Foto: Gubernur Bali Wayan Koster menandatangani perjanjian kerja sama dengan empat kepala daerah Sarbagita tentang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata tahun anggaran 2026 di Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (4/6).
Denpasar, KabarBaliSatu
Upaya memperkuat transportasi publik di Bali memasuki babak baru. Gubernur Bali Wayan Koster menandatangani perjanjian kerja sama dengan empat kepala daerah Sarbagita—Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Gianyar, dan Bupati Tabanan—tentang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata tahun anggaran 2026. Penandatanganan berlangsung di Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (4/6).
Kerja sama ini, menurut Koster, menjadi dasar hukum penganggaran agar penyediaan transportasi publik memiliki kepastian alokasi dalam APBD 2026. Jika tahun 2025 pembiayaan baru berjalan selama sembilan bulan (April–Desember), maka tahun depan penganggaran akan dialokasikan penuh selama 12 bulan.
Total anggaran Trans Metro Dewata 2026 ditetapkan sebesar Rp56,3 miliar. Dari jumlah itu, 30 persen (Rp16,9 miliar) ditanggung Pemerintah Provinsi Bali, sementara 70 persen (Rp39,4 miliar) dibagi ke empat kabupaten/kota: Badung Rp16,6 miliar, Denpasar Rp15,8 miliar, Gianyar Rp5,3 miliar, dan Tabanan Rp1,6 miliar. Skema pembagian ini disesuaikan dengan panjang lintasan dan proporsionalitas layanan di masing-masing wilayah.
Meski dukungan anggaran sudah disepakati, Koster menekankan pentingnya evaluasi. Saat ini, tingkat keterisian bus Trans Metro Dewata hanya 37 persen, jauh di bawah standar rata-rata Bank Dunia yang mencapai 50–60 persen.
“Kita akan evaluasi faktor dan penyebab rendahnya keterisian, agar anggaran dapat dijalankan lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
Koster menegaskan komitmennya mendorong masyarakat Bali beralih ke transportasi publik. Namun, ia mengakui tantangannya besar. Jalan di Bali relatif sempit, sementara budaya berkendara masyarakat masih didominasi sepeda motor.
“Tidak mudah menyadarkan masyarakat untuk berpindah ke transportasi publik. Tapi pemerintah harus tetap menyeimbangkan kepentingan publik dengan alokasi anggaran agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik,” tegasnya.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi tonggak konsolidasi antara Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat layanan transportasi publik yang berkelanjutan, modern, dan lebih ramah lingkungan. (kbs)