Denpasar, KabarBaliSatu

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove melalui penanaman dan perawatan secara berkelanjutan. Langkah ini dinilai sangat strategis mengingat keberadaan mangrove memiliki fungsi ekologis yang penting dalam melindungi kawasan pesisir dari abrasi, menjadi habitat biota laut, hingga menyerap karbon guna mitigasi perubahan iklim.

Hal tersebut ditegaskan Wagub Giri Prasta saat menghadiri kegiatan penanaman mangrove jenis Avicennia marina bersama Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Bali di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar, Jumat (23/10/2026). Aksi hijau yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ini turut dihadiri Kepala BNN Kota Denpasar Kombes Pol. Leo Dedy Defretes, serta melibatkan puluhan siswa pencinta alam SMAN 1 Kuta dan Sahabat Mangrove Ranger Indonesia.

Dalam arahannya, Giri Prasta mengingatkan bahwa upaya pelestarian mangrove tidak boleh berhenti sekadar pada aksi penanaman seremonial. Diperlukan pemantauan dan komitmen perawatan bersama secara konsisten agar bibit yang ditanam dapat tumbuh optimal.

Apresiasi tinggi juga disampaikannya kepada seluruh pihak yang selama ini konsisten memulihkan kawasan mangrove di Bali. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, pada tahun 2018 sempat tercatat kerusakan kawasan mangrove seluas lebih dari 18 hektare. Melalui penanganan bertahap, sebagian besar kawasan terdampak kini telah berhasil ditangani, menyisakan sekitar 3 hektare yang masih dalam proses pemulihan akibat tantangan kondisi ekosistem lokal.

“Astungkara, kawasan mangrove yang pernah rusak sudah ditangani oleh kita semua,” ungkap Giri Prasta di sela-sela kegiatan.

Ia menegaskan, tanggung jawab menjaga lingkungan pesisir tidak dapat dibebankan penuh kepada pemerintah semata, melainkan butuh sinergi lintas sektor, termasuk pemanfaatan teknologi rehabilitasi yang tepat.

“Semua masalah tidak bisa diselesaikan sendiri, tetapi bisa diselesaikan dengan solusi bersama. Kami yakin dan percaya pemulihan ini segera bisa ditangani bersama. Mari kita merawat pertiwi, satu mangrove satu juta manfaat,” ujar Wagub Giri Prasta.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa gerakan pelestarian lingkungan ini merupakan bentuk implementasi nyata dari visi pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Secara khusus, aksi penanaman mangrove menjalankan nilai Wana Kerthi (pemuliaan hutan) dan Segara Kerthi (pemuliaan laut) demi menjaga keharmonisan alam Bali secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap aksi kelestarian lingkungan oleh media, Wagub Giri Prasta menyerahkan bantuan dana sebesar Rp20 juta kepada IWO Provinsi Bali. Pada momen tersebut, ia juga menyaksikan penandatanganan komitmen bersama antara UPTD Tahura Ngurah Rai dan IWO Provinsi Bali untuk menjaga kawasan pesisir secara berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua IWO Provinsi Bali, Tri Widiyanti, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Pemprov Bali. Ia menegaskan bahwa insan pers ingin mengambil peran aktif di luar fungsi utamanya sebagai penyebar informasi.

“Kami berkomitmen sebagai jurnalis untuk tidak hanya membuat berita, tetapi juga turut menjaga ekosistem Bali melalui kegiatan penanaman mangrove ini,” tegas Tri Widiyanti.

Widiyanti berharap aksi bersama dalam momentum Hari Sumpah Pemuda ini dapat menginspirasi generasi muda untuk menumbuhkan semangat gotong royong dalam melindungi alam pesisir Bali bagi generasi mendatang. (kbs)

The post Peringati Hari Sumpah Pemuda, Giri Prasta Ajak Semua Pihak Merawat Pertiwi Lewat Kelestarian Mangrove appeared first on Kabar Bali Satu.

Denpasar, KabarBaliSatu

Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya dalam menghadapi dampak perubahan iklim global melalui perluasan Kawasan Rendah Emisi (KRE) serta peluncuran Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah sebagai peta jalan menuju Net Zero Emission 2045.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka Pekan Iklim Bali 2026 di Prama Sanur Beach Bali, Sanur, Denpasar, Selasa (13/10/2026). Kegiatan yang memasuki tahun kedua sejak Agustus 2025 ini digelar hingga 17 Oktober 2026 dengan mengusung tema “Gerakan Iklim Daerah: Memaknai Kembali Arti Transisi untuk Semua”.

