Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster, saat menggelar pengarahan besar-besaran kepada seluruh jajaran pejabat Pemprov Bali, dari eselon dua hingga fungsional, di Wantilan Pura Samuan Tiga, Gianyar.
Gianyar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali, Wayan Koster, menggelar pengarahan besar-besaran kepada seluruh jajaran pejabat Pemprov Bali, dari eselon dua hingga fungsional, di Wantilan Pura Samuan Tiga, Gianyar. Agenda yang bertajuk Percepatan Pelaksanaan Kebijakan dan Program 2025–2030 ini menjadi panggung penting bagi Gubernur dua periode itu untuk menegaskan arah baru kepemimpinannya: cepat, tajam, dan tak kompromi.
“Jangan pikir karena saya sudah di periode kedua lalu kerja saya jadi santai. Justru sekarang saya lebih ngebut, lebih keras, lebih tajam,” tegas Koster membuka arahannya dengan nada serius. Ia menyebut masa 2025–2030 sebagai momentum strategis dalam mengakselerasi Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.
Koster pun mengajak seluruh jajaran birokrasi untuk bekerja taktis dan progresif, tanpa lagi terjebak mental “menunggu instruksi”. Ia menekankan, jabatan adalah kepercayaan, dan setiap program harus dieksekusi dengan semangat penuh inisiatif.
“Sudah tidak ada lagi yang santai apalagi saling menunggu. Semua harus ambil peran,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa semua pejabat wajib memiliki skema dan strategi untuk menjalankan program-program yang telah dicanangkan.
Dari 48 Tonggak ke Aksi Nyata
Koster memaparkan bahwa pondasi kuat telah dibangun selama periode pertamanya, termasuk keberhasilan merumuskan 48 regulasi strategis yang disebutnya sebagai Tonggak Bali Era Baru—terdiri dari 21 Perda, 27 Pergub, dan 5 Surat Edaran. Namun, ia mengingatkan bahwa semua itu baru permulaan. Kini saatnya Bali melaju dengan implementasi konkret.
“Sekarang kita berada di titik mula dari 48 peradaban itu. Jadi, kita harus gas penuh!” katanya.
Lima Program Super Prioritas: Sampah, Kemacetan, Air, Wisatawan Nakal, dan Tata Transportasi
Di periode keduanya, Koster menetapkan lima isu utama sebagai program super prioritas yang harus ditangani cepat dan kolaboratif: sampah, kemacetan, krisis air, wisatawan asing nakal, serta penertiban transportasi pariwisata.
Penanganan sampah plastik menjadi agenda paling mendesak. Koster menegaskan Bali telah memiliki pijakan hukum yang kuat lewat Pergub No. 97 Tahun 2018 dan Pergub No. 47 Tahun 2019. Kini tinggal bagaimana implementasinya dipercepat. Ia bahkan berencana memberikan insentif Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar kepada desa atau desa adat yang berhasil mengelola sampah plastik dengan efektif. Sementara hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan akan diberi penghargaan atas kepatuhan.
Soal kemacetan, ia telah menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk menyusun dua rencana: jangka pendek berupa koordinasi lintas kabupaten/kota dan pengaturan lalu lintas, serta jangka panjang berupa pembangunan infrastruktur seperti underpass, jalan alternatif, dan sistem transportasi massal yang pernah dirintis oleh Pj Gubernur sebelumnya.
“Transportasi massal harus kita percepat. Itu solusi jangka panjang Bali,” tegasnya.
Soal wisatawan nakal dan usaha transportasi ilegal, Gubernur menegaskan pendekatan penegakan hukum tetap menjadi prioritas. Ia menyebut bahwa selama periode pertamanya, ratusan wisatawan asing telah dideportasi, dan langkah itu akan terus dilanjutkan terhadap pelaku usaha pariwisata yang melanggar.
Kepemimpinan Berbasis Cinta Bali
Dalam pernyataan yang penuh emosi politik, Koster menyampaikan bahwa semua upayanya ini merupakan bentuk tanggung jawab kepada rakyat Bali dan amanah konstitusi.
“Bali itu pusat perhatian dunia. Masalah kecil saja bisa membesar dan mencoreng citra kita. Karena itu saya wajib menjaga kepercayaan masyarakat Bali dengan bekerja lurus, tulus, dan tanpa cela,” tandasnya.
Arahan di Wantilan Samuan Tiga itu bukan sekadar pengarahan teknis, tetapi pernyataan politik yang kuat: Gubernur Bali tak ingin setengah hati membangun pulau ini. Ia mengajak semua ASN Pemprov Bali untuk bersatu, bergerak cepat, dan membuktikan bahwa birokrasi bisa jadi motor perubahan—bukan penghambatnya. (kbs)