Foto: Ketua DPW Partai NasDem Bali Ir. I Nengah Senantara yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali berfoto bersama Gubernur Bali Dr. Wayan Koster.
Denpasar, KabarBaliSatu
Dalam berbagai kesempatan Wayan Koster sebagai Gubernur Bali periode tahun 2025-2030 menegaskan di periode kedua kepemimpinannya akan lebih keras dan tegas di periode kedua kepemimpinannya terhadap berbagai pelanggaran aturan di Bali.
Gubernur Koster mengaku akan keras dan tegas karena ingin memberikan yang terbaik dalam upaya menjaga dan memajukan Bali, nindihin gumi Bali. Dirinya pun mengaku tanpa beban karena tidak memikirikan menjadi gubernur tiga periode karena memang periode kedua ini kepemimpinan terakhirnya dalam mewujudkan Bali Era Baru.
Sikap keras dan tegas Gubernur Koster ini dalam menjalankan kebijakan dan menegakan berbagai peraturan mendapatkan dukungan penuh dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Bali Ir. I Nengah Senantara yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali.
“Kami dukung kepemimpinan Bapak Wayan Koster di periode kedua yang akan lebih tegas dalam menjalankan kebijakan,” kata Senantara saat dihubungi usai menghadiri penyampaian pidato perdana Wayan Koster sebagai Gubernur Bali periode tahun 2025-2030 dalam Sidang Paripurna DPRD Bali pada Selasa 4 Maret 2025.
Menurutnya, Wayan Koster memiliki motivasi dan gagasan yang besar dalam membangun Bali, sehingga kebijakan yang dijalankan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan ketegasan kepemimpinan dan eksekusi yang maksimal, pembangunan di Bali diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Pastinya, saya sepakat sekali dan tentu semangat saya juga bahwa Pak Koster ingin membuat history, membuat sejarah tentang Bali. Pak Koster bisa diibaratkan kecil orangnya tetapi motivasi, gagasannya, termasuk eksekusinya sangat luar biasa besar,” tegas Senantara.
Senantara juga mengapresiasi visi dan misi yang disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam pidato perdananya sebagai Gubernur Bali periode 2025-2030 pada Rapat Paripurna ke-9 DPRD Provinsi Bali Selasa 4 Maret 2025. Beberapa kebijakan yang dipaparkan, seperti larangan bagi wisatawan asing untuk mengendarai sepeda motor di Bali, dinilai sebagai langkah positif dalam menjaga ketertiban dan keamanan di sektor pariwisata. Aturan ini diharapkan dapat mengurangi berbagai permasalahan yang timbul akibat pelanggaran lalu lintas oleh wisatawan asing.
“Yang pertama, yang tadi disampaikan, wisatawan asing tidak diperbolehkan lagi mengendari sepeda motor. Karena banyak sekali yang membawa dampak. Ugal-ugalan, diatur oleh polisi justru melawan, motor dicemplungin ke laut, motor dicemplungin ke kolam. Nah itu bagus kebijakannya,” kata Senantara.
Selain itu, kebijakan terkait penanganan kemacetan juga diapresiasi oleh Senantara, mengingat pertumbuhan sektor pariwisata yang pesat berdampak pada mobilitas di berbagai wilayah. Rencana pembangunan sarana dan infrastruktur baru diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan ini.
“Yang kedua, ada kebijakan lagi tentang kemacetan. Sama seperti yang saya sampaikan, kemacetan juga akan segera dilakukan antisipasi untuk membangun sarana-sarana baru,” ujarnya.
Isu pengelolaan sampah serta upaya pelestarian adat, budaya, dan tradisi Bali juga menjadi bagian dari perhatian utama. Rencana pembentukan peraturan daerah (Perda) untuk menjaga keberlanjutan budaya Bali dianggap sebagai langkah strategis dalam mempertahankan identitas lokal di tengah perkembangan zaman.
“Nah yang ketiga tentu, bagaimana menjaga Bali ke depan, agar adat, budaya, dan tradisinya tetap Ajeg. Dan itu akan dibuatkan juga semacam perda. Itu sangat bagus Pak Koster,” tegas Senantara.
Mengenai arah pembangunan Bali di bawah kepemimpinan Wayan Koster, Senantara menilai bahwa program-program yang telah dirancang memiliki dasar yang kuat. Namun, ia menekankan pentingnya eksekusi yang tegas agar kebijakan yang telah dicanangkan dapat berjalan secara efektif. Kepemimpinan yang tegas dinilai sangat diperlukan agar setiap aturan yang dibuat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga diimplementasikan dengan nyata.
“Karena kalau kita tidak tegas memimpin suatu daerah atau wilayah itu ibaratnya membuat aturan seperti macan ompong yang hanya mengaum saja, tapi tidak ada realisasinya,” katanya.
Dengan adanya kombinasi kepemimpinan antara Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri), yang memiliki pemahaman mendalam mengenai adat, budaya, dan tradisi Bali, diharapkan kebijakan yang dijalankan dapat semakin memperkuat kearifan lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya meyakini, apalagi dengan kombinasinya dengan Pak Nyoman Giri Prasta yang beliau tentu sangat paham benar tentang adat, budaya, dan tradisi, karena beliau juga salah satu pemimpin yang merakyat,” imbuhnya. (kbs)