Gubernur Koster menyampaikan bahwa aktivitas pariwisata yang tinggi membawa dampak serius terhadap peningkatan kebutuhan energi, air, transportasi, serta limbah sampah yang mengancam daya dukung lingkungan. Dampak perubahan iklim pun kini dirasakan langsung oleh masyarakat melalui ancaman banjir, kekeringan, abrasi pantai, kenaikan suhu, hingga krisis sumber daya air.

“Semuanya bertumpu pada daya dukung alam Bali yang terbatas. Di sinilah persoalan iklim menjadi sangat nyata bagi Bali,” tegas Gubernur Koster.

Guna merespons tantangan tersebut, Pemprov Bali mengintegrasikan pelestarian lingkungan ke dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 secara niskala-sakala. Secara niskala, penghormatan terhadap alam diwujudkan melalui upacara Jagat Kerthi. Sedangkan secara sakala, kebijakan ditempuh lewat penetapan target kawasan hutan minimal 30 persen, tutupan hijau minimal 60 persen dari luas daratan, perluasan pertanian organik, penggunaan kendaraan listrik, pembatasan plastik sekali pakai, serta pengelolaan sampah berbasis sumber.

Sebagai bentuk aksi nyata, Pemprov Bali memperluas penetapan KRE. Setelah kawasan Sanur berhasil ditetapkan sebagai KRE melalui Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 39 Tahun 2025 berkat kolaborasi pemerintah daerah dan desa adat, langkah serupa kini diperluas ke wilayah lainnya.

Melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 912/04-B/HK/2026 dan Kesepakatan Bersama KRE Kerthi Bhumi Satwika yang dicanangkan pada Rahina Tumpek Wayang, Sabtu (10/10/2026) di Pura Dang Kahyangan Er Jeruk, Gianyar, pengembangan KRE mencakup enam kawasan utama: Ubud, Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada Denpasar, yang melibatkan Pemkab Badung, Gianyar, Klungkung, dan Pemkot Denpasar.

Pengembangan keenam kawasan tersebut ditargetkan berlangsung bertahap hingga 2030 dengan berpatokan pada lima pilar: energi hijau, transportasi hijau, ekosistem hijau, industri pariwisata hijau, dan masyarakat hijau.

“Penetapannya pada Rahina Tumpek Wayang menegaskan bahwa aksi iklim Bali dijalankan secara niskala-sakala. Bahkan, Nusa Penida kami siapkan sebagai percontohan pulau hijau dengan 100 persen energi terbarukan pada tahun 2030, dengan seluruh mobilitasnya menggunakan kendaraan listrik,” jelas Gubernur Koster.

Gubernur Koster menekankan bahwa keselarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota disatukan melalui Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Provinsi Bali. “Dokumen ini menjadi pedoman bersama bagi Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali, sesuai Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam satu kesatuan wilayah, Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas kolaborasi Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, World Resources Institute (WRI) Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung akselerasi aksi iklim daerah.

Apresiasi senada disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq. Ia menegaskan pentingnya perubahan perilaku manusia dan kolaborasi daerah untuk mengatasi ancaman krisis planet.

“Dukungan daerah sangat dibutuhkan karena Indonesia rentan terhadap isu perubahan iklim. Kita sadar betul, saat ini global tengah menghadapi triple planetary crisis yang bahkan telah mengarah pada triple planetary disasters. Untuk itu, yang sangat dibutuhkan adalah perubahan perilaku manusia,” pungkas Hanif.

Pekan Iklim Bali 2026 menghadirkan empat agenda utama, yakni Forum Kebijakan Publik, Forum Investasi Iklim, Jelajah Inovasi, dan Festival Rakyat. Selain menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan komunitas, ajang ini juga mempraktikkan mobilitas ramah lingkungan melalui pemanfaatan jalur pejalan kaki, sepeda, serta layanan angkutan listrik (shuttle) Intaran di kawasan KRE Sanur. (kbs)

The post Perluas Kawasan Rendah Emisi, Bali Bidik Net Zero Emission 2045 appeared first on Kabar Bali Satu.

Denpasar, KabarBaliSatu

Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, meninjau langsung kondisi abrasi yang kian mengkhawatirkan di Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (11/10/2026) siang.

Dalam peninjauan tersebut, Megawati didampingi oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta. Kedatangan rombongan bertujuan untuk mendorong sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan abrasi pesisir secara terpadu.

Megawati menegaskan bahwa penanganan abrasi pantai tidak boleh dilakukan secara parsial atau sepotong-sepotong, melainkan harus memperhitungkan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan.

“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” ujar Megawati saat memberikan arahan.

