Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ke Bali, Kamis (23/10/2025), di Gedung Jayasabha, Denpasar.
Denpasar, KabarBaliSatu
Di tengah gemerlap pariwisata global, Bali kembali menegaskan posisinya sebagai jantung devisa Indonesia. Namun, di balik sumbangsih besar itu, terselip pesan tegas dari para wakil rakyat: Bali perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Hal ini mengemuka dalam kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ke Bali, Kamis (23/10/2025), di Gedung Jayasabha, Denpasar. Kunjungan bertema “Diplomasi Budaya dan Pembangunan Lestari” itu menyoroti peran Bali sebagai ujung tombak diplomasi budaya dan ekonomi pariwisata Indonesia.
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan kekhususan Bali—baik dari sisi budaya, lingkungan, maupun tata kelola pembangunan.
“Bali bukan hanya indah, tapi juga memiliki peran penting dalam diplomasi budaya Indonesia. Kami mendukung penuh regulasi yang menjaga kekhususan dan kelestariannya,” ujarnya.
Anggota BKSAP, Irene Yosiana, turut menegaskan bahwa kontribusi Bali terhadap devisa nasional sangat signifikan, sehingga layak memperoleh perhatian istimewa dari pemerintah pusat.
“Sekitar tujuh persen dari total devisa nasional berasal dari Bali. Tapi ironisnya, masyarakat lokal masih kesulitan menghadapi tekanan investasi asing. Ke depan, arah pariwisata Bali harus benar-benar sustainable dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas dukungan BKSAP, sekaligus menegaskan perlunya kebijakan nasional yang lebih adil terhadap Bali.
“Bali kecil, tapi ‘khasiatnya’ besar. Kami menyumbang lebih dari 53 persen devisa pariwisata nasional. Namun, perhatian terhadap infrastruktur Bali masih minim. Kami tidak minta lebih, hanya mohon timbal balik yang sepadan,” tegas Koster di hadapan Ketua BKSAP dan para anggota DPR RI.
Berdasarkan data Pemprov Bali, hingga Oktober 2025 wisatawan mancanegara yang datang ke Bali mencapai 5,7 juta orang, dan diprediksi menembus 7 juta orang pada akhir tahun.
Pada 2024, Bali mencatat 6,9 juta wisatawan dengan devisa pariwisata mencapai Rp167 triliun, atau 53 persen dari total devisa pariwisata nasional senilai Rp312 triliun.
Rata-rata belanja wisatawan di Bali mencapai 1.630 dolar AS per orang, jauh di atas rata-rata nasional—sebuah bukti posisi Bali sebagai destinasi premium dunia.
Meski demikian, Koster menyoroti sejumlah tantangan krusial seperti keterbatasan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan ketimpangan fiskal antara kontribusi Bali dan alokasi anggaran dari pusat.
“Kalau infrastruktur tidak memadai, daya saing Bali bisa menurun dan kalah dengan Malaysia atau Thailand. Karena itu kami terus berbenah, termasuk membangun sistem waste to energy,” ujarnya.
Lebih jauh, Koster menegaskan arah pembangunan Bali berbasis pada tiga pilar utama: alam, manusia, dan budaya. Melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali, Pemprov mendorong transformasi menuju pertanian organik, energi bersih, industri lokal berdaya saing, dan pariwisata berbasis budaya serta lingkungan.
“Budaya adalah hulunya, pariwisata hilirnya. Kalau budaya dijaga, wisata akan datang dengan sendirinya. Kami ingin Bali dibangun dengan satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola,” tegas Koster.
Sementara itu, Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana, menilai bahwa perhatian DPR RI terhadap isu keberlanjutan di Bali merupakan langkah tepat.
“Bali tak perlu promosi besar-besaran. Yang kita perlukan adalah branding yang menonjolkan kelestarian lingkungan dan budaya. Sustainability harus jadi wajah utama pariwisata Bali,” ujarnya.
Kunjungan kerja BKSAP DPR RI ini diharapkan menjadi titik temu antara pusat dan daerah dalam memperkuat posisi Bali di panggung diplomasi budaya dan ekonomi global.
Lebih dari sekadar destinasi wisata, Bali diharapkan terus menjadi simbol harmoni antara alam, manusia, dan budaya—ikon Indonesia yang berdaya saing sekaligus berkepribadian. (kbs)