Foto: Iklim politik di tubuh Hanura Bali berguncang setelah sejumlah pengurus inti dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC), fraksi-fraksi DPRD, hingga organisasi sayap secara terbuka menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD Hanura Bali, I Kadek Arimbawa alias Lolak.
Denpasar, KabarBaliSatu
Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Hanura Provinsi Bali yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2025, dinamika internal partai kian memanas. Iklim politik di tubuh Hanura Bali berguncang setelah sejumlah pengurus inti dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC), fraksi-fraksi DPRD, hingga organisasi sayap secara terbuka menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD Hanura Bali, I Kadek Arimbawa alias Lolak.
Sorotan utama tertuju pada anjloknya perolehan kursi Hanura Bali dalam Pemilu 2024. Dari sebelumnya menguasai 16 kursi DPRD kabupaten/kota dan 1 kursi di DPRD Provinsi, kini partai hanya bertahan dengan 6 kursi—sebuah kemunduran yang dinilai sebagai kegagalan kepemimpinan.
Pengurus DPC Klungkung, Buleleng, dan Karangasem, bersama Lasmura serta Srikandi Hanura, menyatakan kekecewaannya secara tegas. Mereka menyebut Kadek Arimbawa gagal menunaikan janji politiknya saat terpilih secara aklamasi, di mana ia menyatakan siap mundur jika tidak berhasil meningkatkan perolehan suara partai. Alih-alih naik, elektabilitas Hanura justru terjun bebas.
Kritik juga mengalir tajam terkait langkah Arimbawa mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari dapil Sulawesi Tengah, yang dianggap mengabaikan basis kekuatannya sendiri di Bali. Selama masa kampanye, Ketua DPD ini dinilai lebih sibuk di luar daerah ketimbang mengonsolidasikan partai di rumah sendiri.
Kondisi ini diperparah dengan vakumnya beberapa DPC seperti di Tabanan dan Badung, tanpa ada langkah konkret dari DPD untuk menghidupkan kembali struktur kepengurusan. Persoalan transparansi keuangan juga menyeruak. DPC Buleleng menyoroti ketidakjelasan laporan dana kontribusi yang disetorkan ke DPD, dengan selisih ratusan juta rupiah yang tak pernah terjawab secara resmi.
Minimnya evaluasi pasca-Pemilu dan komunikasi internal yang dianggap macet semakin mempertegas lemahnya manajemen partai di tingkat provinsi. Bahkan, kekosongan kepemimpinan di DPC Karangasem pasca mundurnya ketua dan bendahara tidak kunjung ditindaklanjuti.
Ketua Srikandi Hanura Bali, Wilis Rumsini, juga menyuarakan perlunya regenerasi. Ia menilai partai membutuhkan darah segar dan kepemimpinan baru yang mampu mengembalikan semangat kader di akar rumput.
Di sisi lain, para pengurus juga menilai tidak adanya upaya konkret dari DPD dalam menyiapkan agenda Musda 2025, yang semestinya menjadi momentum strategis menyelamatkan partai dari keterpurukan lebih dalam.
Gejolak internal ini sudah sampai ke telinga Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ketua Umum Oesman Sapta bahkan telah mengutus Wakil Ketua Umum Bidang OKK, Akhmad Muqowam, serta Koordinator Wilayah VIII Brigjen TNI (Purn) Manofarianto, untuk turun langsung ke Bali pada 11 Juni lalu dan menggelar pertemuan dengan pengurus DPD.
Menanggapi situasi ini, Kadek Arimbawa menegaskan dirinya masih menjabat sebagai Ketua DPD Hanura Bali yang sah. Ia menyebut bahwa segala bentuk pergantian kepemimpinan harus melalui mekanisme Musda sesuai aturan organisasi partai. Ia juga membantah tidak aktif, dengan menyatakan bahwa dirinya tetap menjalankan fungsi sebagai ketua, termasuk berkomunikasi lewat forum internal seperti grup WhatsApp DPD.
Menurut Arimbawa, dinamika dan kritik menjelang Musda adalah hal wajar dalam demokrasi partai. Namun ia mengimbau semua pihak agar menjaga proses tetap dalam koridor konstitusi organisasi.
“Kalau memang ingin perubahan, silakan, tapi harus melalui Musda,” ujarnya kepada jajaran pengurus.
Sementara itu, atmosfer politik di internal Hanura Bali masih terus bergerak. Semua mata kini tertuju pada Musda Juli mendatang, yang diprediksi menjadi ajang pertarungan menentukan arah dan masa depan partai di Pulau Dewata. (kbs)