Foto: Ketua DPD Golkar Bali yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.
Denpasar, KabarBaliSatu
Banjir bandang yang melanda Bali menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk menata ulang kebijakan tata ruang. Ketua DPD Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer menilai, selain curah hujan ekstrem, masalah pelanggaran Koefisien Luas Bangunan (KLB) menjadi salah satu faktor utama yang memperparah dampak banjir.
Menurut Demer, KLB, yang mengatur perbandingan antara luas bangunan dan area terbuka seperti halaman, sering kali diabaikan dalam pembangunan. Akibatnya, lahan resapan air semakin menyusut, membuat air hujan tidak terserap dengan baik dan memicu genangan besar. “Pemerintah daerah seharusnya segera menertibkan bangunan yang melanggar aturan ini, karena jika serapan air berkurang, masalah akan semakin besar,” tegas Demer saat memimpin penyerahan bantuan untuk korban banjir di Denpasar, Sabtu (13/9/2025).
Demer yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali itu menambahkan, hujan kali ini merupakan yang terbesar dalam 70 tahun terakhir yang ia saksikan selama tinggal di Denpasar. Namun, Demer menekankan bahwa ekstremnya cuaca bukan satu-satunya penyebab. “Musibah ini terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi. Tapi di balik itu, kita juga harus bersiap menghadapi kondisi serupa ke depan dengan memperbaiki tata ruang,” ujarnya.
Demer juga mengingatkan dampak jangka panjang dari pelanggaran KLB, terutama bagi kawasan pesisir. Kurangnya area resapan membuat air hujan mengalir langsung ke got dan sungai, menumpuk di wilayah hilir yang dekat pantai. “Padahal, kawasan pantai merupakan aset pariwisata penting bagi Bali yang harus kita jaga,” katanya.
Penegakan aturan KLB, lanjutnya, bukan sekadar soal administrasi, melainkan langkah vital untuk melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan Bali. “Kalau serapan airnya kurang, yang kasihan nanti daerah-daerah yang lebih dekat pantai. Air akan numpuk di sana,” Demer mengingatkan.
Banjir besar ini, kata Demer, harus menjadi pelajaran bersama agar pemerintah lebih tegas menertibkan pembangunan yang menyalahi aturan demi keselamatan dan masa depan Bali. (kbs)