Ia mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk mengesampingkan ego sektoral dan mengedepankan kolaborasi berbasis riset serta ilmu pengetahuan. Selain itu, Megawati mendorong penerapan filosofi kearifan lokal Bali, Tri Hita Karana, sebagai fondasi menjaga keharmonisan antara manusia dan alam dalam menjaga keberlanjutan kawasan pesisir.

Eskalasi abrasi di Pantai Kuta pada 2026 dilaporkan semakin parah akibat cuaca ekstrem dan gelombang laut yang kuat. Megawati turut menyoroti ancaman pemanasan global dan pencairan es di kutub yang memperburuk kondisi pesisir wilayah kepulauan.

“Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Bertahun-tahun lalu sudah dibahas dan kita sebagai penerus harus mampu mencari solusi terbaik,” tambahnya.

Laju kemunduran garis pantai di Kuta kini diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun. Hal ini tidak hanya menyempitkan area berpasir yang dimanfaatkan wisatawan, tetapi juga merusak sejumlah fasilitas publik seperti jalur pejalan kaki, tembok pembatas, hingga area aktivitas pedagang.

Merespons kondisi tersebut, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, menjelaskan bahwa pemerintah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur pengaman pantai, termasuk breakwater (pemecah gelombang) di bagian selatan Pantai Kuta oleh Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah.

“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Triono.

Triono mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen dari total garis pantai Bali yang sepanjang lebih dari 1.300 kilometer telah terdampak abrasi. Dari jumlah tersebut, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk menangani sekitar 85 kilometer garis pantai tersisa.

“Dari 30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani. Mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan,” ungkapnya.

Kunjungan lapangan ini turut dihadiri oleh Wakil Kepala BRIN Prof. Amarulla Octavian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.(kbs)

The post Didampingi Gubernur Koster dan Wagub Giri Prasta, Megawati Tinjau Abrasi Pantai Kuta appeared first on Kabar Bali Satu.

Gianyar, KabarBaliSatu

Gubernur Bali Wayan Koster kembali menegaskan arah pembangunan Bali melalui penetapan enam Kawasan Rendah Emisi Kerthi Bhumi Satwika. Ubud, Kepulauan Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada di Denpasar menjadi bagian dari langkah menuju Bali yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Kebijakan ini bukan sekadar penetapan kawasan. Lebih jauh, Koster sedang mendorong perubahan cara pandang terhadap pembangunan Bali. Pertumbuhan ekonomi dan pariwisata tidak boleh berjalan dengan mengorbankan lingkungan yang selama ini menjadi kekuatan utama Pulau Dewata.

Bali memiliki modal besar berupa keindahan alam, kekayaan budaya, dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Namun, modal itu tidak akan bertahan selamanya jika persoalan sampah, tekanan terhadap ruang, kebutuhan energi, dan kerusakan ekosistem tidak ditangani secara serius.

Melalui Kerthi Bhumi Satwika, Koster meletakkan lima pilar perubahan: energi hijau, transportasi hijau, ekosistem hijau, industri pariwisata hijau, dan masyarakat hijau. Kelima pilar tersebut diharapkan menjadi dasar untuk membangun pariwisata yang tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan alam dan kehidupan masyarakat.

Tentu, kebijakan ini tidak cukup berhenti pada keputusan gubernur. Ukuran keberhasilannya terletak pada pelaksanaan yang konsisten, target pengurangan emisi yang terukur, pengelolaan sampah yang lebih baik, perlindungan kawasan pesisir, serta keterlibatan nyata pelaku usaha dan masyarakat.

Di sinilah tantangan Bali sesungguhnya. Pemerintah harus memastikan setiap kawasan memiliki program yang jelas, anggaran yang memadai, dan evaluasi berkala. Tanpa itu, kawasan rendah emisi berisiko hanya menjadi label, bukan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Bagi Koster, menjaga lingkungan bukan berarti menghambat pembangunan. Justru sebaliknya, lingkungan yang sehat merupakan fondasi agar pariwisata tetap bertahan dan ekonomi masyarakat terus tumbuh. Pariwisata yang merusak daya dukung alam pada akhirnya dapat menggerus kekuatan Bali yang dicintai dunia.

Kerthi Bhumi Satwika menjadi ujian penting bagi arah pembangunan Bali ke depan. Koster telah menetapkan pijakan dan berikutnya adalah memastikan komitmen tersebut diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.

