Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih, yang akrab disapa Demer.
Badung, KabarBaliSatu
Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih, yang akrab disapa Demer, geram terhadap praktik sebagian pelaku usaha di Bali, khususnya pemilik restoran dan hotel yang cenderung mengedepankan produk luar negeri ketimbang produk lokal Bali dan terkesan anti dengan produk-produk lokal UMKM dari Pulau Dewata. Salah satu temuan yang memicu kemarahannya adalah penggunaan air mineral impor oleh sebuah restoran Italia di Bali.
Demer menilai penggunaan produk impor, termasuk air mineral, sangat memprihatinkan dan mencerminkan rendahnya apresiasi terhadap kualitas produk lokal. Dalam beberapa kesempatan, Anggota Fraksi Golkar ini bahkan mengaku sempat menegur langsung restoran-restoran yang dinilainya tidak mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
“Bukan hanya produk alkohol. Oke lah kalau alkohol mungkin ada rasa berbeda, tapi air putih pun mereka impor. Itu sangat memprihatinkan bagi saya,” tegas Demer saat ditemui di kediamannya, di Demer House, Perumahan Persada, Jalan Tunjung I No.11, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung pada Minggu 20 April 2025.
Menanggapi kemungkinan adanya mafia impor yang menguasai bisnis hotel dan restoran di Bali, Anggota Fraksi Golkar DPR RI itu menyayangkan adanya anggapan bahwa produk lokal dianggap memiliki kualitas yang rendah. Ia menyoroti kecenderungan beberapa restoran, khususnya restoran Italia, yang lebih memilih menggunakan air putih impor dari negara asal mereka.
Hal ini dinilainya sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap kepentingan berbisnis di Bali dan lebih mementingkan kepentingan negara asal, meskipun mereka beroperasi di Indonesia. Fenomena ini menurutnya perlu menjadi perhatian serius bagi semua pihak.
“Kalau saya lihat restoran Italia tuh, banyak yang memakai air putihnya, air putih dari Italia. Kok mereka lebih mementingkan kepentingan negaranya di negara kita, ketimbang kepentingan mereka berbisnis di sini. Nah ini menjadi perhatian kita,” ujar wakil rakyat yang sudah lima periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali itu.
Menurutnya, perilaku semacam ini tidak hanya mencerminkan rendahnya penghargaan terhadap produk lokal, tetapi juga mencederai semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat Bali. Ia menegaskan bahwa penggunaan produk lokal seharusnya menjadi prioritas utama dalam aktivitas bisnis, terutama di sektor pariwisata.
“Restoran-restoran yang tidak menonjolkan produk lokal harus dikenakan sanksi tegas. Saya minta Pergub diperbarui dan ditingkatkan menjadi Perda. Bila perlu, cabut izin usaha yang tidak patuh,” tegas Demer yang dikenal getol memberdayakan para pengusaha UMKM Bali hingga dikenal sebagai pahlawan UMKM Bali.
Lebih lanjut Demer menyoroti fenomena ekspatriat yang secara legalitas menjadi warga lokal untuk kepentingan bisnis, namun tidak mengindahkan tanggung jawab moral untuk mendukung ekonomi lokal.
“Kenapa mesti produk lokal ini ditonjolkan? Ini harus dimengerti juga oleh yang mempunyai restoran, yang konon katanya lebih banyak itu adalah orang ekspat yang kalau orang Bali bilang mesiluman menjadi orang lokal,” tambahnya.
Demer menjelaskan, pemberdayaan masyarakat lokal melalui pemanfaatan produk Bali memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar aspek ekonomi. Menurutnya, ketika ekonomi masyarakat Bali tumbuh, maka adat dan budaya pun akan tetap terjaga, yang pada akhirnya akan memperkuat posisi Bali sebagai destinasi wisata unggulan dunia.
“Kalau adat dan istiadat terjaga, maka pariwisata Bali semakin dinikmati oleh masyarakat dunia. Kekuatan Bali itu bukan cuma alamnya, tapi juga manusianya, adat istiadatnya, dan cara hidupnya yang khas,” ujar politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng itu.
Demer menegaskan bahwa kekuatan utama Bali terletak pada produk lokalnya, masyarakatnya yang menjalankan adat dan istiadat, serta cara hidup khas orang Bali yang dikenal dengan kentalnya nilai budaya dan tradisi, termasuk dalam pelaksanaan upacara. Oleh karena itu, ia menilai bahwa para pengusaha yang menjalankan usaha di Bali memiliki kewajiban moral untuk turut memberdayakan masyarakat lokal agar mereka mampu secara ekonomi dan tetap bisa melestarikan adat dan budaya yang menjadi daya tarik utama pariwisata Bali.
“Cara hidup orang Bali, yang katanya boros masalah upacara dan sebagainya. Oleh karena itu kewajiban daripada pengusaha yang berusaha di Bali untuk membantu mereka berdaya guna, mereka mampu secara ekonomi, sehingga mereka terus melakukan adat dan budayanya. Nah, itu harapan saya,” ujarnya.
Demer menilai bahwa keunggulan Bali sebagai destinasi wisata tidak semata-mata terletak pada keindahan alamnya, karena pulau-pulau di wilayah timur Indonesia juga memiliki daya tarik serupa seperti danau dengan tiga warna atau pantai berpasir pink. Namun, yang menjadi kekaguman wisatawan terhadap Bali adalah gaya hidup masyarakatnya yang lekat dengan budaya dan tradisi.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah dan para pelaku usaha di Bali untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk lokal, termasuk dalam penyajian menu makanan yang seharusnya menonjolkan produk lokal di bagian terdepan. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan usaha di Bali dengan memberdayakan masyarakat lokal demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Untuk itu, harapan saya mari kita jaga bersama, jaga bisnis saudara di Bali, kemudian juga mari berdayakan masyarakat Bali sehingga perekonomiannya lebih maju,” harap wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses itu.
Menanggapi urgensi peningkatan status Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018Â tentang Pemasaran Dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan Dan Industri Lokal Bali menjadi Peraturan Daerah (Perda), Demer menilai langkah tersebut sebagai hal yang mendesak dan harus segera dilakukan. Demer mendorong agar regulasi diperkuat melalui Perda yang disertai sanksi tegas, bahkan hingga pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang tidak mendukung penggunaan produk lokal Bali.
“Ya, saya pikir itu harus dilakukan. Ini kesempatan. Kenapa saya bilang kesempatan? Karena semua negara melakukan itu sekarang. Jadi kenapa Bali harus terbuka lebar? Memang kita ini adalah orang yang sangat toleran. Tapi tolerannya di bidang apa? Soal perekonomian kita nggak bisa toleran,” pungkas Demer yang juga merupakan mantan Ketua Umum Kadin Bali. (kbs)