Foto: Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata saat menerima audiensi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Pusat di Rumah Jabatan Bupati.
Karangasem, KabarBaliSatu
Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, yang akrab disapa Gus Par, menerima audiensi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Pusat di Rumah Jabatan Bupati, (5/8/2025). Pertemuan ini membahas upaya percepatan pengelolaan sampah dan penyelamatan lingkungan di Karangasem, khususnya menyangkut kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Butus dan Linggasana yang kini memasuki fase kritis.
Dalam paparannya, Bupati Gus Par menjelaskan bahwa Karangasem saat ini menghasilkan 280 ton sampah per hari, namun baru 20 persen yang mampu dikelola dengan baik. Angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 51,2 persen, sementara target khusus Karangasem ditetapkan sebesar 30 persen.
“Kami sangat serius menangani persoalan lingkungan ini. Pengelolaan sampah bukan hanya soal teknis, tetapi menyangkut masa depan generasi kita. Butuh langkah cepat, terukur, dan tentu saja, dukungan semua pihak,” tegas Gus Par.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Karangasem telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp11 miliar. Dana ini difokuskan untuk pengadaan insinerator bebas emisi, penguatan sistem TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle), pembentukan bank sampah, serta optimalisasi peran masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.
Salah satu strategi penting yang diusulkan Gus Par adalah penutupan bertahap TPA Butus dan Linggasana, dengan menyiapkan lahan pengganti yang lebih layak secara ekologis dan teknis. Pemecahan distribusi sampah ke berbagai TPS3R juga dirancang agar beban TPA tidak lagi menumpuk di satu titik.
“Kami tidak bisa menutup TPA begitu saja tanpa solusi jangka panjang. Maka, kita siapkan langkah bertahap—olah tumpukan sampah lama, tanam pohon perindang untuk mereduksi dampak lingkungan, sekaligus edukasi masyarakat soal pemilahan sampah dari sumbernya,” jelas Gus Par.
Kepada tim BPLH Pusat, Bupati Gus Par juga menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat bisa mempercepat dukungan anggaran dan teknologi pengolahan sampah modern yang ramah lingkungan.
“Perlu ada percepatan dari pusat, baik regulasi, pendampingan, maupun bantuan alat yang sesuai dengan kondisi daerah seperti Karangasem. Tanpa sinergi pusat dan daerah, target nasional hanya akan jadi angka di atas kertas,” tambahnya.
Sementara itu, tim BPLH Pusat memberikan apresiasi atas komitmen Pemkab Karangasem dalam merespons isu lingkungan secara progresif. Mereka menyatakan siap memfasilitasi penguatan kapasitas teknis, pemetaan kawasan kritis, serta sinkronisasi program antara pusat dan daerah agar pengelolaan lingkungan di Karangasem berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam membangun kolaborasi antarlembaga, demi mewujudkan Karangasem yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Pemkab juga tengah merancang peta jalan (roadmap) jangka menengah dan panjang pengelolaan sampah, yang akan menjadi acuan pembangunan lingkungan berbasis ekonomi sirkular di kabupaten ujung timur Pulau Bali ini. (kbs)