Foto: Gubernur Bali Dr. Wayan Koster usai memberikan keterangan pers didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Bali.
Denpasar, KabarBaliSatu
Pada Hari Purnama, 12 Mei 2025, Gubernur Bali Wayan Koster membuat langkah yang jarang terjadi di panggung politik daerah: berdiri paling depan dalam perlawanan terhadap ormas-ormas yang menyusupi ruang publik dengan aksi premanisme. Pada momentum hari Purnama yang sakral bagi masyarakat Bali, dari Jaya Sabha Rumah Jabatan Gubernur Bali di Denpasar, Gubernur Koster bersama jajaran Forkopimda mendeklarasikan sikap tegas terhadap segala bentuk organisasi yang meresahkan dan mengganggu kedamaian Pulau Dewata.
Deklarasi ini bukan gertakan kosong. Di belakang Gubernur berdiri kokoh para tokoh utama penegakan hukum dan pertahanan Bali: Ketua DPRD Provinsi, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kajati Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Danrem 163/Wira Satya, dan Kepala BIN Daerah Bali. Sebuah sinyal kuat bahwa negara tidak sedang main-main.
Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketut Sumedana, menjadi salah satu sosok yang paling vokal mendukung langkah ini. Mantan juru bicara Kejagung dan eks penyidik KPK ini menegaskan, hukum akan berdiri tegak tanpa pandang bulu. Dia menegaskan tidak ada yang kebal hukum.
“Bali harus aman dan nyaman ditinggali dan dikunjungi, menyikapai keberadaan Oramas yang meresahkan melakukan aksi2 Premanisme, Kriminalitas dan melakukan pelanggaran hukum,” tulis Sumedana tajam lewat akun Instagram pribadinya.
Baginya, Bali sebagai episentrum pariwisata dunia harus steril dari ancaman kekerasan berkedok ormas. “Pernyataan sikap Bali menolak segala bentuk premanisme & Kriminalitas, akan ditindak secara tegas dan berhadapan dengan hukum,” tulisnya lagi.
Sumedana menekankan, siapa pun yang mencoba menciptakan ketakutan dengan cara premanisme atau aksi anarkis, akan berhadapan langsung dengan penegak hukum. “Bali harus tetap ajeg, damai, dan nyaman. Itu harga mati,” ucapnya lagi.
Nada yang sama disuarakan Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Adityajaya. Ia menegaskan bahwa tugas Polri bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga membubarkan organisasi mana pun yang terbukti menciptakan keresahan. “Kalau ada yang melanggar hukum, akan kami proses. Kalau perlu dibubarkan, kami bubarkan,” tegasnya.
Pesan jelas: Bali bukan tempat bagi kekuatan liar yang berlindung di balik bendera ormas. Gubernur Koster dan Forkopimda telah membunyikan alarm. Saatnya Bali kembali ke jati dirinya, aman, damai, dan bermartabat.
Gubernur Koster Tegaskan Sikap Bali Tolak Ormas Preman Meresahkan, Tidak Akan Diberikan Izin
Seperti diberitakan sebelumnya para pemimpin Bali telah menyatakan sikap tegas menolak aksi premanisme berkedok ormas atau ormas preman yang meresahkan masyarakat dan menggangu keamanan serta ketertiban Bali. Sikap tegas ini diambil Gubernur Bali Dr. Wayan Koster bersama Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya (Dewa Jack), Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali Irjen. Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.IK., M.Si. , Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H.,, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Sujatmiko, S.H., M.H., Komandan Korem 163/Wira Satya Kolonel Inf Ida I Dewa Agung Hadisaputra, S.H., dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Bali Brigjen TNI (Mar) Tony Kurniawan.
“Bali tidak membutuhkan kehadiran Ormas yang berkedok menjaga keamanan, ketertiban, dan sosial dengan tindakan premanisme, tindak kekerasan, dan intimidasi masyarakat, sehingga menimbulkan ketegangan di tengah-tengah masyarakat Bali yang sudah sangat kondusif. Kehadiran Ormas seperti ini justru akan merusak citra pariwisata Bali, yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia yang paling aman dan nyaman dikunjungi,” kata Gubernur Koster dalam keterangan pers di Rumah Jabatan Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar, Senin (12/5/2025).
Gubernur Koster menegaskan dirinya sebagai Gubernur Bali bersama Ketua DPRD Provinsi Bali, Pangdam IX/Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Komandan Korem 163/ Wira Satya, dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Bali sepakat mengambil sikap untuk menindak dengan tegas Ormas yang melakukan tindakan premanisme dan kriminalitas, serta meresahkan masyarakat.
“Tindakan tegas tersebut sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang tertata, tertib, aman, nyaman, damai, sejahtera, dan bahagia, serta mewujudkan kepariwisataan Bali yang berbasis berbudaya, berkualitas, dan bermartabat,” ujar Gubernur Koster.
“Saya sangat mengapresiasi, menyambut baik, dan mendukung penuh aspirasi masyarakat Bali yang menolak munculnya Ormas yang terindikasi melakukan tindakan premanisme dan kriminalitas, serta meresahkan di Gumi Bali,” katanya lebih lanjuta.
Gubernur Koster lantas mengajak seluruh komponen masyarakat di Bali untuk guyub, kompak, bersatu padu, bahu-membahu, bersama-sama, dan bergotongroyong membangun Bali niskala-sakala dengan menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban, serta kenyamanan setiap orang di Bali berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali: gilik-saguluk, para-sparo, salunglung-sabayantaka, sarpana ya (se-ia sekata, seiring sejalan, bekerjasama dengan sama-sama bekerja. (kbs)