Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima kunjungan kehormatan Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/7/2025).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima kunjungan kehormatan Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/7/2025). Pertemuan ini menjadi forum strategis membahas tantangan, potensi, dan arah baru pembangunan pariwisata Bali yang berkelanjutan dan berakar kuat pada nilai budaya lokal.
Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran pejabat kementerian, seperti Deputi Industri dan Investasi Rizki Handayani Mustafa, Deputi Pemasaran Ni Made Ayu Marthini, dan Deputi Destinasi dan Infrastruktur Hariyanto. Turut serta pula para kepala daerah se-Bali, serta organisasi pariwisata seperti ASITA, PHRI, dan GIPI.
Gubernur Koster membuka pemaparannya dengan menyoroti penurunan jumlah penduduk asli Bali. Kampanye Keluarga Berencana dua anak resmi dihentikan. Pemerintah daerah kini mendorong KB empat anak demi menjaga keberlangsungan budaya Bali yang semakin tergerus.
Di sisi ekonomi, Bali tumbuh sebesar 5,48% pada 2024 dengan PDRB mencapai Rp 67,32 juta per kapita. Angka kemiskinan hanya 3,45% dan pengangguran terendah nasional, namun kesenjangan masih tinggi, tercermin dari gini rasio yang mengkhawatirkan.
Koster secara tegas menyoroti ketimpangan distribusi pariwisata. Sekitar 71% hotel dan 69% restoran hanya terkonsentrasi di Badung, Gianyar, Tabanan, dan Denpasar. Ini berdampak langsung pada ketimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan Badung bisa meraup hingga Rp 6 triliun, sementara daerah lain tertinggal jauh.
Bali mencatat 6,4 juta wisatawan mancanegara sepanjang 2024, menyumbang 46% dari total nasional. Devisa yang dihasilkan mencapai Rp 107 triliun. Namun, tingginya ketergantungan ekonomi terhadap pariwisata (66%) menjadikan Bali sangat rentan terhadap krisis global.
Gubernur juga menyoroti ancaman serius lainnya: alih fungsi lahan, krisis air bersih, memburuknya pengelolaan sampah, serta migrasi besar-besaran ke Bali Selatan. Ia juga mengkritisi praktik pembelian lahan oleh WNA dengan modus menikahi warga lokal, serta pelanggaran wisatawan terhadap kesucian tempat suci.
Koster menyebut ancaman budaya semakin nyata. “Kesenian melenceng dari pakem, pembangunan tidak selaras dengan nilai-nilai lokal,” ujarnya.
Mengacu pada Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun dan UU Nomor 15 Tahun 2023, Gubernur Koster menegaskan bahwa arah pembangunan Bali kini fokus pada kemandirian energi, ketahanan pangan, infrastruktur air bersih, serta penguatan transportasi publik.
Di sektor pariwisata, pendekatan kini mengedepankan pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Perda No. 5 Tahun 2022 serta berbagai surat edaran telah mengatur tata kelola wisatawan, termasuk kewajiban bukti keuangan, tiket pulang-pergi, dan pungutan wisata (tourism levy).
Pemprov juga gencar menindak vila ilegal, bangunan tanpa izin, dan pembukaan hotel baru di lahan produktif.
Gubernur Koster juga menyinggung sistem OSS (Online Single Submission) yang dinilai tidak cocok secara utuh diterapkan di Bali. “Sistem ini belum peka terhadap nilai-nilai lokal. Kami sedang mengkajinya ulang,” katanya.
Ia juga mendesak pemerintah pusat untuk memberikan dukungan APBN bagi pembangunan jalan nasional dan sistem transportasi publik. “Tanpa infrastruktur yang layak, daya saing pariwisata Bali sulit ditingkatkan,” tegasnya.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri sepakat bahwa Bali memegang peran strategis dalam peta pariwisata nasional. Ia menyoroti kemacetan parah di Canggu dan maraknya vila ilegal—teridentifikasi lebih dari 5.000 vila tanpa izin.
Ia mengapresiasi kebijakan pelarangan plastik sekali pakai dan menegaskan perlunya edukasi wisatawan agar lebih hormat pada budaya lokal. “Kami siap mendukung kampanye besar-besaran ‘Do & Don’t’ untuk wisatawan asing,” ujarnya.
Menteri Widiyanti juga mendorong realisasi proyek MRT atau subway, khususnya untuk wilayah pariwisata padat seperti Kuta, Seminyak, dan Canggu. Ia mendukung percepatan proyek Bandara Bali Utara serta pengembangan wisata berbasis minat khusus, seperti gastronomi dan wisata kesehatan di KEK Sanur.
“Kita harus geser fokus dari mass tourism ke quality tourism: tinggal lebih lama, belanja lebih banyak, dan hormati kearifan lokal,” tegasnya.
Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menata pariwisata Bali secara berkelanjutan. Tim kerja lintas kementerian dan MoU dengan Pemprov Bali akan segera dibentuk untuk menindak akomodasi ilegal dan memperkuat regulasi di lapangan.
“Jarum jatuh di Bali pun terdengar dunia. Karena itu penataan Bali harus sungguh-sungguh, demi masa depan rakyat dan kelestarian warisan leluhur,” pungkas Gubernur Koster. (kbs)