Bali tidak cukup hanya menjadi destinasi yang ramai dikunjungi. Bali harus tetap menjadi rumah yang nyaman bagi masyarakatnya, lestari alamnya, dan terjaga budayanya. Sebab, keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang apa yang dinikmati hari ini, tetapi juga tentang apa yang masih bisa diwariskan kepada generasi mendatang. (kbs)

The post Gubernur Koster dan Jalan Baru Pariwisata Bali, Enam Kawasan Rendah Emisi Kerthi Bhumi Satwika Tandai Transformasi Pariwisata Bali Lebih Hijau appeared first on Kabar Bali Satu.

Karangasem, KabarBaliSatu

Pemerintah Kabupaten Karangasem memperkuat komitmen menjaga kebersihan lingkungan dan kesucian tempat suci melalui kegiatan gotong royong di areal Pura Telaga Tista, Desa Adat Sibetan, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Jumat (9/10/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, I Ketut Sedana Merta, yang hadir mewakili Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata. Aksi bersih-bersih ini melibatkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Karangasem, dengan masing-masing OPD mengerahkan lima orang staf untuk berpartisipasi.

Gotong royong tersebut merupakan bagian dari kegiatan sekala yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara Pamahayu Jagat. Selain mendukung kesiapan lingkungan pura, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kebersamaan dan kepedulian aparatur pemerintah terhadap kebersihan lingkungan serta pelestarian nilai-nilai adat dan budaya Bali.

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Surat Edaran Gubernur Bali, I Wayan Koster, tentang perayaan Tumpek sebagai tata-titi kehidupan masyarakat Bali yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Karangasem turut mendorong penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui aksi nyata menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar tempat suci.

Semangat gotong royong ini diharapkan terus tumbuh dan menjadi bagian dari budaya kerja aparatur pemerintah, sekaligus memperkuat kesadaran bersama untuk merawat lingkungan, menjaga kesucian pura, serta melestarikan warisan adat dan budaya Bali. (kbs)

The post Pemkab Karangasem Gotong Royong Bersihkan Pura Telaga Tista, Dukung Pelaksanaan Pamahayu Jagat appeared first on Kabar Bali Satu.

Klungkung, KabarBaliSatu

Bupati Klungkung I Made Satria memimpin langsung aksi bersih sampah plastik di kawasan Jembatan Merah Pusat Kebudayaan Bali (PKB), Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, Jumat (9/10/2026). Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan sungai.

Aksi yang diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Klungkung tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.24.000/4606/SEKRET/DKLH tentang Peringatan Hari Raya Tumpek Wayang.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Klungkung I Gusti Agung Gde Putra Mahajaya, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Pembersihan dilakukan di dua wilayah kerja, yakni Kapling I di sisi timur dan Kapling II di sisi barat. Di bawah terik matahari, ratusan peserta bergotong royong menyisir tepian aliran Sungai Unda dan kawasan jogging track Desa Tangkas untuk mengumpulkan sampah plastik yang mencemari lingkungan.

Dalam arahannya, Bupati I Made Satria menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Ia menegaskan bahwa aksi bersih sungai tidak sekadar menjadi kegiatan kerja bakti, tetapi juga merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

“Kegiatan bersih sungai hari ini bukan sekadar kerja bakti biasa, melainkan investasi untuk kesehatan dan masa depan kita bersama. Seperti pesan yang sering kita gaungkan: kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, melainkan meminjamnya dari anak cucu kita,” ujar Satria.

Menurutnya, menjaga kebersihan sungai merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Upaya pelestarian lingkungan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah maupun petugas kebersihan, tetapi harus dimulai dari kesadaran setiap individu.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan menjaga lingkungan melalui tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga menjaga kebersihan sungai dan lingkungan sekitar.

“Melalui momen ini, mari kita bulatkan niat dan tekad mulai dari diri sendiri dan dari hal-hal kecil. Mulai sekarang, jadikan sungai di lingkungan kita bersih, jernih, dan memberi manfaat bagi semua. Terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi, semoga aksi ini menjadi inspirasi untuk gerakan positif yang lebih luas di masa depan,” pungkasnya.

Melalui aksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung berharap semangat gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan terus tumbuh dan menjadi kebiasaan masyarakat. Dengan keterlibatan bersama, upaya mengurangi pencemaran sampah plastik di sungai diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga lingkungan tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. (kbs)

The post Bupati Klungkung Pimpin Aksi Bersih Sampah Plastik di Sungai Unda, Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan appeared first on Kabar Bali Satu.

Denpasar, KabarBaliSatu

Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Bali bersama TP Posyandu Bali memperluas jangkuan aksi kebersihan lingkungan dengan merangkul organisasi non-pemerintah Sungai Watch, masyarakat, serta para relawan dalam aksi pembersihan kawasan Hutan Bakau Pantai Sidakarya, Desa Sidakarya, Denpasar, Minggu (4/10/2026).

