Foto: Rektor Dwijendra University sekaligus Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali, Gede Sedana.
Denpasar, KabarBaliSatu
Arah pembangunan Bali yang dirumuskan melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali terus menjadi fondasi utama dalam menata masa depan Pulau Dewata. Visi yang digagas oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, ini tidak sekadar menjadi slogan pembangunan, melainkan konsep besar yang menempatkan harmoni antara alam, manusia, dan kebudayaan sebagai pilar utama keberlanjutan Bali.
Sejak memimpin Bali pada periode 2018–2023, Koster menunjukkan komitmen kuat dalam menata pembangunan melalui konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Pendekatan ini menempatkan kearifan lokal sebagai ruh pembangunan, sehingga modernisasi yang berlangsung tetap selaras dengan identitas budaya masyarakat Bali.
Rektor Dwijendra University sekaligus Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali, Gede Sedana, menilai visi tersebut memiliki nilai strategis dalam menjaga keberlanjutan Bali di tengah derasnya arus globalisasi dan dinamika ekonomi modern.
Menurutnya, arah pembangunan Bali sejatinya bertujuan menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan sebagai satu kesatuan kehidupan masyarakat Bali.
Ia menjelaskan, konsep pembangunan tersebut berlandaskan nilai-nilai Sad Kerthi, yakni enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan hidup masyarakat Bali, baik secara niskala maupun sakala. Enam unsur itu meliputi Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi yang dimaknai sebagai upaya penyucian serta pemuliaan alam semesta.
“Melalui konsep Sad Kerthi ini, pembangunan Bali diarahkan secara fundamental dan komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan alam, manusia, dan kebudayaan Bali,” jelas Sedana, Sabtu (14/3/2026).
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Bali tidak hanya berhenti pada konsep normatif. Berbagai kebijakan strategis juga disusun melalui kerangka regulasi yang kuat, mulai dari Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Surat Keputusan Gubernur, hingga Surat Edaran Gubernur.
Berbagai regulasi tersebut mencakup kebijakan dasar pembangunan Bali, perlindungan terhadap alam, manusia, dan kebudayaan, hingga kebijakan pendukung seperti pembangunan infrastruktur, penguatan energi, perlindungan lingkungan hidup, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Memasuki periode kepemimpinan 2025–2030, visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali kembali ditegaskan sebagai arah besar pembangunan daerah.
“Visi ini bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta seluruh isinya guna mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia secara niskala maupun sakala,” ujar Sedana.
Ia menambahkan, visi tersebut juga sejalan dengan prinsip Soekarno melalui konsep Trisakti, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Menurutnya, pembangunan Bali harus dilaksanakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah merumuskan 22 misi pembangunan yang saling terintegrasi. Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam enam bidang prioritas pembangunan yang menjadi fokus utama dalam lima tahun mendatang.
Enam prioritas itu meliputi pelestarian adat, tradisi, seni, budaya, serta kearifan lokal Bali; penguatan sektor kesehatan, pendidikan, kepemudaan, olahraga, dan ketenagakerjaan; transformasi ekonomi melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali; pembangunan infrastruktur terintegrasi darat, laut, dan udara; perlindungan lingkungan hidup serta penguatan energi bersih; serta penguatan keamanan dan pengembangan Bali sebagai Pulau Digital.
Sedana menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Bali tidak hanya bergantung pada pemerintah semata. Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi kunci penting dalam mewujudkan visi tersebut.
Ia mengungkapkan, dalam penyusunan program pembangunan lima tahun ke depan, Gubernur dan jajaran pemerintah banyak menyerap aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, pelaku usaha, kelompok masyarakat, hingga berbagai lembaga dan institusi.
Bahkan, pemerintah juga membentuk kelompok kerja percepatan pembangunan yang bertugas merumuskan berbagai program strategis secara terintegrasi bersama pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Bali.
Partisipasi masyarakat pun didorong tidak hanya dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam implementasi hingga pengawasan program pembangunan.
“Gubernur selalu mengajak seluruh pihak bergerak bersama, mulai dari desa dinas, desa adat, pemerintah daerah, akademisi, hingga pelaku usaha untuk mewujudkan tujuan pembangunan Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” tutupnya. (kbs)