Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer.
Denpasar, KabarBaliSatu
Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer, menyambut positif rencana pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan. Menurutnya, koperasi ini berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah.
“Koperasi Merah Putih itu ingin melibatkan semua masyarakat dari lapisan yang terbawah di desa dalam membangun perekonomian. Bersama sama dalam menjalankan perekonomian, bersama sama juga dalam mengawasi perekonomian. Karena dalam koperasi itu ada unsur unsur pengawasan atau unsur unsur kebersamaan. Itu yang diharapkan sehingga kita benar-benar semuanya tumbuh,” kata Demer belum lama ini.
Anggota Fraksi Golkar DPR RI ini menekankan bahwa koperasi memiliki unsur kebersamaan dan pengawasan yang kuat, sehingga dapat memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menurutnya, bukan hanya soal tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat desa, dapat menikmati hasilnya.
“Tumbuh yang berkualitas adalah tumbuh semua. Semua lapisan bisa menikmati pertumbuhan itu. Itu yang disebut dengan pertumbuhan yang berkualitas. Percuma kalau pertumbuhan itu tinggi perekonomian kita, tapi yang menikmati hanya konglomerat saja, ini kurang pas. Kalau itu terjadi maka dibuatlah instrumen. Salah satunya instrumen adalah Koperasi Merah Putih,” beber Demer.
Wakil rakyat yang sudah lima periode mengabdi dan berjuang di DPR RI ini juga menyoroti pentingnya koperasi sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan ekonomi, agar tidak hanya segelintir pihak, terutama konglomerat, yang merasakan manfaatnya. Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan melindungi masyarakat desa dari jeratan pinjaman online, tengkulak, dan rentenir.
Pemerintah menyiapkan dana atau investasi senilai 3-5 miliar rupiah untuk setiap Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan ini akan diterapkan di 70 ribu hingga 80 ribu desa di seluruh Indonesia. Namun ada kekhawatiran Koperasi Desa Merah Putih akan tumpah tindih dengan KUD dan BumDes dan ujung-ujungnya gagal serta kucuran anggaran besar menjadi sia-sia bahkan rawan dikorupsi.
Demer menyadari bahwa setiap program pemerintah memiliki risiko kegagalan, termasuk koperasi ini. Namun, wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali itu menegaskan bahwa lebih baik mengambil keputusan dan mencoba terobosan baru daripada tidak melakukan apa-apa. Menurutnya, tidak mengambil keputusan sama saja dengan memastikan kegagalan.
“Sering program yang baik gagal gara-gara dianggap korupsi. Ditakuti oleh korupsi, hantunya adalah korupsi. Kita lihat perjalanannya dulu nanti. Tapi kalau memang kurang berhasil ya itu namanya nasib. Tapi kalau tidak pernah menjalankan ya sudah pasti gagal,” tegas Demer.
Demer mengapresiasi niat baik Presiden Prabowo dalam menginisiasi program Koperasi Merah Putih ini. Menurut Demer, pengalaman, usia, dan latar belakang Presiden Prabowo, menunjukkan komitmen tulus untuk memajukan Indonesia.
“Tolong hargai niat baik dari Bapak Presiden Prabowo. Yang saya lihat sedikitpun tidak terbesit kalau feeling saya ada niat jeleknya untuk Indonesia ini karena melihat faktor usia, kemudian pengalaman beliau, jiwa beliau, apalagi keturunan dari seorang begawan ekonomi,” katanya.
“Kita tahu kalau ada yang bilang wah ini ada korupsinya dan sebagainya. Oke, semua negara ada korupsinya. Kemarin saya dengar Brazil juga ada korupsinya, tapi maju bener gitu,” imbuh politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng itu.
Demer menambahkan bahwa pemerintah perlu terus memperbaiki sistem tata kelola (governance) dan mencari terobosan-terobosan baru untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Dia lantas kembali menepis anggapan dan kekhawatiran mengenai potensi korupsi dalam kucuran anggaran untuk Koperasi Merah Putih ini, ia mengajak masyarakat untuk tetap mendukung program ini dan melihat peluangnya untuk menciptakan ekonomi desa yang lebih mandiri dan berdaya saing. (kbs)