Aksi kolaboratif ini merupakan bagian dari aksi serentak Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu yang rutin digelar pada hari Minggu pertama setiap bulannya di sembilan kabupaten/kota se-Bali.

Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu tidak didesain sekadar sebagai kegiatan bersih-bersih rutin, melainkan sebagai wadah edukasi untuk membangun kesadaran dan membentuk kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk memastikan efektivitasnya, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota agar gerakan ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan betul-betul menumbuhkan semangat gotong royong dan interaksi sosial di tengah warga.

Manajer Lapangan Sungai Watch, Made Dwi Bagiasa, mengapresiasi sinergi perdana antara pihaknya dengan TP PKK serta TP Posyandu Provinsi Bali dan Kota Denpasar dalam membenahi kawasan pesisir ibu kota provinsi tersebut.

“Harapannya ke depan tidak hanya bersih-bersih saja, tetapi bagaimana kita mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sungai karena semua akan bermuara ke pantai selatan kita,” ujar Made Dwi Bagiasa saat ditemui di lokasi kegiatan.

Bagiasa menekankan bahwa penanganan persoalan sampah tidak bisa dilakukan secara parsial. Sampah dari kawasan permukiman yang terbuang ke aliran sungai akan bermuara dan mencemari kawasan pesisir serta laut. Oleh karena itu, edukasi mengenai pengelolaan dan pengurangan sampah dari sumbernya harus disuarakan secara konsisten kepada seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, ia memberikan apresiasi khusus atas komitmen Ketua TP PKK dan Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, yang dinilainya konsisten memobilisasi kader hingga tingkat basis.

“Kita lihat semangat Ibu, Bunda Putri ini sebagai semangat untuk memobilisasi ibu-ibu PKK agar rutin membersihkan lingkungan di sekitarnya. Bagaimanapun juga, kita harus bijak memperlakukan sampah,” tegas Bagiasa.

Melalui Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu, TP PKK Provinsi Bali terus mendorong transformasi budaya bersih di masyarakat Bali. Gerakan ini diarsiteki untuk dimulai dari lingkup paling mendasar, yakni kawasan telajakan dan halaman rumah masing-masing, sebelum akhirnya meluas hingga ke area publik dan kawasan konservasi bersama. (kbs)

The post Gandeng Sungai Watch, PKK Bali Sisir Sampah Hutan Bakau Sidakarya appeared first on Kabar Bali Satu.

Denpasar, KabarBaliSatu

Pemerintah Provinsi Bali mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian terkait untuk mengalokasikan program penanganan abrasi pantai secara masif di Bali. Koster membeberkan bahwa gelombang laut dan arus deras telah mengikis puluhan ribu kilometer persegi daratan pesisir Bali dalam lima tahun terakhir.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster di hadapan Tim Banggar DPR RI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, serta pejabat Kanwil Kementerian Keuangan saat menerima Kunjungan Kerja Tim Banggar DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).  Pertemuan ini dihadiri pimpinan daerah antara lain Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Karangasem, Wakil Bupati Jembrana, dan Wakil Bupati Klungkung.

Koster mengungkapkan, luas daratan Provinsi Bali saat ini tercatat 5.590 kilometer persegi dan terus menyusut akibat abrasi parah yang terjadi di sepanjang pantai utara dan pantai selatan Pulau Dewata. Kerusakan pesisir ini mengancam keberlangsungan daya tarik utama pariwisata Bali.

“Luas wilayah Bali terus mengalami penurunan karena abrasi di pantai utara dan selatan. Arus dan gelombang keras mengikis daratan. Dalam lima tahun ini, sekitar 40 ribu kilometer persegi mengalami pengurangan. Kalau abrasi ini tidak ditangani segera, pantai-pantai di Bali yang menjadi objek wisata favorit akan rusak semua,” ujar Koster.

Selain ancaman abrasi pesisir, Koster menyoroti kompleksitas permasalahan lingkungan hidup lainnya yang kian mendesak, mulai dari alih fungsi lahan pertanian, pengelolaan sampah, hingga krisis ketersediaan air bersih di area perkotaan dan kawasan pariwisata.

Guna mengatasi persoalan sampah, Pemprov Bali menerapkan strategi pengelolaan sampah berbasis sumber serta pengolahan sampah menjadi energi listrik (WTE) di Sarbagita berkapasitas 1.500 ton per hari yang ditargetkan beroperasi awal 2028. Sementara untuk air bersih, pemerintah daerah berencana menghentikan penyedotan air bawah tanah secara bertahap.

