Foto: Bupati Klungkung, I Made Satria bersama Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra mengikuti kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Monumen Ida Dewa Agung Jambe Kabupaten Klungkung, Sabtu (30/8/2025).
Klungkung, KabarBaliSatu
Klungkung kembali menjadi pusat perhatian ketika pemerintah pusat meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di seluruh Indonesia. Program yang dipimpin Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman ini digelar sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus menekan laju inflasi yang masih menjadi tantangan utama di daerah.
Di Monumen Ida Dewa Agung Jambe, Sabtu (30/8/2025), Bupati Klungkung I Made Satria bersama Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra mengikuti langsung agenda nasional ini melalui video conference. Kehadiran mereka menandai komitmen pemerintah daerah dalam mengawal kebutuhan pokok masyarakat.
“Saya apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini. Melalui gerakan pangan murah, inflasi bisa ditekan dan masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujar Bupati Satria, menegaskan bahwa politik anggaran daerah harus berpihak pada stabilitas ekonomi rakyat.
Kali ini, GPM digelar sekaligus untuk menyemarakkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Beras subsidi SPHP menjadi komoditas utama dengan harga hanya Rp57 ribu per 5 kilogram. Pemerintah pun mengatur distribusi agar tepat sasaran: Kecamatan Klungkung mendapat jatah 1 ton, sementara Kecamatan Dawan dan Banjarangkan masing-masing 500 kilogram.
Momentum ini memperlihatkan bagaimana kebijakan pangan tidak bisa dilepaskan dari dimensi politik kesejahteraan. Bagi Bupati Satria, langkah kecil seperti operasi pasar murah justru punya dampak besar dalam meredam gejolak harga dan menumbuhkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolres Klungkung AKBP Alfos W.P Letsoin, Dandim 1610/Klungkung Letkol Kav Sidik Pramono, sejumlah Kepala OPD terkait, serta Camat Klungkung I Putu Arnawa. Kehadiran lintas unsur tersebut memperkuat pesan bahwa pengendalian inflasi adalah kerja bersama, bukan sekadar urusan birokrasi.(kbs)