Foto: Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata (Gus Par) sebagai perwakilan dari kepala daerah beragama Hindu untuk disematkan tanda pangkatnya oleh Presiden Prabowo Subianto.
Jakarta, KabarBaliSatu
Jakarta menjadi saksi momen bersejarah ketika Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik para kepala daerah terpilih secara serentak pada Kamis 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta. Di antara deretan pemimpin yang hadir, Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata (Gus Par), berdiri tegap mewakili kepala daerah yang beragama Hindu.
Setelah melakukan pengucapan sumpah, para kepala daerah menerima penyematan pangkat dan penandatanganan berita acara. Nampak Gus Par maju sebagai perwakilan dari kepala daerah beragama Hindu untuk disematkan tanda pangkatnya oleh Prabowo.
Terkait makna di balik terpilihnya Gus Par sebagai perwakilan kepala daerah beragama Hindu dalam pengambilan sumpah jabatan, muncul berbagai spekulasi. Salah satunya adalah kemungkinan bahwa posisi Gus Par sebagai satu-satunya bupati di Bali yang bukan berasal dari PDI Perjuangan memiliki peran dalam keputusan tersebut.
Seperti diketahui Gur Par bersama wakilnya Pandu Prapanca Lagosa (Guru Pandu) maju dalam Pilkada Karangasem 2024 diusung oleh Partai NasDem dan Golkar yang berada dalam barisan partai Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) pendukung utama pemerintahan Presiden Prabowo. Gus Par bahkan disebut satu-satunya kepala daerah dari Bali yang “satu jalur” dengan Presiden Prabowo.
Ketua DPD NasDem Kabupaten Karangasem dan juga mantan Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri menilai bahwa hal ini bisa menjadi sinyal positif bagi Kabupaten Karangasem. Ia berharap perhatian yang diberikan Presiden Prabowo kepada Gus Par dalam pelantikan kepala daerah ini dapat berujung pada kemudahan akses terhadap bantuan pendanaan dan program dari pemerintah pusat demi pembangunan daerah.
“Salah satunya mungkin seperti itu. Tapi ya paling tidak sebagai bupati yang non PDI P di Bali. Jadi, ya Astungkara beliau (Presiden Prabowo) memperhatikan dan mudah-mudahan itu menjadi tanda-tanda untuk dimudahkan nanti terkait dengan akses, bantuan untuk ke Kabupaten Karangasem,” kata Mas Sumatri saat dihubungi Kamis 20 Februari 2025.
Selain itu, Mas Sumatri menegaskan bahwa meskipun Gus Par merupakan satu-satunya bupati di Bali yang bukan berasal dari PDIP, pihaknya tetap berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya dan perjuangan akan terus dilakukan demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah Gumi Lahar tersebut.
“Nah, di samping itu tentu saja bahwa di Bali, walaupun satu-satunya non-PDIP, kita juga akan berjuang, berusaha untuk bisa menyikapi bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan aturan, gitu aja,” ujar ibunda dari Gus Par ini.
Mas Sumatri juga menegaskan bahwa sinergi dengan kepala daerah lainnya, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) yang berasal dari PDI Perjuangan, tetap terjalin dengan baik. Menurutnya, seluruh bupati dan wali kota di Bali menjalin hubungan yang harmonis tanpa perbedaan dalam kerja sama pemerintahan.
Anggota DPRD Bali itu pun berharap agar tidak ada perbedaan dalam penjatahan program dan bantuan bagi masyarakat, sehingga pembangunan dapat berjalan merata di seluruh daerah. “Tetap, semuanya berbaik kok. Semua bupati, walikota, termasuk Pak Gubernur, Astungkara tidak membeda-bedakan. Semoga tidak dibedakan begitu dalam penjatahan kegiatan terkait untuk bantuan ke masyarakat,” pungkas Mas Sumatri. (kbs)