BerandaDaerahGubernur Koster Minta SMA/SMK Negeri Buka Pintu Lebar-Lebar, Pastikan Semua Anak Bali...

Gubernur Koster Minta SMA/SMK Negeri Buka Pintu Lebar-Lebar, Pastikan Semua Anak Bali Bisa Sekolah

Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster, saat bertemu dengan seluruh kepala sekolah SMA dan SMK Negeri se-Bali dipanggil secara khusus ke Gedung Kertha Sabha, Denpasar.

Denpasar, KabarBaliSatu 

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengambil langkah cepat dan tegas menyikapi laporan banyaknya siswa yang belum mendapatkan sekolah usai proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berakhir. Seluruh kepala sekolah SMA dan SMK Negeri se-Bali dipanggil secara khusus ke Gedung Kertha Sabha, Denpasar, untuk membahas solusi konkret.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster menekankan pentingnya membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi seluruh anak di Bali, tanpa terkecuali. Ia menolak mentolerir kondisi di mana masih ada anak yang tidak tertampung di sekolah negeri hanya karena keterbatasan daya tampung atau kendala sistem.

Baca Juga  Gubernur Koster Pastikan Trans Metro Dewata Kembali Beroperasi, Gunakan APBD Perubahan 2025, Kolaborasi dengan Bupati Walikota

Sebagai bentuk keseriusan, Gubernur meminta seluruh kepala sekolah menyampaikan data faktual terkait kapasitas dan jumlah siswa yang belum tertampung. Ia juga menugaskan Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk turun langsung ke lapangan, memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Instruksi juga diberikan agar para kepala sekolah tidak kaku dalam menerapkan aturan, melainkan turut mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Penambahan kelas atau pengaturan jadwal belajar menjadi salah satu solusi yang diminta segera dijalankan, selama memungkinkan untuk menampung siswa baru.

Baca Juga  Cahaya Pendidikan di Gumi Lahar: Komitmen Gus Par-Guru Pandu untuk Generasi Emas Karangasem

Langkah cepat Gubernur Koster ini mendapat respons positif dari masyarakat. Sejumlah orang tua yang sebelumnya diliputi kecemasan kini mulai merasa lega, setelah adanya jaminan bahwa tidak akan ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan.

Gubernur menegaskan bahwa urusan pendidikan bukan sekadar program teknis, tetapi merupakan tanggung jawab moral seluruh elemen pemerintah. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Bali ingin memastikan bahwa setiap anak di Pulau Dewata mendapatkan hak yang sama dalam mengenyam pendidikan, sebagai pondasi utama masa depan Bali yang lebih baik. (kbs)

Berita Lainnya

Berita Terkini