Foto: Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Sekda Provinsi Bali, menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 di lingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI di Auditorium Bima Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
I Nyoman Giri Prasta menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Auditorium Bima, Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026). Ia hadir didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
Agenda tersebut menjadi tahap awal pemeriksaan LKPD oleh BPK RI, khususnya di lingkup Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI. Sejumlah bupati dan wali kota yang masuk dalam cakupan Ditjen PKN VI juga mengikuti kegiatan ini secara daring.
Tahap Awal Audit, Perkuat Koordinasi
Entry meeting merupakan prosedur pembuka dalam siklus audit laporan keuangan daerah. Pada tahap ini, BPK memaparkan ruang lingkup pemeriksaan, metodologi audit, serta membangun kesepahaman dan koordinasi teknis dengan pemerintah daerah.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan proses audit berjalan efektif, objektif, dan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara.
Dorongan Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk menegaskan pentingnya komitmen kepala daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, tata kelola keuangan yang disiplin dan patuh pada regulasi menjadi fondasi utama dalam memperkuat kepercayaan publik serta menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyatakan kesiapan seluruh kepala daerah di lingkup Ditjen PKN VI untuk menyukseskan proses pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025.
Dihadiri 15 Gubernur
Entry meeting ini dihadiri 15 gubernur yang berada dalam wilayah kerja Ditjen PKN VI, meliputi Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.
Selain itu, tujuh wakil gubernur turut hadir, termasuk Wakil Gubernur Bali, serta wakil gubernur dari Papua Barat, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.
Acara juga diisi dialog interaktif antara Anggota VI BPK RI Fathan Subchi dan Wamendagri Ribka Haluk bersama para kepala daerah. Forum tersebut menjadi ruang klarifikasi sekaligus penguatan komitmen bersama dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Dengan dimulainya entry meeting ini, proses audit LKPD 2025 resmi berjalan. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memastikan pengelolaan anggaran benar-benar berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (kbs)