Foto: Pertemuan Gubernur Bali, Wayan Koster, dengan Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/7/2025).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Pusat dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Bali, Wayan Koster, atas kebijakan progresifnya dalam menjaga lingkungan dan menata arah pembangunan pariwisata Bali.
Pujian disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, dalam pertemuan strategis bersama Gubernur Koster di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/7/2025). Dalam forum yang membahas arah kebijakan pariwisata ke depan itu, Menteri Widiyanti secara khusus menyoroti kebijakan pelarangan plastik sekali pakai di Bali sebagai langkah berani dan visioner.
“Larangan penggunaan plastik sekali pakai adalah kebijakan luar biasa yang kami apresiasi. Ini menjadi contoh nasional dalam upaya membangun pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ujar Menteri Widiyanti.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 dan diperkuat dengan Surat Edaran Gubernur No. 9 Tahun 2025, yang menjadi bagian dari reformasi struktural dalam pengelolaan pariwisata Pulau Dewata.
Dalam forum tersebut, Menteri Widiyanti menekankan pentingnya posisi Bali sebagai pintu gerbang utama pariwisata nasional. “Banyak wisatawan mancanegara yang mengenal Bali lebih dahulu daripada Indonesia. Ini adalah peluang besar sekaligus tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan pariwisata Bali seperti kemacetan di kawasan selatan, akomodasi ilegal, serta pengelolaan sampah, yang dinilai harus segera ditangani melalui sinergi pusat-daerah. Untuk itu, Kemenpar mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi massal seperti MRT atau subway, serta percepatan pengembangan Bandara Bali Utara.
Dukungan juga diberikan untuk program-program branding seperti gastronomi, wisata kesehatan di KEK Sanur, serta kampanye edukasi wisatawan bertajuk “Do & Don’t” guna menjaga nilai-nilai budaya Bali.
Menanggapi apresiasi tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan bahwa seluruh kebijakan lingkungan dan pariwisata Bali merupakan bagian dari Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun, yang kini telah memiliki dasar hukum kuat melalui UU No. 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Bali diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti kemandirian energi (tanpa PLTU batu bara), daulat pangan dan air, serta transportasi publik terintegrasi.
Di bidang pariwisata, Bali kini mengusung konsep “Pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat”. Pemerintah Provinsi menerapkan regulasi ketat melalui Perda No. 5 Tahun 2022, berbagai Pergub, dan Surat Edaran, demi menjaga kualitas wisatawan dan keberlanjutan daerah.
“Wisatawan yang masuk Bali ke depan harus terdata dan memenuhi syarat minimal, termasuk bukti keuangan, tiket PP, dan membayar tourism levy. Kami juga terus menindak vila ilegal dan bangunan tanpa izin pajak hotel-restoran,” tegas Koster.
Ia turut menjelaskan pengembangan destinasi baru seperti Turyapada Tower di Bali Utara, serta pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung, sebagai langkah strategis memperluas pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Bali Selatan.
Pertemuan strategis ini juga dihadiri jajaran pejabat tinggi Kementerian Pariwisata, seperti Deputi Industri dan Investasi Rizki Handayani Mustafa, Deputi Pemasaran Ni Made Ayu Marthini, dan Deputi Destinasi dan Infrastruktur Hariyanto, serta para bupati dari Buleleng, Karangasem, dan Gianyar, serta perwakilan organisasi pariwisata seperti ASITA, GIPI, dan PHRI. (kbs)