Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, yang juga Ketua DPW NasDem Provinsi Bali, Ir. I Nengah Senantara.
Denpasar, KabarBaliSatu
Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Ir. I Nengah Senantara, menegaskan pentingnya memahami batas dan tanggung jawab kerja setiap komisi di parlemen. Menurutnya, setiap anggota DPR telah memiliki bidang kerja yang jelas dan tidak diperbolehkan mencampuri urusan komisi lain.
“Jadi, di DPR itu ada Komisi I sampai Komisi XIII. Masing-masing anggota sudah punya bidang kerja yang jelas dan tidak boleh saling mencampuri,” ujarnya di sela kegiatan aksi kemanusiaan bertajuk NasDem Peduli: Setetes Darah, Sejuta Harapan yang digelar DPW Partai NasDem Bali serangkaian HUT NasDem ke-14, Senin (13/10/2025), di Kantor DPW NasDem Bali, Jalan Cok Agung Tresna, Denpasar.
Senantara yang juga Ketua DPW NasDem Bali mencontohkan, dirinya yang bertugas di Komisi VI hanya memiliki kewenangan untuk berbicara mengenai mitra kerja yang terkait dengan BUMN.
“Misalnya saya di Komisi VI, berarti saya hanya boleh berbicara mengenai mitra kerja di Komisi VI, seperti BUMN. Saya tidak boleh berkomentar tentang urusan Komisi I atau komisi lainnya. Kalau melanggar, bisa dapat teguran dari fraksi,” kata Pengusaha sukses dengan tagline Senantara Peduli Senantara Berbagi.
Senantara juga menanggapi persepsi publik terhadap kinerja DPR yang kerap disalahpahami.
“Di media massa sering muncul anggapan bahwa DPR tidak bekerja. Padahal, banyak hal di luar komisi kami yang memang bukan menjadi tugas kami,” tegasnya. Ia menambahkan, “Jadi kalau bicara soal kebijakan fiskal atau moneter, itu wewenangnya Komisi XI, bukan kami.”
Lebih jauh, Senantara menjelaskan bahwa saat ini tengah berlangsung pembenahan besar-besaran di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, perubahan ini merupakan bagian dari langkah reformasi untuk memperkuat efektivitas dan profesionalitas pengelolaan BUMN.
Jika sebelumnya BUMN dipimpin langsung oleh seorang menteri, kini konsepnya telah mengalami penyesuaian. Dalam proses perubahan tersebut, Fraksi NasDem turut memberikan dua usulan penting.
“Pertama, tidak diperbolehkannya rangkap jabatan, karena selama ini ada pejabat yang merangkap sebagai komisaris di BUMN. Kedua, bagaimana membenahi jumlah BUMN yang saat ini mencapai 1.046 perusahaan,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa ke depan pemerintah akan menerapkan regulasi baru untuk merampingkan jumlah BUMN.
“Kalau BUMN-nya menguntungkan, akan terus didukung. Tapi kalau merugi terus, akan diamputasi atau digabung. Targetnya, jumlah BUMN akan dikurangi menjadi sekitar 220 perusahaan melalui merger dan restrukturisasi,” paparnya.
Sebagai contoh, Senantara menyebut rencana penggabungan beberapa perusahaan pelat merah.
“Garuda Indonesia akan digabung dengan Pelita Air dan Citilink. Begitu juga dengan rumah sakit-rumah sakit BUMN yang akan disatukan di bawah satu payung pengelolaan,” jelasnya.
Hal menarik lainnya yang disorot Senantara adalah kesepakatan antara Komisi VI dan pemerintah untuk menertibkan gaya hidup para pengurus BUMN. Ia menilai langkah ini sangat penting demi menjaga integritas dan profesionalisme perusahaan negara.
“Kami di Komisi VI bersama pemerintah sepakat untuk menertibkan gaya hidup mewah pejabat BUMN. Tidak pantas kalau perusahaan rugi tapi para pengurusnya hidup berlebihan. Bahkan Pak Presiden sempat mengatakan, ‘ini bukan perusahaan nenek moyangmu’,” ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut menjadi perhatian khusus agar perusahaan milik negara benar-benar dikelola secara profesional.
“Kalau perusahaan untung, silakan mendapat apresiasi. Tapi kalau rugi, jangan justru bergaya hidup tinggi,” tegasnya.
Senantara mencontohkan beberapa BUMN besar yang masih mengalami kerugian besar, seperti Garuda Indonesia, Pertamina, dan PLN.
“Padahal, usaha mereka bersifat monopoli. Ini tentu jadi bahan evaluasi serius,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya pengaturan baru terkait pembagian tantiem dan jasa produksi di akhir tahun.
“Tantiem dan jasa produksi di akhir tahun akan diatur lebih ketat, supaya tidak semena-mena seperti sebelumnya,” jelasnya.
Sebagai bagian dari tugas pengawasan, Senantara mengaku rutin turun langsung ke lapangan untuk memastikan kinerja dan program pemerintah berjalan sesuai arah. Dalam reses belum lama ini Senantara sempat mengunjungi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Sanur.
“Kemarin terakhir saya berkunjung ke kawasan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Sanur. Kami melihat progres pembangunan yang cukup baik, dengan serapan anggaran sudah mencapai hampir 40 persen,” paparnya.
Meski demikian, Senantara mengingatkan pentingnya arah pasar yang jelas dalam pengelolaan KEK Sanur. Ia menilai, keberadaan kawasan tersebut harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Ia menekankan bahwa KEK Sanur perlu memiliki segmentasi pasar yang terukur. Pasalnya, selama ini banyak masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Korea, dengan nilai pengeluaran mencapai hampir Rp20 triliun per tahun. Menurutnya, tren tersebut harus mulai dikurangi melalui penguatan fasilitas kesehatan dalam negeri, termasuk di KEK Sanur.
“Saya tekankan agar KEK Sanur punya pasar yang jelas. Karena kalau kita lihat, masyarakat Indonesia banyak yang berobat ke luar negeri, ke Malaysia, Singapura, Thailand, atau Korea, dengan nilai hampir Rp20 triliun per tahun. Itu yang harus dikurangi,” ujarnya.
Menurut Senantara, KEK Sanur harus diarahkan untuk menarik pasar kelas menengah ke atas agar masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar negeri.
“Market-nya sudah jelas, tinggal bagaimana memastikan kualitasnya setara dengan rumah sakit di luar negeri,” pungkasnya. (kbs)