Foto : Gubernur Bali Wayan Koster menyambut kedatangan rombongan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, di Gedung Kertasabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis (30/10/2025).
Denpasar, KabarBaliSatu
Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai jamuan makan malam antara Gubernur Bali Wayan Koster dan rombongan Komisi VII DPR RI di Gedung Jayasabha, Denpasar. Pertemuan ini dipimpin Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, dan menjadi ajang diskusi mendalam mengenai arah pembangunan Bali, khususnya energi bersih, pengelolaan sampah, dan pariwisata berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Koster memaparkan Agenda Besar Bali 2026–2029, dengan fokus pada empat prioritas utama: infrastruktur dasar, tata kelola sampah berbasis sumber, penguatan ketersediaan air bersih, dan kemandirian energi bersih.
“Kenaikan jumlah wisatawan sangat signifikan. Maka infrastruktur, air, dan sampah harus tertata agar pembangunan berjalan seimbang,” ujar Koster. Hingga Oktober 2025, kunjungan wisatawan mancanegara rata-rata mencapai 23.000 orang per hari, dengan total diperkirakan menembus 7,1 juta wisatawan hingga akhir tahun, melampaui capaian pra-pandemi.
Energi Bersih dan Pengelolaan Sampah
Bali kini menjadi provinsi prioritas nasional dalam proyek pengolahan sampah menjadi energi, dengan dukungan langsung Presiden RI. Pemprov Bali menyiapkan lahan seluas enam hektar di Denpasar–Badung, mampu menampung 1.000 ton sampah per hari, dengan konstruksi dimulai awal 2026 dan rampung dalam dua tahun.
Koster menegaskan komitmen energi bersih, melarang pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. “Kami ingin Bali mandiri energi dan sepenuhnya ramah lingkungan,” tegasnya. Langkah ini sejalan dengan target pertanian organik penuh pada 2028, di mana saat ini 60% lahan sawah sudah beralih ke sistem organik.
Pariwisata Berkualitas, Berbudaya, dan Berkelanjutan
Di sektor pariwisata, Koster menekankan arah Bali menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Pemprov tengah menyiapkan Peraturan Daerah tentang tata kelola wisatawan berkualitas, termasuk sistem kuota seperti di Bhutan, guna menjaga daya dukung lingkungan dan budaya lokal.
Ia juga menyoroti maraknya vila ilegal tanpa izin dan pajak. “Ada vila yang disewakan Rp 200–300 ribu per malam untuk 6–18 orang tanpa izin, merugikan daerah. Kami akan tertibkan,” ujarnya. Koster pun mengkritisi sistem OSS yang belum selaras dengan tata ruang dan nilai kesucian pura, dan berencana mengusulkan revisi agar lebih berpihak pada kepentingan lokal.
Acara malam itu dimeriahkan penampilan seni tradisi dari Kabupaten Karangasem, sebagai penghormatan terhadap budaya Bali.
Komisi VII DPR RI: Bali Jadi Rujukan Nasional
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi berbagai terobosan Koster, menyebut Bali sebagai role model nasional dalam pariwisata berkelanjutan. Bali dijadikan acuan dalam pembahasan RUU Kepariwisataan, dan Komisi VII siap mendukung pengelolaan sampah serta pengembangan energi bersih di pulau ini.
Daulay juga menyoroti keberadaan Bali Tourism Board yang efektif sebagai lembaga promosi, bahkan menjadi inspirasi pembentukan lembaga serupa di tingkat nasional. Pembangunan Rumah Sakit Internasional Bali lima bulan lalu pun dinilai strategis memperkuat pariwisata kesehatan. “Kita harus mampu bersaing dengan Singapura dan Malaysia, tapi tenaga dokter tetap berasal dari putra-putri Bali,” tegasnya.
Kolaborasi Pusat-Daerah untuk Masa Depan Bali
Pertemuan malam itu ditutup dengan penyerahan cinderamata dan suasana kekeluargaan. Kedua belah pihak sepakat bahwa masa depan Bali ditentukan bukan hanya oleh keindahan alam, tetapi kemampuan menjaga keseimbangan pembangunan, lingkungan, dan budaya.
“Kalau Bali makin mendunia, kami akan lebih sering datang ke sini,” ujar Daulay. Dengan kolaborasi antara pusat dan daerah, Bali semakin menegaskan diri sebagai barometer pembangunan berkelanjutan dan inspirasi nasional. (kbs)