Foto: Bupati Satria saat menandatangani dua perjanjian kerja sama strategis yang berlangsung di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung.
Klungkung, KabarBaliSatu
Komitmen Pemkab Klungkung untuk melindungi hak masyarakat miskin dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kembali ditegaskan oleh Bupati I Made Satria. Pada Senin (14/7), Bupati Satria menandatangani dua perjanjian kerja sama strategis yang berlangsung di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung.
Kerja sama pertama adalah perpanjangan nota kesepahaman dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Cakra Eka Sudarsana, terkait fasilitasi peningkatan kapasitas hukum masyarakat dan pemberian bantuan hukum bagi warga miskin. Hadir dalam acara ini Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Agung Surya Putra, para camat, kepala OPD, serta jajaran pejabat pemkab lainnya.
Bupati Satria menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi gerakan nyata yang menyentuh langsung kebutuhan hukum masyarakat bawah.
“Saya percaya kerja sama ini tidak berhenti di atas kertas. Saya ingin ada implementasi konkret yang berdampak luas. Saya instruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk aktif, terencana, dan konsisten mendukung pelaksanaan program ini,” tegas Bupati Satria.
Di hari yang sama, Bupati Satria juga menandatangani nota kesepahaman dengan STIE Satya Dharma Singaraja. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat—sejalan dengan misi Tridharma Perguruan Tinggi.
Tujuannya tak hanya meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan, tetapi juga mendorong pemanfaatan potensi daerah secara inovatif dan efektif.
“Kami ingin Klungkung menjadi pusat pertumbuhan berbasis pengetahuan dan kualitas SDM. Dengan kerja sama ini, STIE Satya Dharma bisa menjadi mitra strategis dalam pengembangan ilmu manajemen dan akuntansi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Klungkung,” ujar Bupati asal Nusa Penida itu.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung menunjukkan arah pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil dan masa depan daerah berbasis pendidikan dan keadilan sosial. (kbs)