. Empat di antaranya masih belum ditemukan hingga kini. Sementara kerugian ekonomi juga cukup besar: 738 pedagang terdampak dengan kerusakan kios, los, dan dagangan, yang telah diganti rugi Pemprov Bali senilai Rp3,4 miliar.
Selain itu, ahli waris korban meninggal masing-masing menerima santunan Rp15 juta dari Kementerian Sosial. Koster menegaskan pemerintah daerah kini tengah meneliti faktor penyebab bencana, mulai dari kondisi hutan hingga pelanggaran tata ruang lama di bantaran Tukad Badung yang sudah padat sejak 50 tahun lalu.
Bantuan pusat yang digelontorkan ke Bali antara lain:
- Kementerian Sosial RI: Bantuan sosial senilai Rp479,1 miliar, termasuk PKH, sembako, ATENSI, bufferstock bencana, dan program keserasian sosial.
- BNPB: 1 unit mobile pump set senilai Rp2,51 miliar dan kendaraan operasional untuk BPBD Provinsi serta kabupaten.
- BPJPH: 9.162 sertifikat halal gratis bagi UMKM, senilai Rp2,1 miliar.
- Kementerian Agama: Bantuan keagamaan Rp335 juta, program Indonesia Pintar untuk 7.079 siswa madrasah, serta inkubasi bisnis pesantren.
- BPKH: Rp1,8 miliar untuk pembangunan sarana manasik dan Masjid Raudlatul Jannah.
- BAZNAS: Bantuan rumah layak huni dan dukungan usaha mikro bagi warga terdampak.
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang ini menegaskan peran DPR sebagai pengawas, legislator, sekaligus jembatan aspirasi rakyat daerah.
“Total bantuan mencapai triliunan rupiah. Ini bentuk komitmen pusat mendukung pemulihan sosial, keagamaan, serta penguatan ketahanan masyarakat Bali. Selain itu, Bali juga sangat membutuhkan sistem alarm peringatan tsunami, yang nantinya akan dialokasikan dari APBN,” ujar Marwan.
Dengan dukungan politik pusat dan perhatian pemerintah daerah, Bali dihadapkan pada momentum penting: membangun ketangguhan sosial sekaligus memperbaiki tata ruang untuk mencegah bencana berulang. (kbs)