“Kami merancang ke depan tidak boleh lagi mengambil air bawah tanah karena merusak struktur ekosistem alam. Sumber air permukaan dari bendungan yang ada sudah cukup, namun kami butuh dukungan APBN untuk membangun jaringan distribusinya ke Denpasar dan Badung yang menelan anggaran triliunan rupiah,” jelasnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua Banggar DPR RI, H. Syarief Abdullah Alkadrie menyatakan keberlanjutan lingkungan dan ketersediaan air bersih di Bali merupakan tantangan kritis yang harus diselesaikan melalui kolaborasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

“Bali menghadapi tantangan serius terkait konektivitas, pengelolaan sampah, lingkungan, serta ketersediaan air. Kebijakan transfer daerah tahun 2026 harus dipastikan memberi dampak sosial dan lingkungan yang optimal agar pertumbuhan ekonomi Bali benar-benar inklusif dan berkelanjutan,” tandasnya. (kbs)

The post Ancaman Abrasi Kikis Pesisir Bali, Gubernur Koster Minta Intervensi Anggaran Pusat Selesaikan Krisis Lingkungan appeared first on Kabar Bali Satu.

Denpasar, KabarBaliSatu

Persoalan sampah di Bali membutuhkan penanganan menyeluruh yang melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan sekaligus partisipasi aktif masyarakat. Pengelolaan sampah tidak lagi dapat bertumpu pada pemerintah semata, melainkan harus menjadi gerakan bersama dari tingkat rumah tangga hingga pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan hal tersebut saat membacakan sambutan Gubernur Bali Wayan Koster dalam Dialog Kenegaraan DPD RI bertema “Tata Kelola Sampah Terpadu Berbasis Ekosistem Masyarakat Daerah” di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (25/9/2026).

Dalam sambutan tersebut, Gubernur Koster menyoroti meningkatnya timbulan sampah seiring pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan pariwisata di Bali. Kondisi ini dinilai membutuhkan perubahan mendasar dalam pola pengelolaan sampah.

Paradigma lama “kumpulkan, angkut, buang” perlu ditinggalkan dan digantikan dengan pola “kurangi, pilah, olah, manfaatkan, dan tangani residu”.

Menurut Koster, pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya, terutama rumah tangga. Langkah ini penting untuk menekan volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA).

Karena itu, penanganan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Desa adat, krama Bali, pelaku usaha, dunia pendidikan, komunitas, hingga seluruh lapisan masyarakat memiliki peran penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Sampah Jadi Program Super Prioritas

Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota se-Bali telah berkomitmen menempatkan penuntasan persoalan sampah sebagai program super prioritas dan mendesak.

Komitmen tersebut ditempatkan dalam kerangka sinergi pembangunan Bali sebagai satu kesatuan wilayah dengan prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola demi Nindihin Gumi Bali.”

Kebijakan tersebut diperkuat melalui percepatan pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Langkah itu kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah yang mengusung gerakan “Desaku Lestari Tanpa Sampah Plastik” dan “Desaku Bersih Tanpa Mengotori Desa Lain.”

Dalam pembagian kewenangan, Pemerintah Provinsi Bali berperan dalam menetapkan kebijakan dan regulasi, melakukan pembinaan, koordinasi, serta pengawasan.

Sementara pemerintah kabupaten/kota bertugas menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program dan pelayanan pengelolaan sampah. Tanggung jawab itu mencakup penyediaan infrastruktur, penguatan TPS3R dan TPST, hingga pengangkutan residu.

Di tingkat paling bawah, pemerintah desa dan kelurahan menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran masyarakat agar memilah dan mengurangi sampah sejak dari rumah.

Desa adat juga memiliki posisi strategis. Melalui awig-awig, pararem, gotong royong, serta kearifan lokal, desa adat diharapkan mampu memperkuat kedisiplinan dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Infrastruktur Harus Diperkuat

Penguatan infrastruktur menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan sampah Bali.

Berdasarkan data 2024, Bali memiliki 292 tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS3R) serta tujuh tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota.

Namun, keberadaan fasilitas tersebut belum cukup tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang memadai, pembiayaan berkelanjutan, serta konsistensi masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya.

Pengelolaan berbasis sumber juga diarahkan untuk menciptakan manfaat ekonomi melalui penerapan ekonomi sirkular.

Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan kembali maupun didaur ulang.

Dalam ekosistem ini, bank sampah, TPS3R, BUM Desa, BUPDA, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha diharapkan mengambil peran untuk mengubah sampah dari persoalan lingkungan menjadi sumber daya yang memiliki nilai tambah.

Koster menekankan sedikitnya lima aspek yang perlu diperkuat untuk membangun sistem pengelolaan sampah Bali yang terintegrasi.

