Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer saat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Umum Partai Golkar.
Jakarta (KabarBaliSatu)-
Langkah cepat dan tegas Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam menyikapi persoalan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, menuai apresiasi luas. Salah satunya datang dari anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer.
Menurut Demer, keputusan untuk mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah konservasi Raja Ampat merupakan langkah yang tegas, tepat, dan mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Empat IUP yang dicabut adalah milik PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
“Keputusan ini bukan hanya tegas, tapi juga menunjukkan bahwa pemerintah berpihak pada masa depan lingkungan dan masyarakat. Kita perlu keberanian politik seperti ini untuk menjaga warisan alam Indonesia,” ujar Anggota Fraksi Golkar DPR RI itu.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa pencabutan izin tersebut dilakukan atas dua dasar kuat. Pertama, pelanggaran terhadap aturan lingkungan berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedua, hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan habitat penting yang harus dilindungi karena kekayaan biota laut dan nilai konservasinya.
Demer menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin tambang yang diberikan di kawasan konservasi dan zona rawan ekologis. Ia mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan masa lalu dengan mengorbankan lingkungan demi investasi jangka pendek.
“Indonesia tidak boleh mengulang kesalahan lama, membiarkan alam kita hancur atas nama investasi jangka pendek. Kita perlu keberanian politik untuk berkata ‘tidak’ terhadap investasi yang merusak,” tegas wakil rakyat yang sudah lima periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali itu.
Demer secara khusus menyoroti Raja Ampat sebagai kawasan yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang sangat tinggi. Ia mengingatkan bahwa lebih dari 75 persen spesies karang dunia berada di perairan Raja Ampat, menjadikannya salah satu destinasi wisata laut paling berharga di dunia.
“Sektor pariwisata di Raja Ampat adalah sumber utama penghidupan masyarakat setempat, mulai dari pemandu wisata, pemilik homestay, hingga pelaku usaha kuliner dan transportasi laut. Aktivitas tambang yang merusak lingkungan secara langsung mengancam masa depan mereka,” jelas Demer yang dikenal getol memberdayakan para pengusaha UMKM Bali hingga dikenal sebagai pahlawan UMKM Bali.
Atas dasar itu, Demer menyampaikan dukungan penuhnya terhadap kebijakan Menteri Bahlil dalam menghentikan aktivitas pertambangan nikel di wilayah tersebut. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai langkah berani dan visioner, yang berpihak pada masa depan lingkungan dan generasi mendatang.
“Saya mendukung penuh kebijakan Menteri Bahlil. Raja Ampat adalah kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Menambang di sana adalah tindakan yang bertolak belakang dengan komitmen kita terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan,” tegas Demer.
Ia juga menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan kawasan Raja Ampat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, LSM lingkungan, dan pelaku usaha pariwisata sangat diperlukan untuk menjadikan Raja Ampat sebagai model wisata berkelanjutan kelas dunia.
“Raja Ampat bukan hanya milik Papua, tapi milik dunia. Kita punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaganya. Penutupan tambang nikel adalah langkah awal untuk memastikan bahwa anak cucu kita masih bisa menikmati keajaiban laut ini di masa depan,” kata Demer yang juga pengurus DPP Partai Golkar itu.
Demer juga memuji kehadiran langsung Menteri Bahlil di lokasi sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap persoalan di daerah. Menurutnya, langkah itu penting untuk membuka jalur komunikasi yang lebih efektif dan memastikan pengambilan keputusan berbasis data serta kondisi riil di lapangan.
“Langkah Pak Bahlil menunjukkan kepemimpinan yang berani, berpihak pada keberlanjutan, dan berpandangan jauh ke depan. Ini bukti bahwa pembangunan industri bisa sejalan dengan visi pembangunan hijau dan nilai-nilai kearifan lokal,” pungkas politisi senior Golkar yang digadang-gadang sebagai calon tinggal Ketua DPD Partai Golkar Bali itu.
Demer berharap keputusan ini menjadi titik balik dalam reformasi kebijakan industri nasional agar lebih inklusif, adaptif terhadap isu lingkungan, serta berpihak pada masyarakat. Ia menegaskan bahwa sektor industri dan pariwisata tidak boleh dipertentangkan, melainkan harus saling menguatkan demi pembangunan yang berkelanjutan. (kbs)