Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat memimpin upacara peringatan HUT ke-237 Kota Denpasar di Lapangan Lumintang, Denpasar, Kamis (27/2/2025).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster memastikan bus Trans Metro Dewata (TMD) akan kembali melaju di jalanan Pulau Dewata. Pengoperasian ulang moda transportasi publik ini bakal dibiayai melalui APBD Perubahan 2025.
“Prioritas, akan dijalankan dengan APBD Perubahan,” tegas Koster pada hari pertamanya bekerja setelah dilantik untuk periode kedua, Kamis (27/2/2025), usai menghadiri peringatan HUT ke-237 Kota Denpasar.
Desakan Publik dan Solusi Pemprov
Sejak awal tahun 2025, layanan Trans Metro Dewata berhenti beroperasi akibat terhentinya pendanaan dari APBN. Kondisi ini memicu keresahan masyarakat yang mengandalkan bus merah tersebut untuk mobilitas harian.
Menjawab desakan publik, Koster menegaskan Pemprov Bali akan mengambil alih tanggung jawab dan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang dilintasi rute TMD, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
“Akan kumpul dengan Pak Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, Gianyar, dan Tabanan. Bus Trans Metro Dewata bakal diaktifkan kembali,” katanya.
Transportasi Publik, Solusi Kemacetan
Menurut Koster, keberadaan transportasi publik seperti TMD adalah solusi strategis untuk mengatasi kemacetan, terutama di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan).
“Keberadaan transportasi publik merupakan solusi efektif untuk mengatasi kemacetan, terutama di Denpasar dan Badung,” ujarnya.
Selain menghidupkan kembali TMD, Koster menegaskan bahwa periode kedua kepemimpinannya akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara yang lebih ramah lingkungan.
“Kami akan meningkatkan infrastruktur jalan antar-kabupaten, mempercepat penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai, serta menyelesaikan persoalan kemacetan lalu lintas,” ungkapnya.
Langkah ini disambut antusias oleh masyarakat, terutama di kawasan Sarbagita, yang selama ini mengandalkan TMD sebagai transportasi utama. Dengan sinergi antara Pemprov Bali dan pemerintah daerah, diharapkan layanan ini bisa kembali beroperasi secara efektif dan berkontribusi dalam mengurangi kemacetan serta mendorong mobilitas yang lebih ramah lingkungan di Bali. (kbs)