Kelima aspek tersebut meliputi konsistensi regulasi, penguatan kelembagaan, perubahan perilaku masyarakat, kolaborasi multipihak, serta penguatan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

Kebersihan Jadi Ukuran Keberhasilan Bali

Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan green parliament, green government, sekaligus tata kelola sampah yang berwawasan lingkungan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan Bali tidak semestinya hanya dilihat dari perkembangan sektor pariwisata. Kualitas lingkungan hidup juga menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan.

“Keberhasilan Bali tidak hanya diukur dari jumlah wisatawan, tetapi dinilai dari kondisi kebersihan dan ketersediaan air bersih, serta udara yang sehat,” ujar Sultan Baktiar.

Dialog Kenegaraan DPD RI tersebut diharapkan menghasilkan berbagai gagasan dan rekomendasi untuk memperkuat koordinasi serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, desa adat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu mendorong pengelolaan sampah menjadi gerakan kolektif masyarakat, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan Bali yang bersih, hijau, lestari, dan berkelanjutan. (kbs)

The post Sampah Bali Tak Bisa Lagi Ditangani dengan Pola “Kumpulkan, Angkut, Buang”: Bali Perkuat Tata Kelola Sampah, Desa Adat hingga Masyarakat Diminta Bergerak appeared first on Kabar Bali Satu.

Denpasar, KabarBaliSatu

Persoalan sampah kini ditempatkan Pemerintah Provinsi Bali sebagai salah satu program superprioritas mendesak dalam pembangunan daerah. Penanganannya tidak lagi bisa bertumpu pada pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, desa adat, dunia usaha, sektor pariwisata hingga masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan hal tersebut saat membacakan sambutan Gubernur Bali dalam Dialog Kenegaraan DPD RI bertajuk “Tata Kelola Sampah Terpadu Berbasis Ekosistem Masyarakat Daerah” di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (25/9/2026).

Dewa Indra mengatakan Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten/kota terus mendorong penyelesaian persoalan sampah secara terpadu dengan menempatkan Bali sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan.

“Dari sisi kebijakan, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan permasalahan sampah ini sebagai program superprioritas mendesak. Memang di Bali ini sangat mendesak untuk kita tangani dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan Bali selama ini diarahkan dalam kerangka satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Kerangka tersebut menjadi pijakan agar kebijakan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sektor swasta, hingga masyarakat berjalan dalam arah yang sama.

Dari Plastik Sekali Pakai hingga Sampah Berbasis Sumber

Dewa Indra menjelaskan, Pemprov Bali telah menerbitkan sejumlah regulasi sebagai landasan pengelolaan sampah. Salah satunya Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam berbagai aktivitas masyarakat. Implementasinya mulai terlihat di lingkungan sekolah, perkantoran, serta ruang-ruang publik lainnya.

Penggunaan pipet plastik, styrofoam, dan berbagai produk makanan maupun minuman berbahan plastik juga terus didorong untuk dikurangi seiring meningkatnya kesadaran masyarakat.

Kebijakan berikutnya adalah Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Regulasi ini menekankan bahwa sampah harus diselesaikan sedekat mungkin dari tempat sampah tersebut dihasilkan.

“Siapa yang menghasilkan sampah maka harus bertanggung jawab mengelola sampahnya,” kata Dewa Indra.

Pengelolaan tersebut dimulai dengan memilah sampah menjadi organik, anorganik, dan residu. Sampah organik dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat, sementara sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan dalam skema ekonomi sirkular.

Adapun sampah residu ditangani melalui fasilitas pengelolaan yang telah disediakan.

Upaya tersebut kemudian diperkuat melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Melalui gerakan tersebut, pengelolaan sampah ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama.

“Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong semua lembaga pendidikan, lembaga-lembaga masyarakat, bisnis, swasta, pariwisata, dan bahkan rumah tangga bisa mengelola sampahnya dengan baik,” ujarnya.

Ubah Pola Lama: Dari Kumpulkan-Angkut-Buang

Dewa Indra menegaskan, pembangunan infrastruktur saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah. Perubahan perilaku masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Paradigma lama “kumpulkan, angkut, buang” secara bertahap harus bergeser menjadi “kurangi, pilah, olah, manfaatkan, dan tangani residu.”

Pengurangan terutama diarahkan pada sampah plastik. Sampah organik diolah agar tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan, sedangkan sampah anorganik dipilah dan dimanfaatkan kembali karena memiliki nilai ekonomi.

