Foto: Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ir. I Nengah Senantara.
Jakarta, KabarBaliSatu
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ir. I Nengah Senantara, menyoroti kasus dugaan korupsi besar-besaran di tubuh Pertamina. Wakil rakyat dari Bali itu mempertanyakan peran BUMN energi tersebut sebagai induk perusahaan dalam skandal tata kelola minyak mentah yang melibatkan anak perusahaan atau subholdingnya.
Senantara juga mengusulkan Pertamina harus melakukan revolusi total terhadap kelembagaan Pertamina. Artinya semua yang terlibat kasus korupsi harus dikeluarkan, kepengurusan baru harus memperhatikan track record karir sebelumnya sehingga bersih-bersih di tubuh Pertaminan bisa dilakukan dan tidak lagi menjadi ladang empuk bagi koruptor.
“Kita harus tanya, kenapa hampir semua perusahaan pelat merah tersangkut korupsi?” ujar Senantara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan direksi Pertamina di DPR RI, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Menurutnya, kasus ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga krisis moral di level manajemen tertinggi. Senantara yang juga Ketua DPW Partai NasDem Bali itu menyoroti nilai dugaan korupsi yang fantastis yakni Rp1.000 triliun dan pecah rekor dalam sejarah korupsi di tanah air sejauh ini.
“Bisa bayangkan angka segitu? Satu direksi Pertamina punya gaji Rp3-5 miliar per bulan. Dengan uang sebesar itu, satu orang bisa membiayai 50 ribu anak sekolah. Tapi tetap saja korupsi terjadi. Artinya ini bukan soal gaji, tapi moral!” tegasnya.
Pertanyaan untuk Komisaris dan BPK
Senantara juga mempertanyakan fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh komisaris dan lembaga auditor negara seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
“Korupsi ini terjadi sejak 2018 hingga 2023. Artinya, selama lima tahun ada sistem yang bobrok. Komisaris kerja apa? BPK ngapain saja? Kalau pengawasan benar, korupsi ini tak mungkin terjadi selama bertahun-tahun,” kritik Senantara.
Ia bahkan mencurigai adanya kerja sama terselubung antara pelaku korupsi dengan pihak yang seharusnya mengawasi.
Revolusi Total, Bukan Reformasi!
Politikus NasDem dari Buleleng itu menegaskan, sekadar membentuk Panja atau Pansus tak akan cukup. Ia mengusulkan “revolusi total” di tubuh Pertamina, bukan sekadar reformasi.
“Semua manajemen harus diaudit ulang. Tidak ada lagi jabatan ‘titipan’. Siapa yang terlibat, harus disingkirkan!” katanya tegas.
Manipulasi Harga BBM
Tak hanya soal korupsi, Senantara juga menyoroti dugaan manipulasi harga impor BBM. Ia mencontohkan impor bensin RON 90 yang dibayar dengan harga RON 92.
“Ini manajemen sungguhan atau abal-abal? Kenapa Pertamina bisa kecolongan dalam skema yang jelas-jelas merugikan negara?” sindirnya.
Ia menegaskan, Pertamina harus segera berbenah, bukan hanya menutupi skandal demi skandal. Jika tidak, kepercayaan rakyat terhadap BUMN ini akan semakin runtuh.