“Sesungguhnya sampah juga memiliki nilai ekonomi. Plastik, besi bisa dimanfaatkan dalam konsep circular economy. Kemudian sampah organik bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik,” jelasnya.

Pada saat yang sama, pengelolaan residu harus diperkuat agar volume sampah yang akhirnya dibawa ke tempat pemrosesan akhir dapat ditekan seminimal mungkin.

Semua Pihak Punya Peran

Pemprov Bali, kata Dewa Indra, tidak mungkin menyelesaikan persoalan sampah seorang diri. Pemerintah kabupaten/kota, desa, kelurahan, desa adat, dunia usaha, industri, sektor pariwisata hingga masyarakat memiliki peran sesuai kewenangan masing-masing.

Pemerintah provinsi berperan dalam menetapkan arah kebijakan dan regulasi, melakukan pembinaan dan koordinasi, memberikan fasilitasi serta pengawasan, sekaligus membangun kolaborasi lintas sektor.

Sementara pemerintah kabupaten/kota bertugas menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program dan pelayanan persampahan di wilayah masing-masing. Peran itu mencakup penyediaan infrastruktur, penguatan TPS3R, pengangkutan residu, hingga pembinaan masyarakat.

Di tingkat desa dan kelurahan, pengelolaan sampah harus semakin dekat dengan masyarakat. Desa diharapkan mampu membangun kesadaran, menyediakan sarana dan prasarana, mengorganisasi pelayanan persampahan, serta memastikan pemilahan sampah menjadi kebiasaan sehari-hari.

Desa adat juga dinilai memiliki posisi strategis. Nilai adat, awig-awig, perarem, dan berbagai kearifan lokal dapat menjadi instrumen sosial untuk membangun kesadaran sekaligus tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Infrastruktur Terus Diperkuat

Dari sisi infrastruktur, Pemprov Bali juga terus memfasilitasi pembentukan berbagai fasilitas pengelolaan sampah.

Dewa Indra menyebut pada 2024 terdapat 292 TPS3R dan tujuh TPST yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Jumlah tersebut terus didorong bertambah, termasuk melalui pemanfaatan aset milik Pemprov Bali untuk mendukung pembangunan fasilitas pengelolaan sampah.

“Banyak aset Pemerintah Provinsi Bali yang digunakan dan kami mempersilakan, akan mendorong semua desa-desa untuk membangun TPS3R sepanjang di situ ada aset pemerintah, silakan digunakan tentu dengan prosedur sesuai ketentuan,” katanya.

Namun, ia kembali mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas harus berjalan beriringan dengan perubahan perilaku masyarakat.

Sistem persampahan tidak akan berjalan maksimal jika sampah masih tercampur sejak dari sumber. Karena itu, pemilahan dan pengolahan dari rumah tangga, tempat usaha, maupun fasilitas publik menjadi bagian penting dalam keseluruhan sistem.

Sampah Didorong Jadi Sumber Ekonomi

Pemprov Bali juga mendorong perubahan cara pandang terhadap sampah. Sampah tidak semata-mata dilihat sebagai material yang harus dibuang, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi apabila dikelola secara tepat.

Konsep ekonomi sirkular menjadi salah satu pendekatan yang terus didorong. Sampah anorganik bernilai ekonomi dapat kembali masuk ke rantai pemanfaatan, sementara sampah organik dapat diolah menjadi produk seperti pupuk.

Bali juga tengah mempersiapkan pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.

“Ini membawa kita pada kesimpulan bahwa sampah memiliki manfaat ekonomi jika kita kelola dengan baik,” ujar Dewa Indra.

Meski demikian, ia mengakui membangun ekosistem pengelolaan sampah terpadu bukan pekerjaan sederhana. Persoalan sampah bersifat multidimensi dan membutuhkan konsistensi, perubahan perilaku, kolaborasi multipihak, dukungan pembiayaan, serta penguatan sistem dari hulu hingga hilir.

Karena itu, Dialog Kenegaraan DPD RI dinilai menjadi ruang penting untuk menghimpun gagasan dan masukan dari berbagai pihak. Masukan tersebut diharapkan dapat memperkuat kebijakan sekaligus membangun tata kelola sampah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di Bali.

Dengan menempatkan sampah sebagai program superprioritas, Pemprov Bali mendorong perubahan pendekatan: bukan sekadar bagaimana sampah dibuang, melainkan bagaimana sampah dikurangi sejak dari sumber, dipilah, diolah, dimanfaatkan kembali, dan hanya menyisakan residu seminimal mungkin. (kbs)

The post Sampah Jadi Program Superprioritas Pemprov Bali, Penanganan Harus Dimulai dari Sumber appeared first on Kabar Bali Satu.